Berubah Sikap, Ade Komarudin Kini Anggap Moratorium Tak Berlaku Bagi DPR

Ketua DPR Ade Komarudin di ruang pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016)

JAKARTA, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mendadak berubah sikap dan meralat pernyataannya mengenai moratorium pembangunan gedung.

Kini, Ade menganggap kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru tidak berlaku bagi DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Ade usai menerima sejumlah cendikiawan yang mengusulkan DPR membangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

"Setahu saya sudah selesai masalah itu, DPR tidak masuk dalam moratorium setelah saya cek," kata Ade.

Oleh karena itu, Ade menegaskan bahwa usulan para cendekiawan untuk membangun perpustakaan itu bisa direalisasikan tahun ini juga. Sebab, sudah ada dana sebesar Rp 570 miliar di APBN 2016 yang diperuntukkan untuk membangun gedung.

Gedung yang akan dibangun melalui anggaran itu, sebenarnya diperuntukkan untuk ruang anggota yang saat ini dianggap sudah tidak memadai. Namun, Ade menilai, bisa saja gedung baru itu sekaligus diperuntukkan untuk perpustakaan.

"Dibangun tetap satu gedung, nanti kita lihat perpustakaannya sampai lantai berapa, terus sisanya ruang anggota. Yang penting perpustakaannya terbesar di Asia Tenggara," ucap Politisi Partai Golkar ini.

Ade mengaku akan segera membicarakan pembangunan perpustakaan ini dengan pihak terkait, seperti pimpinan DPR lain, pimpinan fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga dan pihak Kesetjenan.

Dia pun meminta semua pihak tidak menanggapi secara negatif rencana pembangunan terbesar se-Asia Tenggara ini.

"Saya yakin kita para cendekiawan hadir di senayan mengusulkan ini pasti niatnya mulia. Kalau di parlemen boleh mengatakan ada yang tidak baik," kata dia.

Sebelumnya, pada awal Maret lalu, Ade Komarudin mengaku setuju pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen dibatalkan.

Pembatalan tersebut untuk menghormati keputusan pemerintah yang melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga negara.

"Kalau saya, tentu punya kehendak moratorium harus konsisten kita jalankan," kata Ade di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016).