Wasekjen PKB: Anies Baswedan Disimulasikan dengan Saefullah dan Sylviana Murni

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berbincang dengan salah satu murid saat mengantar putranya, Kaisar Hakam Baswedan, pada hari pertama masuk sekolah di Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (1/8/2016). Saat menjabat menteri, Anies mengampanyekan Gerakan Antar Anak Ke Sekolah pada hari pertama masuk sekolah.

JAKARTA,  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan dari pertemuan empat partai koalisi di Pilgub DKI Jakarta belum menghasilkan keputusan final terkait pasangan calon yang akan diusung. Ia mengatakan masing-masing partai masih mengusahakan agar paket pasangan calonnya yang diusung di Pilgub DKI.
Jazilul menambahkan PKB sendiri masih berupaya agar pasangan calonnya yakni Yusril Ihza Mahendra-Saefullah sebagai pasangan yang diusung oleh PKB bersama PPP, PAN, dan Demokrat.
"Belum ada keputusan final meski sudah makin mengerucut, sebab masing-masing pasangan calon yang diusulkan keempat partai ini kan punya argumentasi yang harus dipertimbangkan kembali," kata Jazilul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2016).

Ia pun mengakui nama Anies Baswedan sempat disimulasikan sebagai calon gubernur dengan dua birokrat dari DKI Jakarta sebagai wakilnya, yakni Sylviana Murni dan Saefullah.
"Tapi ya itu tadi, hasilnya belum final, tunggu saja pengumumannya siang ini," tutur Jazuli.
Sebelumnya, empat partai mengadakan rapat konsolidasi di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (21/9/2016) malam dan berakhir Kamis (22/9/2016) dini hari.
Rapat konsolidasi semalam dilakukan untuk mencari calon pasangan penantang bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang telah mendaftar lebih dulu ke KPU DKI Jakarta. Rapat dipimpin langsung Yudhoyono.

Dari foto yang dikirimkan internal Partai Demokrat, tampak hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy.
Lainnya, tampak elite Partai Demokrat seperti Sekjen Hinca Panjaitan, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli.

KPU DKI Libatkan Masyarakat untuk Tanggapi Berkas Persyaratan Bakal Cagub-Cawagub

JAKARTA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan mengunggah hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diserahkan setiap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke situs web KPU DKI Jakarta, http://kpujakarta.go.id. "Jadi, persyaratan calon yang diserahkan itu akan diinformasikan kepada masyarakat dan kemudian masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan-tanggapan," ujar Ketua KPU DKI Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).

Sumarno menuturkan, masyarakat bisa menanggapi informasi yang terkait dengan ijazah bakal pasangan calon, riwayat pendidikan, dan lainnya.
KPU DKI kemudian akan memverifikasi tanggapan-tanggapan warga tersebut.
"Oleh karena itu, kita minta masyarakat memberikan tanggapan yang akurat. Kalau memang diperlukan bukti-bukti, harus disertai bukti-bukti," ucap Sumarno.
Tahapan Pilkada DKI 2017 memasuki masa pendaftaran sejak Rabu (21/9/2016) kemarin.
Pada hari pertama pendaftaran, Rabu (22/9/2016), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat esmi terdaftar sebagai bakal cagub-cawagub.

Selain Ahok-Djarot, belum ada bakal pasangan calon lain yang mendaftar. Pendaftaran cagub dan cawagub Pilkada DKI 2017 ini dibuka hingga Jumat (23/9/2016).

Megawati Pilih Ahok, Boy Sadikin Kirim Surat Pengunduran Diri

 Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin.

JAKARTA, Mantan Ketua DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan PDI-Perjuangan. Anak mantan Gubernur DKI Ali Sadikin ini keluar karena kecewa dengan keputusan PDI-P memilih Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur. "Per hari ini saya sudah kirim surat pengunduran diri sebagai anggota partai. Surat sudah saya kirim ke DPP PDI-P," ujar Boy ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2016).
Dalam surat pengunduran diri yang diterima Kompas.com, tertulis masalah yang menjadi alasan Boy mengundurkan diri. Boy menulis aspirasinya tentang kepala daerah DKI Jakarta berbeda dengan keputusan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Perbedaan tersebut pada hemat saya akan berakibat negatif pada keutuhan dan soliditas PDI-Perjuangan dalam menghadapi Pilkada DKI 2017," tulis Boy dalam surat  bertanggal 21 September 2016.
Boy mengatakan, dia tidak ingin menjadi beban bagi PDI Perjuangan dan ingin menyalurkan aspirasinya secara bebas. Menurut Boy, saat ini dia sudah tidak lagi menjadi kader PDI-P. Keanggotannya gugur setelah dia mengundurkan diri.
"Kali ini saya enggak butuh jawaban. Mengundurkan diri ini hak saya, direspons atau tidak ya enggak ada masalah," ujar Boy.

"Teman Ahok" Tawarkan Opsi Ganti Baju Kotak-kotak yang Dipakai Ahok

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berdoa bersama pasangan Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Baju bermotif kotak-kotak dipakai pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016). Baju tersebut diyakini akan menjadi atribut kampanye pasangan incumbent tersebut. Namun, relawan pendukung Ahok, "Teman Ahok" menilai, perlu ada perubahan atribut yang menjadi ciri khas pasangan Ahok-Djarot pada pemilihan Gubernur DKI 2017.
Juru Bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo menjelaskan, Teman Ahok dan sejumlah pendukung Ahok lainnya akan menawarkan opsi baju lain yang akan dikenakan Ahok-Djarot untuk kampanye.
Singgih menilai, baju bermotif kotak-kotak tersebut terbilang sudah sering dipakai. Baju itu pernah dipakai pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ahok pada Pilkada DKI 2012, dan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014.
"Soal baju kami sedang pikirkan, apakah nanti dengan kotak-kotak yang kemarin bapak pakai, atau dengan baju lain. Waktu "Jakarta Baru" sudah dipakai, Pilpres juga, nah sekarang dipakai lagi," ujar Singgih saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2016).
Singgih mengatakan, bersama sejumlah relawan yang lainnya, pihaknya belum memutuskan motif baju apa yang akan ditawarkan ke Ahok. Teman Ahok juga tidak akan memaksa jika nantinya Ahok lebih memilih baju bermotif kotak-kotak yang dipakainya saat ini.
"Tapi kalau bapak ingin tetap pakai itu, ya kami akan tetap mengikuti kemauan bapak. Tapi kami harap ada perubahan baru," ujar Singgih.

Pasangan Ahok-Djarot mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Rabu (21/9/2016). Pada kesempatan itu, keduanya kembali mengenakan baju dengan motif yang mirip seperti saat ia maju mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2012, yakni kemeja kotak-kotak lengan panjang.
Ahok menyampaikan alasannya mengenakan kemeja kotak-kotak ialah karena keduanya memiliki misi melanjutkan program Jokowi.

Boy Sadikin Bersedia Jadi Tim Pemenangan Pesaing Ahok, jika...

 Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin.

JAKARTA,  Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin membenarkan bahwa ia telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia juga mengaku bersedia masuk dalam tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub pesaing Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
"Mereka tidak keberatan saya masuk ke tim pemenangan. Saya juga belum tentu jadi ketua (tim pemenangan), tetapi masuk tim pun saya sudah terima kasih," ujar Boy ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2016).

Namun, Boy bersedia masuk tim pemenangan jika 6 partai dalam Koalisi Kekeluargaan kompak dalam menentukan pasangan cagub dan cawagubnya.
Ia tidak ingin Koalisi Kekeluargaan pecah sehingga memunculkan lebih dari satu pasang calon untuk melawan pasangan petahana.
Ia juga bersedia masuk tim pemenangan jika semua partai Koalisi Kekeluargaan mengizinkannya.
"Kan sekarang saya posisinya orang luar. Bagaimanapun juga saya harus dengarkan kawan-kawan partai, apakah tidak keberatan saya masuk," ujar Boy.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini sudah menjadi orang yang bebas.
Sebab, Boy merasa bukan lagi kader PDI Perjuangan sehingga bebas menentukan arah dukungannya.
Ia mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPP PDI Perjuangan.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan Boy Sadikin bersedia menjadi ketua tim pemenangannya.
Kepastian itu didapat setelah Boy bertemu dengan Prabowo. "(Boy) bersedia bergabung dalam salah satu pimpinan tim (pemenangan) kami," kata Sandiaga.

Sandiaga Tak Permasalahkan Nama Baru untuk Posisi Cagub dari Cikeas

Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno (kedua dari kanan), di Kantor DPC Partai Gerindra, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/9/2016).

JAKARTA,  Sandiaga Uno tidak mempermasalahkan bila ada nama baru untuk calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dari Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Di Cikeas sendiri tengah digelar rapat oleh empat partai, yakni Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
"Kami akan bergabung," kata Sandiaga di posko pemenangan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Sandiaga menyebut dirinya akan berpasangan dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Terkait masalah itu, Sandiaga juga sudah bertemu dengan Anies pada pagi tadi. Mereka sepakat untuk membangun Jakarta.

Namun, Sandiaga mengungkapkan, belum ada keputusan dukungan dari semua partai penantang Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat untuk keinginannya itu. Menurutnya, belum ada keputusan itu karena termakan oleh waktu. Sebab, tempat rapat antara empat partai (Demokrat, PPP, PKB, dan PAN) dengan Gerindra dan PKS berbeda.
Gerindra dan PKS diketahui menggelar rapat di kediaman Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Cerita Dua Guru di Tampur Paloh yang Terpencil dan Donasi dari Facebook

Proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Merdeka Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur

ACEH TIMUR,  Gedung Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Merdeka Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, itu terdiri dari tiga pondok-pondok terpisah. 28 siswa belajar saban hari di sekolah yang didirikan setahun terakhir ini.

Dua guru, Linda dan Dea asal Kuala Simpang, Aceh Tamiang, membaktikan dirinya di kawasan perbukitan Gunung Leuser itu. Tidak mudah menjangkau kawasan itu.
Butuh energi dan keberanian khusus untuk sampai ke pedalaman tersebut. Untuk sampai di sana, misalnya, Linda dan Dea harus bersusah payah menaiki boat masyarakat dari Sekerak, Aceh Tamiang ke Tampur Paloh, Aceh Timur.
Mereka akan terhuyung-huyung selama tujuh jam di sungai Tamiang baru tiba ke kawasan itu.
“Jika banjir maka tak bisa ke sana,” ucap Linda, Kamis (22/9/2016).
Meski begitu, Dea dan Linda tak pernah mengeluh. Selama sepekan atau dua pekan mereka akan menetap di pedalaman itu. Mereka meninggalkan keluarganya di Aceh Tamiang demi pengabdian.

Dea dan Linda, guru saat menaiki boat menuju sekolah mereka Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Merdeka Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur

Keduanya bukan guru dengan status pegawai negeri. Mereka digaji dari donasi dari Facebook yang digalang oleh relawan, Edi Fadhil. Edi Fadhil, salah seorang yang berkunjung ke sana menyebutkan masyarakat berinisiatif untuk membangun sekolah agar generasi masa depan daerah terpencil itu bisa mengenyam pendidikan. Sama dengan generasi kita yang hidup nyaman di perkotaan.
“Setahun ini, teman-teman Facebooker sudah mengumpulkan dana. Kedua guru yang luar biasa itu kami berikan honor Rp 1,9 juta. Uang itu sangat kecil. Karena untuk ongkos ke pedalaman itu saja sekali jalan butuh Rp 200.000,” ucap Edi.
Dia menyebutkan, dirinya sudah diamanahkan para pengguna media sosial untuk membayarkan gaji tersebut selama setahun ke depan.
“Kami harap, ini bisa menjadi sekolah negeri. Sehingga, bisa dikelola pemerintah dan pendidikan daerah itu bisa terjamin. Kami ini maksimal bisa membantu hanya dua tahun,” tutur Edi.
Sejauh ini, Ketua DPRA Muharuddin pernah menyumbang seragam sekolah. Anggota DPR RI, Muslim juga pernah berkunjung. Pertamina juga membantu kayu untuk mendirikan sekolah itu.
“Di awal pembangunan, satu kepala keluarga menyumbang satu balok kayu untuk kami jadikan bangunan, dibantu juga oleh Pertamina. Sekarang sekolah sudah berjalan satu kelas,” katanya.
Dia menerangkan, mereka ingin membuat asrama di pedalaman itu. Saat ini, gedung alakadar itu diisi oleh 6 siswa yang menginap.
“Karena tak mungkin mereka pulang pergi ke sekolah. Rumah mereka jauh sekali. Ini harus perhatian khusus,” tambahnya.
Edi berharap, ke depan, pemerintah segera membantu sekolah itu, termasuk bangunan dan segala kebutuhan operasionalnya, sehingga anak-anak pedalaman itu bisa merasakan kata "merdeka" sesungguhnya, merdeka untuk mengeyam pendidikan yang layak.

Kata Warga Jakarta soal Ahok-Djarot Maju Pilkada DKI 2017

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat ditemani Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat mendaftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Pasangan incumbent Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat resmi maju pada Pilkada DKI 2017. Bagaimana tanggapan warga Jakarta dengan pencalonan kedua pasangan tersebut. Beberapa warga Jakarta yang diwawancarai menilai Ahok-Djarot layak untuk maju kembali melihat dari kinerjanya di Ibu Kota selama dua tahun belakangan.
"Kalau layak (nyalon) lagi sih layak. Kelebihannya dia tegas, punya visi yang bagus buat bikin Jakarta lebih tertib," kata Bowo (36), warga Cakung Barat, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2016).
Menurut dia, program kerja Ahok-Djarot seperti penertiban sudah tepat, baik untuk permukiman atau penertiban parkir liar. Kinerja lain yakni pasangan ini mendukung transportasi massal di Jakarta.
"Terutama pengadaan busway (transjakarta) dan sterilisasi jalur busway, itu bagus jadi lancar. Relokasi juga bagus, memanusiakan manusia," ujar Bowo.
Senada dengan Bowo, Aris (30), warga Cipinang Besar Utara, menilai Ahok-Djarot layak mencalonkan diri lagi melihat dari kinerja keduanya. Di zaman pasangan ini, banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat dilakukan.
"Dia banyak bangun rusun, bikin trotoar, bikin RPTRA, dia buat PPSU, itu bagus. CSR dari swasta juga lebih dimanfaatkan buat pembangunan, jadi ngirit APBD. Yang jelas program pembangunan di Jakarta cepat," ujar Aris.
Hario (28), warga Ciracas juga punya pendapat senada. Soal kinerja, kedua pasangan itu sudah layak mencalonkan diri lagi untuk memimpin Jakarta.
"Layak sih, kalau calon yang lain kan belum kelihatan kinerjanya," ujar Hario.
Hario memuji Ahok dengan kebijakannya mau membangun beberapa tempat ibadah bagi umat muslim.
"Baru kepemimpinan dia ada masjid di Balikota. Walaupun gitu (beda keyakinan), dia ngertilah akidah Islam," ujar Hario.
Meski begitu, ketiganya tetap menilai Ahok-Djarot punya kekurangan yang mesti diperbaiki. Misalnya, komunikasi politik Ahok kepada DPRD dan anak buahnya. Akibatnya, pernah terjadi masalah pada pengesahan anggaran APBD DKI beberapa waktu lalu.
"Jadinya menghambat program," ujar Bowo.
Aris menyoroti masalah aplikasi Qlue. Dia berharap kebijakan untuk para RT dan RW itu dikaji lagi.
"RT RW jabatan sosial bukan profesi. Kalau dituntut sehari tiga kali foto, satu foto Rp 10.000 dia seperti ngejar bayaran, sementara RT RW jabatan sosial," ujar Aris.
Hario menilai Kartu Jakarta Pintar (KJP) kurang bijak bagi anak sekolah. Rasa tanggung jawab anak atas bantuan pemerintah di bidang pendidikan itu malah jadi rendah. Sebab, banyak dana KJP malah disalahgunakan.
"Bagusnya dibuat kayak beasiswa, jadi dibuat siswa itu terpacu. Kalau KJP malah dicairin ke pasar buat jajan," ujarnya.

"Hujan 2 Jam, Jalan Depan Universitas Tarumanegara Biasanya Tergenang"

Jalan S Parman di depan Universitas Trisakti kini menjadi langgan banjir jika hujan deras mengguyur Ibu Kota, Kamis (22/9/2016)

JAKARTA,  Setiap kali Ibu Kota diguyur hujan cukup lama, Jalan S Parman, Jakarta Barat, hampir selalu digenangi air. Jalan yang berada di depan Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanegara ini disebut sebagai kawasan rawan genangan air.
Eko, seorang penjual buku di samping Universitas Tarumanegara, mengatakan bahwa genangan air di kawasan itu terjadi karena adanya saluran air yang tersumbat.
"Minimal dua jam hujan, sudah deh Mas, pasti tergenang di sini," ujar Eko kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2016).

Eko mengatakan, setiap hari sejumlah petugas tampak membersihkan sampah yang ada di kawasan tersebut.
Namun, ia tak pernah melihat adanya petugas yang membersihkan gorong-gorong. Eko mengaku kesulitan setiap kali air menggenangi kawasan itu.
Sebab, setiap genangan air mencapai 15 sentimeter, Eko harus memindahkan buku-buku dagangannya ke rak yang lebih tinggi.
Nur, pedagang warung makan di kawasan itu, mengatakan bahwa genangan air juga sering masuk ke dalam warung makannya.
Namun, saat air mulai menggenangi kawasan itu, sejumlah petugas dengan sigap membersihkan saluran yang tersumbat.
"Sekarang cepat Mas, ada genangan, petugas langsung datang, cuma sebentar saja genangannya," ujar Nur.
Kondisi ini berbeda saat Kompas.com mendatangi kawasan S Parman pada Februari 2016. Saat itu, sejumlah warga mengatakan tak ada lagi genangan meski hujan mengguyur kawasan itu.

Wakil Ketum Demokrat Sebut Gerindra "Ngotot" Ingin Sandiaga Uno Jadi Cagub

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2016)

JAKARTA,  Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syariefuddin Hasan atau Syarief Hasan mengatakan, empat partai yang menggelar rapat koordinasi, Rabu (21/9/2016) malam, berharap calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang mereka usung difinalisasi dan diumumkan hari ini. Adapun empat partai tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dari hasil rapat, nama kandidat yang akan diusung telah mengerucut dan telah disepakati, tetapi belum final.

Syarief menyebutkan, empat partai masih berharap Partai Gerindra lebih terbuka. "Kami inginnya Gerindra lebih sangat terbuka," ujar Syarief saat dihubungi, Kamis (22/9/2016).
Syarief menambahkan, Gerindra saat ini terbuka, tetapi memasang syarat-syarat tertentu. Salah satunya ingin Sandiaga Uno tetap di posisi calon gubernur.
"Dia bilang calon (koalisi empat partai) boleh nomor satu, tetapi (elektabilitasnya) harus lebih dari Sandiaga," kata anggota Komisi I DPR itu.
Adapun mengenai teknis pengumuman pasangan calon yang diusung koalisi empat partai, Syarief mengatakan, rapat akan digelar di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, tetapi pengumuman kepastian calon yang diusung di DPD.
"Merumuskan kata akhir dan mengumumkan di DPD. Rencananya pukul 12.00," kata Syarief.
Sebelumnya, empat partai mengadakan rapat konsolidasi di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (21/9/2016) malam dan berakhir Kamis (22/9/2016) dini hari.
Rapat konsolidasi semalam dilakukan untuk mencari calon pasangan penantang bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang telah mendaftar lebih dulu ke KPU DKI Jakarta.

Rapat dipimpin langsung Yudhoyono. Dari foto yang dikirimkan internal Partai Demokrat, tampak hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.
Tampak pula elite Partai Demokrat seperti Sekjen Hinca Panjaitan, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli.

Sandiaga Sebut Partai Penantang Ahok-Djarot Sepakat "Head to Head"

Sandiaga Uno usai menghadiri diskusi di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016).

JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan pertemuan enam partai penantang Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sepakat untuk head to head pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Kesepakatan ini diambil setelah dalam dua pertemuan pada Rabu (21/9/2016) kemarin. Dua pertemuan itu antara lain di Cikeas yang dihadiri Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.
Pertemuan lainnya di rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara yang dihadiri Partai Gerindra dan PKS.
"Sudah disepakati hanya akan ada dua calon. Sesuai dengan aspirasi warga Jakarta," kata Sandiaga di Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Menurut Sandiaga, dalam survei internalnya menunjukkan 28,5 persen warga Jakarta ingin Pilkada DKI Jakarta 2017 head to head. Selain itu, 60 persen warga Jakarta ingin adanya pemimpin baru.
"Kami menangkap aspirasi rakyat," tegas Sandiaga. 

Saat ini baru pasangan Ahok-Djarot yanh sudah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Pasangan petahana diusung empat partai politik, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Senyum Ahok Dengar SBY Sebut Pilkada DKI Rasa Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memamerkan kemeja kotak-kotak barunya yang akan digunakan untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 kepada Kompas.com, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersenyum saat diceritakan mengenai komentar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa keramaian Pilkada DKI Jakarta 2017 seperti pemilihan presiden (Pilpres).

"Bagus dong, berarti saya kelasnya Pilpres dong. Ha-ha-ha," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut sambil tertawa, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Dia pun mengapresiasi sikap Presiden keenam Republik Indonesia tersebut yang mau turun langsung menangani Pilkada DKI Jakarta 2017. SBY memimpin rapat untuk mencari bakal calon gubernur pesaing petahana Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
SBY mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik untuk membahas siapa pasangan calon yang akan menjadi rival petahana pada Pilkada DKI, Rabu (21/9/2016) malam. Pertemuan yang dilangsungkan di kediaman SBY di Puri Cikeas itu baru berakhir Kamis dini hari.
Semua partai politik kecuali pengusung Ahok dan Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengikuti pertemuan tersebut. Namun, pertemuan mereka tak menemui kata sepakat.
Hingga saat ini, baru pasangan Ahok-Djarot yang mendaftar ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) DKI. Pasangan itu diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Adapun parpol yang belum mengambil keputusan adalah Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.

Harta Fantastis Milik Panitera PN Jakarta Utara yang Ditangkap KPK

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, seusai sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9/2016).

JAKARTA,  Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, memiliki harta yang terbilang fantastis. Bagaikan pengusaha besar, pria asal Indramayu tersebut diantaranya memiliki rumah sakit, hotel, hingga taman bermain.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif dalam rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR, Rabu (21/9/2016).
"Dia punya hotel, ada recreation park-waterboom dan rumah sakit," ujar Syarif.
Dalam penyidikan, Rohadi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap, gratifikasi dan pencucian uang, ternyata memiliki rumah sakit yang berada di Indramayu.

Rumah Sakit Reysa milik Rohadi tersebut masih dalam tahap pemenuhan fasilitas dan prasarana.
Meski demikian, rumah sakit sudah mulai beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Penyidik KPK sempat menyita satu unit ambulance di rumah sakit tersebut.
Selain itu, Rohadi juga memiliki 19 mobil. Hal itu terungkap saat sopir Rohadi yang bernama Koko menjadi saksi di persidangan bagi terdakwa yang diduga menyerahkan uang kepada Rohadi.
"Mobil-mobilnya ada yang dititipkan di rumah saudara-saudaranya, ada yang dipinjam dan ada yang dipakai anaknya," ujar Koko di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Penyidik KPK telah menyita satu unit mobil Toyota Yaris, dan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Rohadi.

Tak hanya itu, Rohadi juga memiliki beberapa kapal nelayan di Indramayu. Pengacara Rohadi, Hendra Hendriansyah mengatakan, kapal nelayan tersebut disewakan orang lain.
Berdasarkan keterangan Hendera, Rohadi memiliki lebih dari 4 kapal nelayan.
Dalam persidangan terhadap terdakwa penyuap Rohadi, Jaksa penuntut KPK menunjukkan delapan ponsel milik Rohadi. Semua ponsel tersebut kini disita sebagai barang bukti.
Rohadi ditangkap KPK setelah menerima pemberian dari pengacara Saipul Jamil. Rohadi menerima Rp 50 juta untuk menentukan komposisi majelis hakim, dan Rp 250 juta untuk memengaruhi putusan hakim terhadap Saipul Jamil.

KPU DKI: Partai Gerindra Akan Daftarkan Calonnya Besok

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, tampak sepi, Kamis (22/9/2016).

JAKARTA, - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, Partai Gerindra akan mendaftarkan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya pada Jumat (23/9/2016) besok.

"Gerindra menyampaikan hari Jumat mau datang, waktunya kemungkinan habis shalat Jumat," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).
Meski sudah mengonfirmasi akan mendaftar besok, Sumarno menyatakan, Gerindra belum menginformasikan berkoalisi dengan parpol mana saja dan siapa tokoh yang akan diusungnya.
"Temennya (parpol yang berkoalisi) tidak disebutkan siapa, tidak juga disebutkan siapa yang mau didaftarkan," kata dia.
Selain Gerindra, belum ada parpol lain yang memberikan konfirmasi akan mendaftar. Belum ada bakal pasangan calon yang konfirmasi akan mendaftar pada Kamis ini.
"Tiba-tiba nanti siang datang kan kita enggak tahu. Oleh karena itu, KPU DKI tetap menunggu. Kalau soal persiapan, KPU tetap siap-siap untuk menerima pendaftaran calon karena waktunya kan sampai pukul 16.00 WIB," ucap Sumarno.
Pantauan Kompas.com, Kantor KPU DKI tampak sepi pada hari kedua masa pendaftaran. Aparat polisi tetap berjaga di sekitar Kantor KPU DKI. Karpet merah yang kemarin digelar pun tidak dipasang.
Hanya ada kursi-kursi yang telah ditata di halaman Kantor KPU DKI dan dua TV LED yang menunjukkan suasana di ruang pendaftaran yang juga sepi.

Pada hari pertama pendaftaran, Rabu (22/9/2016), pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah resmi terdaftar sebagai bakal pasangan cagub-cawagub pada Pilkada 2017. Selain Ahok-Djarot, belum ada pasangan calon lain yang mendaftar.

Ahok Ingin Pecat Wali Kota Jakbar, tetapi Dilarang

Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sudah ingin memecat Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Sebab, lanjut dia, banyak aduan dari warga bahwa Anas "bermain" tanah. Namun, langkah Ahok terhambat oleh instruksi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Mendagri kirim surat, enam bulan sebelum pemilihan (Pilkada DKI Jakarta 2017), pelantikan, enam bulan lagi, (pejabat eselon II) enggak boleh dipecat. Lucu juga," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Akibat instruksi tersebut, Ahok tak bisa memecat atau mendemosi pejabat eselon II. Sementara itu, di sisi lain, Ahok ingin memecat Anas.
Ahok meminta staf pribadinya untuk menelusuri berbagai laporan warga terkait Anas, termasuk dengan aduan warga terkait lahan di Jalan Krendang Utara.

Warga yang diketahui bernama Andre itu mengaku sebagian lahannya digusur oleh Pemkot Jakarta Barat pada November 2015 lalu. Padahal, sertifikat yang dimiliki Pemkot Jakarta Barat berada di Jalan Krendang Indah, Tambora, Jakarta Barat.
"Nanti saja kalau dia (Anas) masalah kriminal, kalau memang dia salah ya kami pidanain. Kalau pidana, otomatis dicopot, kami pakai Plt (pelaksana tugas)," kata Ahok.

Ketua DPD PDI-P DKI Belum Tahu Kabar Boy Sadikin Bergabung ke Tim Sandiaga

Politisi PDI Perjuangan Boy Bernardi Sadikin

JAKARTA, - Boy Sadikin, mantan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, disebut Sandiaga Uno bakal menjadi salah satu pemimpin tim pemenangan dari pihaknya. Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Adi Wijaya mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Belum tuh, belum dengar (ada kabar itu) dari Pak Boy juga," kata Adi kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2016).
Menurut Adi, hingga saat ini Boy Sadikin belum melepaskan Kartu Tanda Anggota PDI-P dan menyatakan bergabung dengan kubu Sandiga yang akan menjadi pesaing Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang didukung PDI-P.
Hingga saat ini, Boy Sadikin belum bisa dimintai konfirmasinya terkait pengakuan Sandiaga.
Sebelumnya, Sandiaga mengaku bertemu dengan Boy Sadikin saat menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Kertanehara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) siang.
"(Boy) bersedia bergabung dalam salah satu pimpinan tim kami," kata Sandiaga di posko pemenangan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Sandiaga mengatakan, bergabungnya Boy dengan tim pemenangannya bukan untuk mengalihkan dukungn pemilih PDI-P yang tak sejalan dengan Ahok-Djarot. Alasan Boy bergabung murni keinginan untuk masuk dalam Koalisi Kekeluargaan.
Meskipun Boy sudah masuk dalam tim pemenangan, Sandiaga mengaku tak tahu soal status Boy di PDI-P.
"Kalau itu (keanggotaan) saya belum tahu," kata Sandiaga.

Sandiaga Uno Mengaku Akan Berpasangan dengan Anies Baswedan

Puluhan warga dari sejumlah wilayah di Jakarta mendatangi kediaman Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Puluhan warga meminta agar Anies mau mencalonkan diri pada Pilkada DKI 2017, Rabu (21/9/2016)

JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan akan berpasangan dengannya. Sandiaga mengaku sudah bertemu dengan Anies untuk membicarakan hal itu.
"Tadi pagi, saya bertemu dengan Pak Anies dan kami sepakat kita bersama-sama dan komitmen untuk membangun Jakarta dan memenangkan Pilkada Jakarta," ujar Sandiaga di posko pemenangannya, Jalan Melawai, Kamis (22/9/2016).
Sandiaga mengatakan, saat ini belum ditentukan posisi calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Dia hanya mengaku bahwa hampir semua partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan sudah sepakat dengan nama itu.
Pimpinan partai yang melakukan pertemuan di Puri Cikeas juga sudah membahas opsi itu. Meski tidak ada perwakilan Partai Gerindra yang datang ke kediaman Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, komunikasi tetap berlangsung hingga dini hari.
Sandiaga mengatakan, masih ada tahap finalisasi terlebih dahulu di rapat pimpinan partai di Puri Cikeas sebelum akhirnya nama Sandiaga dan Anies diresmikan.
Sandiaga menambahkan, sampai saat ini, sudah ada kesepakatan di partai-partai Koalisi Kekeluargaan tingkat pusat untuk menjadikan Pilkada DKI hanya diikuti dua pasang calon.
"Jadi, kami sudah sepakat dan kami menghormati proses yang berlangsung di Koalisi Kekeluargaan," ujar Sandiaga.
Sampai hari ini, baru ada satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum DKI, yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Keduanya mendaftar diantar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan tim pemenangan dari empat partai pendukung pada Rabu kemarin.

Wasekjen PKB Benarkan Koalisi Empat Partai Calonkan Birokrat

Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Tampak Saling Berkelakar dan Tertawa Bersama

JAKARTA, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan membenarkan koalisi empat partai bakal mengusung birokrat untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017.  Nama birokrat itu muncul saat rapat konsolidasi yang dihadiri para ketua umum empat partai tersebut yang digelar di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/9/2016).
Empat partai yang sepakat bergabung menantang pasangan petahana Basuki Tjajaha Purnama-Djarot Saiful Hidayat itu adalah Partai Demokrat, PKB, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Ada (unsur birokrat)," ujar Daniel melalui pesan singkat, Kamis (22/9/2016).

Namun, Daniel tak membeberkan nama bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung empat partai itu.
Dia juga enggan mengungkap, apakah birokrat tersebut diusung sebagai gubernur atau wakil gubernur.
 "Setelah matang dibahas (baru diumumkan) ya," tuturnya.
Mengenai koalisi, belum ada keputusan apakah empat partai tersebut akan berkoalisi sendiri atau bergabung dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Finalisasi keputusan disebut akan diputuskan siang ini.
Sebelumnya, beberapa nama birokrat sempat meramaikan bursa cagub-cawagub Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sebut saja nama Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Pejabat DKI eselon I ini menjadi PNS pertama yang dilirik partai untuk diusung dalam Pilkada DKI 2017.
Namanya masuk ke dalam radar Partai Gerindra sejak satu tahun yang lalu.
Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, sudah merekomendasikan tiga nama menjadi bakal calon wakil gubernur yang mendampinginya pada Pilkada DKI 2017.
PNS DKI berikutnya yang cukup menjadi gula manis bagi partai politik adalah Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni.

Sylviana juga menjadi salah satu PNS DKI eselon 1 yang dilirik Sandiaga untuk mendampinginya menjadi wakil gubernur.
Sebelum Partai Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah lebih dahulu tertarik untuk menggaet PNS.
Pilihan Basuki jatuh kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Heru sempat digadang menjadi wakil gubernur mendampingi Basuki melalui jalur perseorangan.
Jika salah satu PNS DKI jadi diusung dan ikut Pilkada DKI 2017, maka mereka harus segera berhenti dari PNS DKI.

Berharap Diusung, Sandiaga Serahkan Hasil Survei Ini ke Petinggi Parpol

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, saat ditemui wartawan di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (6/5/2016).

JAKARTA, Sebelum bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi PKS di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) siang, bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membawa berjilid-jilid buku survei yang telah dicetak massal oleh stafnya. Survei itu berisi data terakhir elektabilitas para kandidat gubernur DKI Jakarta, yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking Indonesia.
"Pak Prabowo minta saya siapkan bahan untuk dipresentasikan," katanya kepada Kompas.com.
Kurang dari 48 jam menjelang pendaftaran, penantang pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat belum juga dipastikan.
Sandiaga yang selama enam bulan terakhir bekerja keras mengenalkan namanya ke warga Jakarta harus meyakinkan para partai yang tidak mendukung Ahok agar berkoalisi dan mengusungnya.
Survei teranyar dari Poltracking Indonesia pun jadi senjatanya. Survei itu menunjukkan elektabilitas Ahok mencapai 40,7 persen, disusul Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan 13,8 persen, Sandiaga Uno dengan 9,2 persen, mantan Mendikbud Anies Baswedan dengan 8,9 persen, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dengan 4,6 persen, dan Ustaz Yusuf Mansur dengan 3,3 persen.
"Bu Risma sudah jelas enggak nyalon. Untuk pertama kalinya, saya nyusul Pak Gubernur, dari enam bulan lalu nama saya masih 0,01 persen. Ingat kan?" katanya kepada Kompas.com, Rabu malam.
Malam itu, partai-partai yang bukan pendukung Ahok mengadakan pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana, Sandiaga mendengar bongkar pasang nama dilakukan SBY bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Mereka berusaha merumuskan skenario untuk menantang Ahok yang tak kunjung terfinalisasi hingga dini hari. Sandiaga menunggu dengan gundah sebab muncul skenario ia akan tetap diusung, tetapi sebagai calon DKI 2.
"Oke kalau saya nomor dua, nomor satunya siapa? Kan harus yang jauh lebih hebat dari saya, yang surveinya di atas saya, iya dong," kata Sandiaga.
Jika mengacu pada survei Poltracking, PDI-P yang sudah mengusung Ahok-Djarot tak mungkin lagi mengusung Risma. Sementara itu, nama Yusril yang sempat dipertimbangkan poros Cikeas, elektabilitasnya di bawah Sandiaga.
Sandiaga sempat bertanya-tanya mengapa para elite politik meragukan dirinya masuk dalam figur yang berpotensi mengalahkan Ahok.
Kata Sandiaga, hal itu mungkin karena Sandiaga baru terjun ke politik, belum matang pemahamannya soal politik, dan terbilang sangat muda sebagai salah satu pengusaha tersukses di Indonesia.

Nama Anies muncul
Sandiaga juga sempat bertemu dengan Anies Baswedan yang namanya belakangan muncul dalam survei Pilkada DKI. Sandiaga menanyakan kesiapan Anies maju bersama dirinya, baik sebagai cagub maupun cawagub.
Sebab, dalam survei yang sama, ketika Ahok-Djarot melawan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, yang dipasangkan dengan Sandiaga, selisihnya sangat tipis.
Pasangan Ahok-Djarot mendapatkan elektabilitas 37,9 persen dan Anies-Sandiaga sebesar 36,4 persen.
Ketika dirilis sepekan lalu pada Kamis (15/9/2016), Sandiaga puas bukan main sebab apa yang dielu-elukannya selama ini sesuai dengan data survei Poltracking.

Sebanyak 23 persen responden menilai pemerintahan Ahok-Djarot belum berhasil membuat harga bahan pokok di Jakarta dapat dijangkau masyarakat. Begitu juga soal penanganan banjir, mengurangi angka kemiskinan, serta penyediaan lapangan kerja baru, dinilai masih jauh dari berhasil.
Terlepas siapa pun gubernur dan wakil gubernurnya, hasil survei itu menyebutkan sebanyak 25 persen responden menginginkan agar pemerintahan yang baru mampu mengendalikan harga bahan pokok.
Sebanyak 23 persen responden menginginkan agar pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja baru, dan 7,2 persen responden menginginkan agar pengangguran bisa diatasi.
Survei dilangsungkan Poltracking pada 6-9 September 2016 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 400 responden. Tingkat margin of error sebesar 4,59 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Data enggak akan bohong, benar kan apa yang saya bilang selama ini?" kata Sandiaga seraya tersenyum.

Sandiaga memastikan ia tak memengaruhi atau terlibat dalam survei itu. Ia sendiri memiliki survei dari konsultan yang tak pernah dirilisnya.
"Nanti kalau kami rilis survei internal dibilang ya jelas saja karena bayar, tetapi ini surveinya Hanta lho," kata Sandiaga merujuk ke Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha.
Kabarnya, Prabowo dan SBY masing-masing sudah memegang satu bundel hasil survei itu. Mereka pun kini masing-masing tengah memfinalisasi keputusan siapa yang akan diusung untuk menantang Ahok.

Jokowi Terima Atlet Paralympic di Istana

Presiden Joko Widodo menerima atlet paralympic Indonesia yang berlaga pada Olimpiade Rio De Jainero, Brazil Tahun 2016. Jokowi menerima rombongan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo menerima atlet paralympic Indonesia yang berlaga pada Olimpiade Rio De Jainero, Brazil 2016. Jokowi menerima rombongan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Pantauan Kompas.com, rombongan atlet tiba di Istana pukul 08.30 WIB.
Mereka adalah Marianus Melianus Yonci, Agus Ngaimin, Jendi Panggabean, Syuci Indriyani (renang), Ni Nengah Widiasih, Siti Mahmudah (angkat berat), Michael Dian, David Jacobs (tenis meja), serta Setiyo Budi dan Abdul Halim Dali Munte (lari tunanetra 100 dan 200 meter).
Pukul 09.00 WIB, Jokowi didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta rombongan atlet melakukan pertemuan secara tertutup.
Usai pertemuan, Imam Nahrawi mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan selamat kepada paralympian yang berhasil mempertahankan tradisi perunggu.
"Dan tentu Bapak Presiden menyampaikan ini harus disiapkan dari sekarang untuk menyambut Paralympiade 2020 di Tokyo, Jepang," ucap Imam.
Nengah, satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali perunggu, mengaku senang bisa disambut langsung oleh Presiden.
Nengah mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas dukungan yang sudah diberikan kepada para atlet.
"Mohon maaf kalau kita belum maksimal. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia," ucap Nengah.

Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan dan Bea Mutasi Selama 3 Bulan

Seluruh kelengkapan dokumen serta dua bukti pembayaran pajak yang terlambat dibayar, dan juga sumbangan Jasa Raharja.

SERANG, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten menghapus denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor dari luar daerah.
Kepala DPPKD Banten Nandi S Mulya mengatakan, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2016, penghapusan bea tersebut tidak berlaku selamanya.
Ketentuan itu efektif mulai Kamis (22/9/2016) hari ini sampai 22 Desember 2016 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-16 Banten tahun ini.
"Pembebasan denda keterlambatan pembayaran PKB tersebut dalam rangka memperingati ulang tahun Provinsi Banten yang ke 16," kata Nandi, Rabu (21/9/2016).
Dengan ketentuan itu, pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak yang telah melebihi batas hanya wajib membayar pokok pajak kendaraan.
Kepala Bidang Pendapatan DPPKD Banten Yani Rusdiani mengatakan, pembebasan sanksi pajak berlaku di semua kantor Samsat Banten, samsat Keliling dan gerai yang tersebar di beberapa lokasi di Banten.
"Tujuan dari program ini untuk menambah pendapatan pajak Banten dan memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang telat bayar pajak. Kami mengajak masyarakat Banten untuk memanfaatkan kesempatan ini," kata Yani.
DPPKD sudah mengirimkan Pergub Nomor 74/2016 tentang penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor mutasi luar daerah dan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut kepada 11 unit pelaksana teknis (UPT) samsat di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
"Terhitung mulai besok (hari ini), penghapusan denda dan biaya balik nama kendaraan dari luar daerah sudah bisa diberlakukan oleh masing-masing UPT," kata Yani.
Menurut dia, pemerintah saat ini masih bergantung terhadap pajak dari sektor kendaraan karena untuk pajak bagi hasil dari sejumlah potensi yang ada jumlahnya masih relatif sedikit.

Banyak Warga Mengadu, Ahok Kesal dan Telepon Wali Kota Jakbar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Krendang, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (3/2/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terlihat begitu kesal kepada Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi. Pasalnya, tak sedikit warga yang datang ke Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/9/2016) pagi ini, mengadu perihal masalah lahan di Jakarta Barat. Contohnya seperti Andre, warga Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat. Kepada Ahok, dia mengaku sebagian rumahnya dibongkar oleh Pemkot Jakarta Barat pada November 2015 lalu. Sedangkan berdasar sertifikat yang dimiliki Pemkot Jakarta Barat, bangunan di Jalan Krendang Indah lah yang harus dibongkar.
"Rumah saya di Krendang Utara. Diambrukin sudah setengah digusur rumah saya," kata Andre kepada Ahok.
Andre mengatakan lahan yang ditempatinya merupakan lahan pribadi bukan fasos fasum. Dia mengaku sudah membuka apotek selama 30 tahun. Setelah itu, Ahok menginstruksikan staf pribadinya, Kamilus, untuk menelepon Anas.
Kepada Ahok, Kamilus mengatakan bahwa nomor Anas belum dapat dihubungi. Setelah Andre, ada seorang warga lagi yang mengadu masalah lahannya di Jakarta Barat.
"Sama kasusnya nih," kata Ahok kepada Kamilus yang masih berusaha menelepon Anas.

Beberapa saat kemudian, Anas mengangkat telepon Kamilus, dan langsung memberikannya kepada Ahok.
"Eh Pak Wali, kamu bongkar-bongkar rumah orang, salah alamat lagi. Ini ada pengaduan, saya lihat kamu ngaco," kata Ahok kesal.
"Nanti urus sama orang saya ini, tanyain sama dia yang mana (masalahnya). Sertifikatnya di mana, yang dibongkar di mana. Jangan jadi centeng-centeng orang lu," kata Ahok menyudahi percakapannya dengan Anas.

Duterte: 40 Hakim Filipina Jadi Target Kasus Narkoba

Presiden Filipina Rodrigo Duterte membaca daftar tersangka pengedar narkotika saat menberikan pengarahan kepada pasukan khusus Filipina di kamp San Miguel, provinsi Bulacan, sebelah utara Manila.

MANILA, Sekitar 40 hakim Filipina dan beberapa warga China masuk dalam daftar baru yang menjadi target pembunuhan karena terkait kasus narkoba.
Presiden Filipina  Rodrigo Duterte, seperti dirilis The Philippine Star, Kamis (22/9/2016), mengatakan, penanganan terhadap kasus narkoba harus terus ditingkatkan.
Duterte mengatakan, ia akan memberikan keleluasaan kepada pasukan keamanan untuk menangani individu yang terlibat kasus narkoba, sekalipun mereka itu pejabat pemerintah.
"Masalahnya sekarang meliputi semua, dan narkoba menghancurkan bangsa kita," kata Presiden Duterte kepada anggota Divisi Infanteri IX di Pili, Camarines Sur.
"Saya memegang satu halam berisi daftar nama rekan-rekan kita dari China. Juga ada sekitar 40 hakim yang tersebar di seluruh negeri,” kata Duterte.
Duterte lalu membacakan beberapa warga China dan Filipina dari Pampanga, yang diyakini terlibat di dalam perdagangan narkoba.
 "Saya akan memberikan salinan (daftar) ini kepada angkatan bersenjata dan polisi. Ini akan sampai kepada Anda untuk menanganinya, "kata Duterte.
"Pecahkan masalah ini karena hanya akan menghancurkan Filipina," tambah Duterte di depan prajurit Divisi Infanteri IX.
Pekan lalu, Duterte mengatakan, sekitar 1.000 nama berada dalam daftar di urutan prioritas ketiga yang harus ditangani, namun jumlah itu masih harus divalidasi kembali.
Presiden sejauh ini menuduh lebih dari 160 eksekutif lokal yang berkuasa dan mantan, anggota parlemen, pejabat di desa, hakim, polisi dan tentara dalam obat-obatan terlarang.
Namun, banyak dari mereka yang digiring ke kantor dan markas polisi di kota Quezon menyangkal berbagai tudingan tentang keterlibatan mereka dalam kasus narkoba.
Sedangkan ribuan lainnya telah tewas dibunuh jauh sebelum nama-nama mereka dibacakan di ruang terbuka kepada publik.
Departemen Kehakiman dan Kepolisian Nasional Filipina belum mengumumkan pengajuan tuduhan resmi terhadap mereka yang termasuk dalam daftar target.
Duterte telah bersumpah untuk menggulung peredaran obat-obatan terlarang dan tindak kriminal dalam tiga sampai enam bulan pertama massa kepresidenannya sejak dilantik 30 Juni 2016.
Menurut laporan yang diterima Duterte, setidaknya ada 3,7 juta warga pecandu narkoba di Filipina.
Dangerous Drugs Board, yang bertanggung jawab atas kebijakan soal narkoba, mengatakan, ada 1,7 juta pengguna narkoba di negara itu pada 2015, naik dari 1,3 juta pada 2012.
Sejak Senin (19/9/2016), sedikitnya 19 orang, termasuk seorang polisi, tewas dalam insiden terpisah di Metro Manila.

Ahok: Banyak Laporan ke Saya, Wali Kota Jakbar Paling Banyak Main Tanah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (dua dari kiri), Ketua PKK DKI Jakarta Veronica Tan (dua dari kanan), Walikota Jakarta Barat M Anas Effendi (kanan), dan Chief of Corporate Communications, Social Responsibility & Security PT Astra International Tbk Pongki Pamungkas (kiri) saat meresmikan RPTRA Cengkareng Timur Berseri, Selasa (118/2/216).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berang menerima banyak laporan warga perihal Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Menurut Ahok, Anas merupakan wali kota paling bermasalah dibanding lainnya. "Wali Kota Jakarta Barat ini paling banyak masalah. Banyak laporan kepada saya, Wali Kota (Jakbar) banyak main tanah-lah, belain orang enggak benar-lah," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (22/9/2016).
Pagi tadi, Ahok menerima dua aduan warga perihal permasalahan lahan di Jakarta Barat. Salah seorang warga mengatakan rumahnya di Jalan Krendang Utara dibongkar sebagian.
Padahal menurut sertifikat Pemerintah Kota Jakarta Barat yang seharusnya dibongkar adalah Jalan Krendang Indah.
"Kami lagi cari buktinya nih. Si Wali Kota (Jakbar) yang perintah gusur," kata Ahok.
Ia memperingatkan Anas untuk tidak menjadi centeng pihak manapun.
"Makanya saya cek karena Wali Kota (Jakbar) jangan jadi centeng, kurang ajar banget main gusur-gusur. Jakarta Barat paling banyak masalah," kata Ahok.
Sebelumnya Ahok juga pernah memarahi Anas karena menerbitkan SP III untuk warga di Mangga Besar, Jakarta Barat. Padahal lahan yang diduduki warga tersebut bukan merupakan ruang hijau.

Ketum PAN: Lawannya Ahok Hebat, Bukan Tokoh Politik atau Pengusaha

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Rabu (10/8/2016).

JAKARTA,  Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan, partainya dan rekan koalisi akan mengumumkan siapa yang akan menjadi lawan Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI, Kamis (22/9/2016) siang.
"Yang jelas bukan dari tokoh politik dan pengusaha. Lawan yang akan kita usungkan setara dengan Ahok. Lawannya hebat ini," kata Zulkifli usai memberi sambutan dalam Rapat Luar Biasa Senat Universitas Lampung dalam rangka acara Dies Natalis ke-51 Universitas Lampung, Jl Soemantri Bodjonegoro, Bandar Lampung, Kamis (22/9/2016).
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu optimistis calon yang akan diusung nantinya akan menjadi lawan yang setara bagi petahana. Namun, ia enggan mengungkap siapa nama yang dimaksud.
"Mudah-mudahan jam 13.00 WIB akan menjadi kejutan. Dan menang," tandasnya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengumpulkan sejumlah petinggi partai untuk membahas siapa pasangan calon yang akan menjadi rival petahana di Pilkada DKI, Rabu (21/9/2016) malam.
Pertemuan yang dilangsungkan di kediaman SBY di Puri Cikeas itu baru berakhir Kamis dini hari.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani saat dikonfirmasi mengatakan, siang ini akan kembali dilangsungkan pertemuan di kediaman SBY.

Hal senada juga disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
"Kami finalkan di Cikeas, selanjutnya ketua DPD yang kerja untuk pendaftarannya karena levelnya memang begitu. Kecuali capres baru yang daftarkan Ketum," ujar Hinca.
Hingga saat ini baru pasangan Ahok-Djarot yang mendaftar ke KPU. Pasangan itu diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Adapun parpol yang belum mengambil keputusan adalah Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.

"Djarot Akan Memimpin Seluruh Pergerakan dalam Tim Pemenangan Ahok-Djarot"

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA, Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat rencananya akan menjadi ketua tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan dirinya dalam Pilkada DKI 2017. "Pak Djarot yang rencananya akan memimpin seluruh pergerakan dalam tim pemenangan," ujar Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Bestari Barus, Kamis (22/9/2016).
Namun, hal itu belum diresmikan. Bestari mengatakan, rencananya saat ini, tim pemenangan akan menyelesaikan segala persyaratan Ahok-Djarot yang masih kurang. Tim pemenangan akan menyelesaikan itu sampai hari terakhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum DKI.
"Setelah itu baru kita mulai susun (tim pemenangan) lagi. Kan satu-satu dong," ujar Bestari.
Struktur tim pemenangan Ahok saat ini diisi oleh kader dari tiga partai politik yang lebih dulu menyatakan dukungannya, yakni Hanura, Golkar, dan Nasdem. Ada pula relawan dari "Teman Ahok" yang menjadi bagian dari tim pemenangan Ahok.
Posisi ketua tim pemenangan ini diisi politikus Golkar, Nusron Wahid. Setelah bergabungnya PDI-P, ada kemungkinan struktur tim pemenangan Ahok-Djarot ini berubah.

Koalisi Kekeluargaan Berpeluang Menang Jika "Head To Head" dengan Ahok-Djarot

Dari kanan, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio, Plt Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bamabng DH, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nahrowi Ramli saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (8/8/2016). Dalam kesempatan itu mereka menyatakan membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta.

JAKARTA, Koalisi Kekeluargaan dinilai masih memiliki peluang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat. Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, peluang tersebut terbuka jika Koalisi Kekeluargaan dapat memainkan skenario pengusungan satu pasang calon kepala daerah.
"Masih ada peluang mereka menjadi lawan yang sebanding jika head to head dengan Ahok-Djarot," ujar Pangi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Menurut Pangi, jika ada dua pasang calon kepala daerah yang berkontestasi, maka suara publik akan tersebar lebih merata. Ini dinilai dapat menurunkan tingkat elektoral publik terhadap peluang pemenangan pasangan calon selain Ahok-Djarot.

"Skenario bipolar ini seringkali merugikan petahana. Ini kan pergesekannya sangat ekstrem," tambah Pangi.
Selain itu, kata Pangi, Koalisi Kekeluargaan harus memilih figur yang tepat untuk diusung jika skenario tersebut dilakukan. Pasalnya, pesaing petahana jauh lebih unggul secara elektabilitas.
"Harus diakui Ahok-Djarot ini sudah unggul di atas kertas. Tentu harus dicari pesaing yang merupakan antithesis dari mereka. Pesaing yang bisa melakukan pendekatan substansial dan sosio-kultural kepada masyarakat," kata Pangi.
Rapat konsolidasi empat partai, yaitu Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung santai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (21/9/2016) malam berakhir Kamis (22/9/2016) dini hari.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo menuturkan, pertemuan empat petinggi partai tersebut menghasilkan dua skenario.
Pertama, mereka mempertimbangkan satu pasangan calon dari enam partai yang bukan pendukung Ahok-Djarot. Selain empat parpol, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih dilobi untuk masuk koalisi ini.
Sedangkan opsi kedua adalah memunculkan dua calon dengan asumsi Partai Gerindra dan PKS mengusung calon berbeda.

Sepakat Ajukan Sandiaga-Mardani, Presiden PKS dan Prabowo Lobi Empat Parpol

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman di Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1/2016).

JAKARTA,  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (21/9/2016) sore.
Pertemuan yang berlangsung dari sekitar pukul 17.00 WIB hingga waktu sholat Magrib tersebut membahas sejumlah poin terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kami membicarakan dua hal. Mematangkan kesepakatan Gerindra dan PKS. Kedua, membicarakan langkah-langkah untuk membangun kebersamaan dan kekuatan dengan empat partai lain agar Pilkada DKI lebih berkualitas," tutur Sohibul melalui pesan singkat, Kamis (23/9/2016).
Sohibul menegaskan, hingga saat ini Gerindra dan PKS sepakat mengusung Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera. Oleh karena itu, tugas keduanya adalah meyakinkan empat partai lain.
Empat partai tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Insyaallah dalam sisa waktu ini kami bisa menemukan formula terbaik untuk sama-sama membangun Jakarta yang lebih baik," tutur dia.
Sebelumnya, empat partai mengadakan rapat konsolidasi di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (21/9/2016) malam dan berakhir Kamis (22/9/2016) dini hari.

Rapat konsolidasi semalam dilakukan untuk mencari calon pasangan penantang bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang telah mendaftar lebih dulu ke KPU DKI Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh SBY.
Dari foto yang dikirimkan internal Partai Demokrat, tampak hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy.
Lainnya, tampak elite Partai Demokrat seperti Sekjen Hinca Panjaitan, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli.

Maju Pilgub, Adik Yusril Bakal Hadapi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar

Yusron Ihza Mahendra dan Yusroni Yazid mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung, Rabu (21/9/2016).

PANGKALPINANG, - Adik kandung Yusril Ihza Mahendra, Yusron Ihza Mahendra, resmi mencalonkan diri dalam Pemilihan Kelapa Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017, Rabu (21/9/2016).

Yusron yang berpasangan dengan Yusroni Yazid mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung dengan dukungan Partai Persatuan Pembangunan (6 kursi), Partai Demokrat (3 kursi), dan Partai Bulan Bintang (1 kursi).
Yusron-Yusroni juga mendapat dukungan tambahan dari partai non parlemen, Perindo.
Dari kantor PPP yang berjarak 500 meter dari kantor KPU, pasangan tersebut berjalan kaki menggunakan payung di bawah rintik hujan.
Penyerahan berkas pendaftaran mereka diterima langsung oleh Ketua KPUD Bangka Belitung Fahrurrozi, disaksikan Badan Pengawas Pemilu serta pengurus partai pendukung dan para simpatisan.
"Kami berkomitmen membangun daerah Bangka Belitung. Salah satunya dengan menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja," kata Yusron.
Yusron dan Yusroni sudah pernah maju berpasangan pada pemilihan gubernur setempat, tetapi gagal terpilih. Waktu itu sepasang calon tersebut takluk oleh duet Eko Maulana Ali dan Rustam Efendi.
Pada Pilkada 2017, Yusron dan Yusroni bakal berhadapan dengan tiga pasangan calon lain yang masing-masing dimotori PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar.
Yusron Ihza Mahendra merupakan bekas duta besar Indonesia untuk Jepang yang dilantik saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita Hamil di Perkebunan Sawit

Petugas dari Polsek Tayan Hilir saat melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat perempuan hamil tanpa identitas di lokasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT.SMP di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (20/9/2016)

SANGGAU,  Kepolisian Resor Sanggau menangkap kekasih wanita hamil yang ditemukan tewas di perkebunan kelapa sawit Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (20/9/2016).

Jasad korban tanpa identitas tersebut ditemukan oleh saksi bernama Vika dan Mala saat sedang mencari jamur sawit di areal perkebunan tersebut.
 

Kepala Polres Sanggau AKBP Donny Charles Go mengatakan, jenazah korban dibawa ke RSUD Sudarso Pontianak untuk dilakukan otopsi dan pengambilan sidik jari oleh tim Inafis Polda Kalbar, Rabu (21/9/2016) siang. "Identitas korban berinisial MP kelahiran 1991, beralamat di Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya," ujar Charles kepada Kompas.com, Rabu (21/9/2016) sore.
Berbekal informasi identitas tersebut, tim gabungan dari Polres Sanggau dan Polda Kalbar melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi alamat tersebut dan menemui orangtua korban.
Orangtua korban memastikan bahwa jenazah tersebut adalah anaknya.
Dari keterangan kedua orangtua korban, kemudian diperoleh informasi bahwa korban memiliki pacar bernama Fernando Nyangun.
Kemarin siang, polisi menjemput pria asal Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tersebut di rumah kontrakannya di kompleks Megamas Pontianak.
"Di rumah tersebut petugas menemukan pacar korban dan barang bukti pakaian wanita dan pakaian bayi," kata Charles.
Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku telah membunuh MP dengan cara membekap korban dengan menggunakan bantal di dalam kamar rumah kontrakan tersebut.
Pelaku membawa jenazah korban menggunakan mobil ke arah Sinmpang Ampar di Kecamatan Tayan Hilir dan membuang korban di tepi jalan areal perkebunan kelapa sawit.
"Rencana tindak lanjut kasus pembunuhan ini akan dikoordinasikan dengan Ditreskrimum Polda Kalbar, mengingat lokasi atau TKP pembunuhan berada di wilayah Pontianak," kata Charles.

Nelayan di Nunukan Sulit Bekerja karena Susah Urus Surat Izin Kapal

NUNUKAN, Ribuan nelayan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kesulitan mencari ikan di wilayah perairan ambang batas Laut Ambalat karena sulit mendapatkan surat izin kapal.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Burhanuddin, berpendapat bahwa layanan pengurusan di Dinas Perhubungan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam pengukuran kapal sangat lamban karena minimnya sumber daya manusia.
"Ketika ada satu dokumen yang tidak ada, maka SLO (surat laik operasi) tidak bisa keluar. Ketika SLO tidak keluar, maka SPB (surat izin berlayar) tidak bisa keluar. Ketika SPB tidak bisa keluar, maka satu-satunya cara untuk menyambung hidupnya masyarakat adalah ilegal," kata Burhanuddin, Rabu (21/09/2016).
Menurut dia, masa berlaku beberapa surat izin yang hanya 3 bulan membuat nelayan kesulitan memiliki legalitas untuk melaut. Padahal untuk melaut kapal nelayan membutuhkan setidaknya 14 jenis surat izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
"Tiga bulan itu harus diperbaharui seperti pas besar. Untuk mendapatkan saja sulit, sementara 3 bulan harus memperbaharui," kata dia.
Kepala Bidang laut dan Sungai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan Alexander Rombe mengakui bahwa antusiasme warga untuk mengurus surat izin kapal sangat tinggi.
Namun, kekurangan SDM ukur kapal membuat layanan pengurusan izin menjadi terlambat.
Meski perpanjangan izin kapal nelayan tidak harus dengan pengukuran ulang, tetapi harus ada pemeriksaan ulang oleh teknisi bersertifikat untuk memastikan keamanan dan spesifikasi kapal nelayan tidak berubah.
"Untuk melakukan pengukuran harus oleh tenaga ahli yang bersertifikasi, sementara kita hanya memiliki 1 orang tukang ukur," ujarnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan tahun 2015, ada 939 surat bukti pencatatan kegiatan perikanan (BPKP) untuk kapal nelayan di bawah 5 gross ton.
Kepala Seksi Pengawasan dan Perizinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Jamaluddin mengatakan, lebih dari separuh nelayan di Kabupaten Nunukan belum melakukan pengurusan BPKB dengan berbagai alasan.
"Nelayan kita sebenanrnya lebih dari itu. Butuh kesadaran dari nelayan," katanya.
DPRD Nunukan berencana memanggil instansi terkait untuk melakukan dengar pendapat tentang keluhan nelayan di wilayah perbatasan yang kesulitan melakukan perpanjangan surat izin kapal.
Menurut Burhanudin, tingginya potensi perikanan di perairan perbatasan tidak akan bisa dinikmati oleh nelayan jika untuk mendapatkan legalitas para nelayan mengalami kesulitan.
"Potensi perikanan kita sangat besar diwilayah perbatasan. Apalagi yang dibawah kedalaman 60 meter yang membutuhkan alat tangkap lebih besar," ujarnya.
Sebelumnya, puluhan nelayan di Pulau Sebatik mengaku terpaksa tidak melaut selama 4 bulan terakhir karena kesulitan mengurus perpanjangan surat izin kapal.

Pura-pura Tanya Alamat, Septian Rampas Ponsel Milik Seorang Pelajar

JAKARTA,  Jajaran Kepolisian Cilincing, Jakarta Utara, mengamankan Septian (20), warga Cakung yang diduga melakukan perampasan barang milik Nizar (15), seorang pelajar di Cilincing, Rabu (21/9/2016).
Kasubag Humas Polres Jakarta Utara Kompol Sungkono mengatakan, saat itu Nizar yang tengah duduk bersama teman-temannya asyik memainkan ponsel. Tiba-tiba Nizar dihampiri Septian.
Septian berpura-pura menanyakan alamat kepada Nizar. Saat Nizar lengah, ponsel yang berada di gengamannya tiba-tiba dirampas Septian.
Septian kemudian langsung melarikan diri. Nizar yang terkejut langsung berteriak. Warga yang mendengar teriakan tersebut segera mengejar Septian.
"Pelaku mencoba kabur, tapi berkat bantuan warga, pelaku bisa ditangkap," kata Sungkono.
Warga kemudian membawa Septian ke Mapolsek Cilincing.

Golkar Tegaskan Dukung Ahok hingga Akhir Masa Jabatan

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui usai rapat di rumah dinas Menko Polhukam, Selasa (30/8/2016).

JAKARTA,  Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, partainya akan mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga akhir masa jabatan jika menang Pilkada DKI Jakarta.
Menurut Idrus, hal itu penting untuk ditegaskan agar tak mengesankan dukungan Golkar bersifat pragmatis.
"Jadi sukses bagi Golkar di Pilgub DKI itu ada tiga, yakni sukses mencalonkan Ahok (Basuki)-Djarot, sukses memenangkan mereka, dan sukses mengawal kepemimpinan mereka hingga akhir masa jabatan," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (21/9/2016).
Ia pun membantah adanya kesepakatan politik antara Partai Golkar dan PDI-P dalam mengusung Ahok di Pilkada DKI Jakarta.
Menurut Idrus, pengusungan Ahok bersama PDI-P murni karena aspirasi masyarakat Jakarta yang menginginkan dipimpin kembali oleh petahana.
"Kalau ada deal politik masak kami mau dukung sampai akhir masa jabatan. Ini karena kami serius dari awal maka kami pun akan mengawal sampai akhir," tutur Idrus.
PDI-P resmi memutuskan untuk mengusung Ahok-Djarot, dan diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) malam.
Pengusungan Basuki oleh PDI-P secara tak langsung menyambut dukungan Basuki dari Golkar, Hanura, dan Nasdem yang sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan kepada Basuki di Pilkada DKI.

Siswa Penganiaya Gurunya di Makassar Divonis 1 Tahun Rehabilitasi

MA (15) saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (21/9/2016). 

MAKASSAR, Hakim tunggal pengadilan anak, Teguh Sri Raharjo akhirnya memvonis 1 tahun hukuman rehabilitasi terhahadap siswa MA (15) yang telah mengeroyok gurunya, Dasrul (52).
Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Rustiani Muin yang menuntutnya 17 bulan penjara.

Sidang perkara kasus pengeroyokan guru SMK 2 Makassar Dasrul oleh MA dan ayah pelaku, Adnan Achmad terpaksa dilanjutkan setelah tidak adanya kesepakatan damai.
Pada sidang putusan di PN Makassar, Rabu (21/9/2016), hakim tunggal Teguh Sri Raharjo memutuskan MA bersalah telah melanggar pasal 170 KUHPidana.
Namun berdasarkan pertimbangan hakim, MA akhirnya dihukum rehabilitasi atau pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli, Makassar.

Mendengar putusan hakim 1 tahun rehabilitasi, ibu MA, Rini Hasmilasari langsung berdiri dan mengelus-elus pundak anaknya yang tengah duduk di kursi pesakitan.
Dengan diputuskan rehabilitasi 1 tahun, jaksa pun langsung menyatakan banding.

"Jadi saya langsung banding tadi, dan selanjutnya akan membuat memori banding," kata Rustiani Muin.

Sementara itu, pengacara MA, Abdul Gafur yang ditemui usai persidangan menyatakan, pihaknya kesulitan mengajukan saksi meringankan. Para siswa yang menyaksikan kejadian di dalam sekolah enggan menjadi saksi di persidangan.

"Saksi-saksi meringankan saya masih berstatus siswa di SMK 2 Makassar. Mereka tidak mau bersaksi, karena adanya intimidasi dari guru-guru di sana," tuturnya.

Terkait dengan pengajuan banding jaksa, Gafur menyatakan akan menunggu memori banding tersebut.

"Awalnya kami yang berpikir akan ajukan banding, tapi jaksa lebih dulu nyatakan. Jadi kami menunggu saja memori banding jaksa dan akan membalasnya dengan kontra memori," tambahnya.

Jokowi Akan Ubah Mekanisme Pencairan Dana Bansos Melalui Kartu

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas perhutanan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo akan mengubah sistem penerimaan bantuan sosial atau Bansos. Berdasarkan rapat terbatas beberapa waktu lalu, distribusi Bansos ke depannya akan menggunakan kartu.
"Saya juga telah memerintahkan agar semua bantuan sosial diberikan dalam bentuk nontunai, melalui perbankan, melalui banking system dan diintegrasikan dalam satu kartu," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Dengan mengubah sistem penerimaan dana Bansos menjadi kartu fisik, Presiden berharap tidak ada lagi penyelewengan dana.
Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa mengungkapkan, saat ini ada 19 kabupaten/kota yang bantuan sosialnya telah dalam bentuk kartu.
Namun, ia mengakui bahwa belum ada aturan yang menjadi dasar penggunaan kartu itu.
"Nanti, kami masih menunggu Peraturan Presiden," ujar dia.
Ke depan, Kementerian Sosial akan terus mendorong kartu fisik sebagai sarana untuk mencairkan dana Bansos di seluruh Indonesia.
Ia juga berharap dana Bansos tidak lagi menjadi 'bancakan' korupsi, melainkan betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Diwujudkan intervensi penanganan fakir miskin karena Presiden punya komitmen kuat untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan," ujar Khofifah.

Oknum Pejabat Palopo Perkosa dan Kubur Hidup-hidup Stafnya di "Septic Tank"

PALOPO, Seorang oknum pejabat di Palopo, Sulawesi Selatan, ditangkap petugas setelah memerkosa dan mengubur hidup-hidup stafnya di septic tank, Rabu (21/9/2016).
Awalnya pelaku mengira korbannya yang pingsan sudah tewas dan memilih menguburnya menggunakan semen di septic tank. Korban yang sadarkan diri akhirnya mampu keluar dari tempat pembuangan kotoran manusia itu dengan bantuan istri pelaku.
Peristiwa yang dialami oleh korban, UT (19), ini terjadi pada Selasa (20/9/2016) pukul 08.00 Wita di kediaman pelaku, AK (52), di Jalan Cakalang, Kecamatan Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan.
Saat itu, korban yang merupakan kerabat dekat pelaku tengah duduk di teras rumah. Tiba-tiba AK keluar dan membawa selimut sambil membekap tubuh UT dan menyeretnya masuk ke kamar.

Korban berusaha melawan setelah AK berusaha melucuti pakaiannya. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga pingsan dan memerkosanya. Saat kejadian, istri pelaku tengah ke luar kota.
Korban yang pingsan seusai diperkosa kemudian dikubur hidup-hidup di septic tank menggunakan semen dan batu bata.

Beruntung, korban sadarkan diri setelah tujuh jam terkubur di dalam septic tank. Dengan sekuat tenaga, UT berusaha merusak cor semen yang berada di atasnya sambil berteriak minta pertolongan.
Teriakan korban rupanya terdengar oleh istri AK yang langsung mencari korban. Korban akhirnya diselamatkan setelah tangannya merusak cor semen.

"Mungkin dia kira saya sudah mati. Awalnya saya kaget kenapa saya ada di tempat gelap dan banyak lumpur. Yang saya ingat waktu dia seret saya masuk ke kamarnya dan mau perkosa saya," kata UT saat melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Palopo, Rabu.

Setelah mendapatkan laporan dari UT, polisi kemudian membekuk AK yang menjabat sebagai kepala seksi di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palopo. Seusai menjalani pemeriksaan, AK kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka.
"Korban adalah pegawai honorer dan satu kantor dengan tersangka. AK sudah mengakui perbuatannya dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Hasil visum juga menjelaskan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual," jelas AKP Awaluddin, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Palopo.