Polisi Tangkap 12 Tersangka Pemerkosa Gadis di Pontianak

Lima pelaku pemerkosa Ay (20) saat berada di Mapolsek Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya (28/7/2016). Polisi hingga saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya.

PONTIANAK, - Polisi kembali menangkap tersangka pemerkosaan Ay (20).  Sejak kasus tersebut dilaporkan korban pada Selasa (26/7/2016), polisi sudah mengamankan sebanyak 12 orang dari 16 orang yang diduga sebagai pelaku. Sebelumnya diberitakan, berdasarkan pengakuan korban, pemerkosaan tersebut dilakukan oleh 25 orang pria lebih dari satu kali dengan waktu dan tempat yang berbeda pula. Perkosaan tersebut diakuinya didalangi oleh pria yang tak lain adalah pacarnya sendiri.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul mengungkapkan, dari 12 orang yang ditangkap itu merupakan pelaku dari tiga tempat kejadian perkara dalam kasus pemerkosaan terhadap korban.
Rangkaian penangkapan pelaku berawal dari laporan korban, kemudian dikembangkan penyelidikan oleh kepolisian dan berhasil menangkap tiga pelaku pada haru Selasa (26/7/2016) malam.
Berdasarkan hasil keterangan dan pengakuan tiga pelaku tersebut, polisi kemudian kembali memburu pelaku lainnya.

"Pada hari Kamis (28/7/2016) hingga pukul 21.00 WIB, tim Jatanras Polresta Pontianak berhasil menangkap tujuh pelaku lainnya. Mereka ditangkap di daerah Kabupaten Sambas," kata Andi, Jumat (29/7/2016).
Usai menangkap tujuh pelaku tersebut, polisi kembali mengejar pelaku lainnya dan menangkap dua orang tersangka lainnya yang juga diamankan di wilayah Kabupaten Sambas.
"Sehingga total keseluruhan yang sudah kita amankan saat ini berjumlah 12 orang pelaku," ujar dia.
Saat ini polisi masih mengejar pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang.
Polisi mengimbau para pelaku atau pihak keluarga pelaku untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri kepada polisi.
Tersangka yang sudah diamankan dijerat dengan pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 10 tahun penjara.

Jaksa Agung Minta Maaf dan Ungkapkan Dukacita kepada Keluarga Terpidana Mati

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (29/7/2016).

JAKARTA, - Seusai melaksanakan eksekusi mati tahap 3, Kejaksaan Agung secara resmi menyatakan permintaan maaf dan rasa dukacita kepada keluarga empat terpidana mati. Permintaan maaf dan rasa dukacita tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan hukuman mati, di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (29/7/2016).
"Kami meminta maaf dan tentunya turut merasa berdukacita atas meninggalnya mereka. Dukacita kami juga sampaikan kepada keluarga dan negara asal terpidana mati," ucap Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, eksekusi mati bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Namun, eksekusi harus tetap dilakukan demi menyelamatkan bangsa ini dari kejahatan narkoba.
Dia meyakinkan bahwa seluruh terpidana mati telah melewati proses hukum yang panjang dengan kecermatan dan ketelitian untuk menghindari adanya kesalahan.
"Demi menyelamatkan bangsa ini, bagaimanapun eksekusi para pelaku kejahatan narkoba tetap harus dilakukan. Tentunya melalui proses hukum yang panjang dengan kecermatan dan ketelitian," kata Prasetyo.
Prasetyo menegaskan, keputusan melaksanakan hukuman mati bukan berasal dari keinginan Kejaksaan Agung. Menurut dia, Kejaksaan hanya bertugas melaksanakan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Seorang jaksa hanya diperintahkan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah undang-undang dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
"Saya bisa memahami banyaknya komentar dan pertanyaan tentang mengapa eksekusi tahap 3 ini harus dilakukan. Namun, kami hanya melaksanakan keputusan pengadilan," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Jaksa Agung membenarkan pihaknya telah melaksanakan eksekusi mati tahap 3 di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (29/7/2016) pukul 00.45 WIB.
Dari 14 terpidana mati kasus narkoba yang direncanakan akan dieksekusi, empat orang terpidana telah dihukum mati.
Keempat terpidana yang telah dieksekusi tersebut adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus, dan Humphrey Ejike.

BNN Telusuri Informasi Ada Anggotanya yang Bekerja Sama dengan Freddy Budiman

Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Fatkhur Rahman di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (29/7/2016)..

JAKARTA, Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Brigjen (Pol) Fatkhur Rahman mengatakan, BNN akan menelusuri informasi yang menyebut adanya oknum BNN yang bekerja sama dengan salah satu terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman.
"Sementara ini baru informasi, nanti kami cek kebenarannya. Memang kalau seperti ini banyak informasi simpang siur, apalagi Freddy Budiman kelasnya sudah mendunia, sehingga banyak yang berkepentingan," ujar Fatkhur, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Meski demikian, Fatkhur mengatakan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan aparatur penegak hukum maupun kementerian dan lembaga dalam jalur peredaran narkotika.
Namun, ia mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kompromi bagi siapa pun oknum pemerintah yang terlibat dalam narkoba.
"Tanpa terasa, kami kalau tidak pintar bisa terayu dan tergiur untuk terlibat. Masalah keterlibatan oknum bisa saja terjadi di mana pun, termasuk BNN dan kepolisian," kata Fatkhur.
Sebelummya, beredar informasi yang menyebutkan mengenai pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.
Dalam pengakuan tersebut, Freddy menceritakan adanya keterlibatan sejumlah oknum lembaga penegak hukum, termasuk BNN dalam bisnis narkotika yang dia jalankan.

Ahok Yakin Parpol Tertarik Mendukungnya karena "Teman Ahok"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri halalbihalal Teman Ahok, di Pejaten Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) malam. Basuki atau Ahok akhirnya memutuskan memilih jalur partai politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

JAKARTA  Ada proses yang panjang sebelum akhirnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih jalur partai politik agar dapat maju Pilkada DKI 2017. Kelompok pendukungnya, "Teman Ahok", sudah mengumpulkan lebih dari 1 juta data KTP agar bisa membawanya maju melalui jalur perseorangan. Keseriusan Teman Ahok itulah yang membuat tiga partai melirik mereka.
"Tiga parpol kalau enggak yakin KTP ini bisa meloloskan saya, mau enggak mereka setuju saya independen? Enggak mau dong," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).
Ahok mengatakan, partai politik telah belajar mempercayai proses dukungan untuk calon independen. Perwakilan partai pendukungnya, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, menerjukan kader untuk membantu Teman Ahok.
Mereka juga melihat langsung seberapa serius anak-anak muda itu dalam mengumpulkan KTP. Di saat yang sama, kata Ahok, "Teman Ahok" melihat ketulusan dari perhatian yang diberikan partai politik kepada mereka. Partai bersedia mendukung Ahok melalui jalur perseorangan dan siap pula mengusungnya jika ikut jalur parpol.
"Ini tiga partai sudah perlihatkan, maka di situlah Teman Ahok melihat tiga partai ini tulus. Tiga partai ini juga melihat Teman Ahok tidak main-main dan harus didengarkan," ujar Ahok.
Dari Teman Ahok, partai belajar bahwa calon gubernur yang baik akan selalu mendapat dukungan meski tidak didukung partai.
Dulu, calon gubernur harus bermanis-manis dengan partai untuk bisa dicalonkan. Bahkan juga memberikan uang mahar. Namun, semua paradigma itu terbantahkan dengan dinamika Pilkada di Jakarta.
Inilah, kata Ahok, pelajaran yang bisa dipetik oleh semuanya. Jika memang berniat untuk bekerja, maka siapapun calon gubernurnya pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat dan partai politik.
Antara parpol dan relawan pun bukan menjadi hal yang bersebrangan. Keduanya adalah elemen yang saling mendukung satu sama lain.
"Ada satu pelajaran penting, siapa pun kamu selama kamu memang mentalnya cuma mau jadi pegawai, bukan jadi pejabat, bukan karena kedudukan, lalu Anda jujur, enggak terima suap, kerja benar, pasti rakyat dukung kamu," ujarnya.

Polisi Akan Cari Wartawan yang Menuduh Rangga Terima Rp 140 Juta

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti

JAKARTA,  Salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Rangga Dwi Saputra, disebut kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, mengaku didatangi polisi menerima uang Rp 140 juta dari Arief Sumarko, suami Mirna, untuk membunuh Mirna. Polisi tersebut ternyata adalah wartawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti mengatakan akan mencari oknum wartawan tersebut untuk dihadirkan di persidangan.
"Dicari nanti orang yang nuduh-nuduh itu," ujar Krishna di Mapolda Metro Jaya, Jumat (29/7/2016).
Krishna menjelaskan, wartawan tersebut akan dihadirkan jika majelis hakim meminta untuk menghadirkan wartawan tersebut di persidangan. Ia menuturkan, polisi akan memfasilitasi kebutuhan dalam persidangan tersebut yang diminta majelis hakim.
"Sesuai kebutuhan sidang, kami mem-back up sepenuhnya kebutuhan sidang atas permintaan hakim," ucapnya.
Krishna memastikan wartawan itu tidak mengaku sebagai polisi. Menurut dia, saat itu banyak isu-isu yang berembus di masyarakat mengenai kematian Mirna sehingga wartawan itu mendatangi Rangga untuk mengonfirmasi kebenaran dugaan suap yang diterima dari Arief.
"Enggak, enggak. Wartawan. Dalam peristiwa itu kan rumor berseliweran," kata Krishna.
Jessica menjadi terdakwa dalam kasus kematian Mirna. Dia dituduh telah melakukan pembunuhan berencana dengan memasukkan racun sianida ke dalam gelas es kopi vietnam yang dibelikannya untuk Mirna di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada 6 Januari 2016.

Sebelum Dieksekusi Mati, Seck Osmane Minta Maaf ke Pemerintah Indonesia

Jumat (29/7/2016), sahabat terpidana mati, Seck Osmane asal Nigeria tiba di rumah duka St Carolus, Salemba. Sejumlah sahabat datang mengikuti persemayaman Seck

JAKARTA,- Rohaniwan yang mendapampingi Seck Osmane, terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jumat (29/7/2016) dini hari, Rina, menyampaikan pesan terakhir Osmane sebelum dieksekusi.

Rina yang telah mandampingi Osmane selama belasan tahun mengatakan sebelum dieksekusi Osmane menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia atas perbuatannya.

Rina menyampaikan bahwa Osmane ingin diberi kesempatan untuk hidup dan memperoleh hak hukum yang sama seperti terpidana mati lainnya, yakni pengajuan grasi. Rina mengatakan bahwa Osmane tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi sampai menjelang waktu dieksekusi.

"Dia menyampaikan permohonan maaf pada negara ini dan negara Nigeria, dia hanya ingin diberi kesempatan untuk hidup," ujar Rina, di Rumah Duka St Carolus, Jakarta Pusat.

Rina menyampaikan bahwa Osmane hanyalah kurir narkoba. Usia yang masih sangat muda saat ditangkap, serta pendidikan yang rendah, membuat Osmane melakukan kejahatan tersebut.

Saat ini, jasad Osmane disemayamkan di rumah duka St Carolus, Jakarta. Rina mengatakan, adik dan sahabat Osmane hadir di rumah duka.

"Keluarga dia ada di Nigeria tapi adik kandung ada datang. Adiknya ada di sini bersama saya, tadi malam sempat ketemu Osmane saat diisolasi," ujar Rina.

Seck Osmane didakwa atas kepemilikan 3 kilogram heroin yang ditemukan di kamar kosnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Atas kepemilikan narkoba golongan I itu, Osmane dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2004.

Sekolah Pribadi Depok: Wali Murid Tersinggung Dibilang Sekolahnya Terkait Teroris

Sekolah SD-SMP-SMA Pribadi Depok, di Jalan Raya Margonda, Depok. Jumat (29/7/2016)

DEPOK,  Pihak Sekolah Pribadi Depok mengatakan, wali murid sekolah tersebut mulai meminta konfirmasi terkait berita pernyataan pihak Kedutaan Besar Republik Turki (KBRT) di Indonesia yang menyebut sekolah itu terkait organisasi teroris. Sebagian orangtua disebut ada yang tidak terima dengan pernyataan KBRT ini. Hal ini disampaikan Juru Bicara Yayasan Yenbu Indonesia SD-SMP-SMA Pribadi Depok, Ari Rosandi. Menurut Ari, para orangtua bertanya kepada pihak sekolah melalui jejaring sosial.
"Lewat WA dan telpon mereka sangat tersinggung dan emosional, dibilang sekolah teroris," kata Ari, di Sekolah Pribadi Depok, Jalan Raya Margonda, Depok, Jumat (29/7/2016).

Ari mengatakan, setelah mendapat penjelasan akhirnya orangtua mengerti. Ada pula menurutnya wali murid yang melalui jejaring sosial Facebook langsung complain kepada KBRT. Meski ada pemberitaan ini, Ari mengatakan kegiatan operasional sekolah berlangsung seperti biasa.
"Operasional biasa, enggak ada masalah," ujar Ari.
Kepala Sekolah SMP-SMA Pribadi Depok Maman Firmansyah, mengatakan, tidak ada dampak ke anak akibat pemberitaan ini. Dirinya telah berdialog dengan siswa SMA di sekolahnya.
"Tadi kita tanya sama yang kelas XII, coba ada enggak guru kita ngajar kebencian. Tidak ada Pak. Itu kan sudah menjawab bahwa ini bukan (sekolah) teroris," ujar Maman.

Menkumham Sebut Hukuman Mati Turunkan Angka Peredaran Narkoba

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

JAKARTA,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly merasa optimistis bahwa angka peredaran narkotika akan menurun, setelah pemerintah melakukan beberapa kali eksekusi mati terhadap para pengedar narkoba. "Bahwa ada penurunan, data-data menunjukkan itu. Jalan ini akan berjalan terus, karena operasi yang terus dilakukan itu akan mendorong dampaknya angka yang besar," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Yasonna mengatakan, eksekusi mati merupakan komitmen pemerintah yang diharapkan menjadi pesan serius kepada bandar-bandar narkotika di dalam dan luar negeri.
Yasonna berharap, terjadi kerja sama antara Indonesia dan negara-negara lain untuk mengawasi jalur peredaran narkotika.

Selain itu, menurut Yasonna, untuk lebih memperkecil angka peredaran narkoba, pemerintah perlu lebih melakukan pendidikan bahaya narkoba kepada masyarakat.
"Perlu upaya sistematis dan holistik. Pendidikan bagi masyarakat yang belum terkena, atau rehabilitasi. Lembaga swadaya masyarakat dan lembaga agama harus terlibat untuk mendidik untuk tidak menggunakan narkoba," kata Yasonna.

Alat Berat Kurang, Ahok Nilai Dinas Kebersihan Tak Niat Ambil Alih TPST Bantargebang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi BPJS Kesehatan, di Gedung BPJS Kesehatan, Jalan Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik pengambilalihan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Kritik ini disampaikan Basuki karena Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak membeli alat berat dalam jumlah banyak untuk dioperasikan di Bantargebang.
"Saya juga sudah bilang sama bagian kebersihan. Kalau sekarang dibilang alat berat enggak cukup, kenapa belinya enggak cukup? Kan sudah tahu mau ambil alih," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).

Jumlah alat berat yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta jauh lebih sedikit dari yang dimiliki pengelola TPST Bantargebang sebelum ini, yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).
Dua perusahaan yang terikat kerjasama operasi itu memiliki 53 alat berat, sedangkan Dinas Kebersihan DKI hanya memiliki 21 alat berat.
Terkait masalah ini, Basuki heran mengapa Dinas Kebersihan tidak membeli alat berat dalam jumlah banyak.
Padahal, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran yang banyak.
Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengatakan, Pemprov DKI sedianya mampu membeli alat berat lebih banyak dari PT GTJ dan PT NOEI.
Ahok pun menyimpulkan bahwa Dinas Kebersihan DKI tidak niat dalam melaksanakan swakelola ini.
"Kalau dia bilang alat berat enggak cukup, berarti memang orang kita itu niatnya enggak mau ambil alih, begitu kesimpulannya," ujar Ahok.
Apalagi, rencana pengambilalihan TPST Bantargebang bukannya tiba-tiba. Ahok mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan keinginan itu sejak 2013.

Sambil memberi kesempatan untuk PT GTJ, Ahok juga menyuruh Dinas Kebersihan untuk mempersiapkan swakelola, termasuk menyiapkan alat berat.
"Saya sudah sampaikan kepada mereka (Dinsih), siapkan dong alat berat segala macam. Kan memang ngeyel di Dinas Kebersihan dulu orang orang di dalamnya. Sekarang kan sudah ganti-ganti terus," ujar Ahok.
Ia juga mengaku kesal karena Dinas Kebersihan selalu mengeluh kekurangan alat berat meski sudah 4 tahun mempersiapkan swakelola TPST Bantargebang.
"Ah sudahlah, di sini tuh memang mesti belajar sabar-sabar saja," ujar Ahok.

Bocah 13 Tahun Dilaporkan karena Cabuli Anak 8 Tahun

MAMUJU UTARA, - Seorang remaja berusia 13 tahun dilaporkan ke polisi oleh tetangganya atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Keluarga korban AN (8) melaporkan pelaku berinisial FT yang tinggal di kompleks perumahan sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat.
Kepada polisi, orangtua korban, Nas, mengatakan bahwa FT mendatangi korban yang tegah bersama temannya pada Rabu siang (26/7/2016).
FT kemudian meminta teman korban untuk pergi meninggalkan bocah kelas II SD tersebut.
Saat berdua bersama korban itulah pelaku melakukan perbuatan tak senonoh sambil mengancam korban agar tak memberitahukan hal itu kepada orang lain.
Akibat kejadian itu, korban merintih kesakitan saat buang air kecil. Ibu korban yang mencurigai hal itu kemudian bertanya dan mendapati organ vital anaknya membengkak.
Korban kemudian berterus terang telah dilecehkan oleh FT.
"Mulanya dia (korban) ketakutan dan tertutup. Namun setelah dibujuk, dia akhirnya bisa menceritakan perlakuan apa yang dilakukan pelaku terhadapnya," kata Nas saat melapor ke Polres Mamuju Utara, Kamis (29/7/2016).
Orangtua korban menuntut FT ditahan karena perbuatan pelaku dianggap dapat membahayakan masa depan anak-anak kompleks lain di sekitarnya. Perbuatan pelaku juga dinilai telah membuat korban trauma dan ketakutan.

Sekjen PPP Sebut Golkar Manfaatkan Elektabilitas Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani usai menerima Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016)

JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan dukungan Partai Golkar terhadap Presiden Joko Widodo untuk maju kembali di Pemilu 2019 tak lepas dari tingginya elektabilitas Jokowi. "Saya kira masing-masing partai punya strategi politik sendiri-sendiri terkait dengan Pilpres ya, apalagi elektabilitas dan popularitas Pak Jokowi saat ini juga memang tinggi," kata Arsul melalui pesan singkat, Jumat (29/72016).
Arsul menambahkan dukungan Golkar kepada Jokowi di Pemilu 2019 tak perlu dibahas panjang lebar. Menurutnya, dukung mendukung adalah bagian dari strategi politik yang lumar dilakukan.

"Jadi bukan soal biasa atau tidak biasa, ini soal strategi politik masing-masing partai, biarkan masyarakat dan pengamat yang menilainya," lanjut Arsul.
Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo sebagai calon Presiden RI pada Pemilu Presiden 2019. Deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016.
"Dengan rahmat Allah SWT, Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019," ujar Novanto di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, keputusan itu diambil secara bulat setelah mendengarkan aspirasi ketua-ketua DPD dan masukan dewan pembina pada Rapimnas 2016.

Jaksa Agung: Indonesia Sudah Menjadi Pusat Jaringan Sindikat Narkoba Internasional

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo

JAKARTA, Kejaksaan Agung telah mengeksekusi mati empat dari 14 terpidana kasus narkotika yang masuk dalam daftar eksekusi tahap tiga. Eksekusi dilakukan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016) dini hari.
Meski mendapatkan tentangan keras dari berbagai kalangan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, eksekusi harus tetap dilakukan.
Alasan eksekusi terhadap empat terpidana, kata dia, karena keempatnya berperan penting dalam sindikat pengedar narkoba.
"Keempat orang itu punya peran penting di kalangan sindikat pengedar narkoba," ujar Prasetyo, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Prasetyo mengatakan, mereka terbukti sebagai pemasok, penyedia, pengedar pembuat dan pengekspor narkoba.
Alasan lain, lanjut dia, saat ini Indonesia tidak lagi menjadi tempat transit, namun menjadi sasaran lahan usaha dan kegiatan jaringan mafia narkotika dalam menjalankan praktiknya.
"Indonesia sudah menjadi lahan usaha atau kegiatan mereka menjalankan praktik kejahatannya. Indonesia sudah menjadi negara produsen, importir, eksportir dan pusat jaringan narkoba internasional," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, sindikat jaringan narkoba yang ada di Indonesia bekerja secara tersistematis.
Usaha mereka sudah merambah sampai ke daerah, tidak hanya di kota besar.
Korbannya pun semakin massif. Mulai dari anak sekolah, mahasiswa dan dosen.
Berdasarkan data yang diperoleh Kejaksaan Agung, korban penyalahgunaan narkoba mencapai 5 juta orang. Sebanyak 1,5 juta di antaranya tidak bisa disembuhkan.
"1,5 juta itu sudah menjadi sampah masyarakat, tidak bisa sembuh. Sekitar 40-50 orang setiap hari jadi korban," kata dia.

Khofifah: Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Sudah Tepat

Menteri Sosial RI, Khofifah Indah Parawansa menilai eksekusi mati pengedar narkoba dengan klasifikasi pemberatan karena bisa merusak generasi bangsa.

PAMEKASAN,  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa eksekusi mati terhadap empat narapidana kasus narkoba, Jumat (29/7/2016) dini hari tadi, sudah tepat dan tidak melanggar hukum.

Ketua Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama ini mengatakan, tidak ada hukum internasional yang dilanggar dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut. Lagi pula, kata dia, undang-undang tentang narkotika di Indonesia memberikan ruang soal eksekusi mati bagi pengedar narkoba.
"Kalau pengguna cukup direhabilitasi. Namun bagi pengedar, hukuman berat sampai pada titik terberat, yakni hukuman mati," kata Khofifah, Jumat, di Pamekasan, Jawa Timur.
Ia menyatakan bahwa hukuman mati itu merupakan salah satu tindakan tegas untuk menghukum pelaku. Hal itu bertujuan agar generasi bangsa di Indonesia bisa terhindar dari kerusakan karena faktor narkoba.
Khofifah menyatakan, kerusakan akibat narkoba tidak sederhana, tetapi multiefek terutama bagi anak-anak.
"Pengedar narkoba ini hulunya yang membutuhkan ketegasan hukum. Sedangkan hilirnya, yakni pengguna, direhabilitasi saja karena masih punya harapan untuk sembuh," kata dia
Eksekusi hukuman mati gelombang ketiga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan di Lapangan Tembak Tinggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dini hari tadi.
Dari 14 napi yang dijadwalkan akan dieksekusi, hanya empat yang akhirnya ditembak mati. Mereka adalah Freddy Budiman (Indonesia), Seck Osmane (Senegal), serta Michael Titus Iqweh dan Humphrey Eijke dari Nigeria.

Permintaan Terakhir Empat Terpidana Mati Sebelum Eksekusi

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (29/7/2016).

JAKARTA, Kejaksaan Agung akhirnya melaksanakan eksekusi mati terhadap empat terpidana kasus narkoba dari 14 nama yang direncanakan. Eksekusi mati tersebut dilaksanakan di lapangan tembak lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (29/7/2016) dini hari sekitar pukul 00.45 WIB.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan proses eksekusi telah berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. Namun, Prasetyo mengakui, faktor cuaca sempat menghambat jadwal pelaksanaan eksekusi.

"Eksekusi dilaksanakan di lapangan tembak Tunggal Panaluan Nusakambangan. Tempat itu paling ideal. Tidak ada hambatan dan gangguan selain persoalan cuaca. Makanya eksekusi mundur dari jadwal," ujar Prasetyo saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (29/7/2016).
Prasetyo menuturkan, sebelum eksekusi dilakukan, pihak Kejaksaan telah memperhatikan semua pertimbangan dari sisi yuridis dan non yuridis untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan.
Bahkan, kata Prasetyo, semua permintaan terakhir terpidana mati telah dipenuhi. Termasuk bagaimana jenazah mereka diperlakukan dan di mana mereka ingin dimakamkan.
"Kami juga sudah memperhatikan semua prtimbangan dari sisi yuridis dan non yuridis termasuk permintaan terakhir terpidana mati," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, terpidana mati asal Indonesia, Freddy Budiman minta dimakamkan di Surabaya. Sebelum eksekusi, Freddy meminta pihak Kejaksaan mengumpulkan anak yatim untuk mendoakan.

Dua terpidana mati lain minta jenazahnya dikirim ke negara asalnya, Nigeria. Sementara satu orang terpidana meminta jenazahnya dikremasi di sebuah krematorium di Jawa Tengah.
"Kewajiban kami sudah dilakukan. Kami serahkan ke kedutaan besar negara masing-masing. Hari ini juga satu jenazah terpidana mati dikremasi di.Jawa Tengah," pungkasnya.

Ahok: Saya Bukan "Ngejar" Jabatan, Cuma Mau Kerja

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri halalbihalal Teman Ahok, di Pejaten Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) malam. Basuki atau Ahok akhirnya memutuskan memilih jalur partai politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pasrah jika dukungan untuknya berkurang setelah memutuskan akan maju melalui jalur partai politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Basuki mengatakan selama ini dirinya tak pernah berambisi mengejar jabatan gubernur.

"Saya bilang saya di sini bukan ngejar jabatan, makanya saya enggak pernah khawatir jadi gubernur atau enggak. Saya cuma mau kerja kok," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).

Menurut Basuki, dirinya selama ini hanyalah pegawai bagi warga Jakarta. Jika warga Jakarta tidak menginginkan lagi dirinya menjadi gubernur, maka Basuki akan mencari pekerjaan lain.

Karena memegang prinsip tersebut, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak takut jika tidak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI.

"Kalau orang Jakarta enggak mau nyambung kontrak (kerja) saya, ya sudah, saya keluar cari kerja lagi di perusahaan. Orang saya pegawai kok, sederhana saja," ujar Basuki.

"Kalau cuma pegawai mah gampang, cuma kerja kok, siapa juga kepingin saya kerja, orang (saya) rajin begitu kok dan pengalaman he-he-he," tambah Basuki.

Buya Syafii: Permintaan Turki untuk Tutup Sekolah Terkait Gulen, Tindakan yang Overdosis!

Tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif memberikan paparannya pada acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016).

JAKARTA, - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai, tindakan Pemerintah Turki meminta Pemerintah Indonesia menutup sembilan lembaga pendidikan yang berfiliasi dengan Fethullah Gulen di Indonesia, sangat berlebihan.

Hal itu dilakukan pemerintahan Turki lantaran Gulen ditengarai terlibat dalam kudeta di Turki 15 Juli lalu.
"Itu tindakan yang overdosis, semestinya tidak perlu sampai seperti itu," kata pria yang kerap disapa Buya Syafii, Jumat (29/7/2016).
Dia menyatakan Gulen merupakan ulama moderat yang memiliki sumbangsih dalam dunia pendidikan, baik di Turki maupun di Indonesia.
"Padahal, dulunya Erdogan dan Gulen dulu berjuang bersama, seharusnya ini tidak boleh terjadi karena sebagai sesama muslim sudah seharusnya mereka bertemu untuk saling meluruskan permasalahan," kata Buya.
 

Sebelumnya, Pemerintah Turki menyebutkan, ada sembilan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yang terkait dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO). FETO adalah sebutan dari Pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen yang gagal melakukan kudeta beberapa waktu lalu. Gulen pun kini diketahui telah mengasingkan diri di Amerika Serikat.
Melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, Kamis (28/7/2016), diuraikan nama-nama kesembilan lembaga yang dimaksudkan tersebut.
Kesembilan lembaga pendididikan tersebut adalah Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung.
 

Lalu, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, dan Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta. Kemudian, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, Pemerintah Turki mengharapkan kerja sama Indonesia terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Oknum Polisi Tersangka Mutilasi Anggota Dewan Pilih Diam saat Diperiksa

BANDARLAMPUNG,  Meski sudah menetapkan dua tersangka dalam pembunuhan anggota DPRD Kota Bandarlampung M Pansor, polisi masih kesulitan mengungkap motifnya. Tersangka MA, anggota kepolisian yang bertugas di Polresta Bandarlampung, memilih diam saat diperiksa.
Penangkapan MA berdasarkan hasil pengembangan tersangka T yang ditangkap karena menggunakan jam tangan korban. Tersangka T diduga berperan sebagai pembuang jenazah korban, sedangkan MA diduga selaku eksekutor.
"Kami masih mendalami motif pembunuhan itu. Selama ini tersangka diam dalam proses pemeriksaan, jadi kami masih kerja keras," kata Kapolda Lampung Brigjen Ikeu Edwin, Jumat (29/7/2016).
Perkembangan terakhir, istri korban Umi Kalsum telah diperiksa tim penyidik Polda Lampung.
Pada bulan Mei lalu, warga di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, digegerkan dengan penemuan mayat di sebuah sungai di daerah itu.
Mayat itu dalam keadaan termutilasi. Polisi kesulitan pengungkap identitas korban, namun pada akhirnya diketahui bahwa korban adalah M Pansor, anggota DPRD Kota Bandarlampung.

"Sahabat Sandiaga Uno" Ajak "Teman Ahok" Bergabung

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno usai konsolidasi DPD Partai Gerindra DKI Jakarta di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (23/7/2016).

JAKARTA, - Keputusan Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju lewat jalur partai politik dalam Pilkada DKI 2017 menjadi celah bagi pesaingnya untuk menampung para pendukung Ahok yang mungkin kecewa karena tidak jadi maju lewat jalur perseorangan. "Sahabat Sandiaga Uno (SSU)" yang merupakan relawan pendukung Sandiaga Uno, salah satu bakal calon gubernur dari Partai Gerindra, mencoba memanfaat peluang itu.
Koordinator SSU, Anggawira, mengatakan, kelompoknya berniat merangkul "Teman Ahok" yang merupakan kelompok relawan pendukung Ahok, dan para pendukung yang kecewa untuk bergabung menjadi tim SSU.
“Jadi, kalau Teman Ahok, Amalia dan teman-teman yang mau bergabung ke Sahabat Sandiaga Uno silahkan saja. Kami sangat terbuka, kami rangkul, dan senang menyambut Teman Ahok jika mau bergabung. Intinya bagaimana kami bangun Jakarta dengan kebersamaan di bawah komando pemimpin yang berintegritas," kata Anggawira saat dihubungi, Jumat (29/30/2016).
Anggawira menilai inkonsistensi Ahok tentunya dapat membuat kecewa pendukungnya dan berpotensi membuat mereka berpindah dukungan. Ia membandingkan hal itu dengan jagoannya Sandiaga Uno yang sejak awal konsisten mengikuti jalur partai.
"Bang Sandi dari awal sudah komit melalui parpol, dan sekarang selain Gerindra juga PKS, PAN, PKB, dan partai lain juga sudah banyak komunikasi yang semakin mengerucut," katanya.
Anggawira menyatakan, para mantan pendukung Ahok yang ingin menjadi bagian dari relawan Sandiaga Uno, dapat mengikuti Program Ambassador, yaitu perekrutan relawan. Pendukung dapat menjangkau di akun Facebook Sahabat Sandiaga Uno.
Partai Gerindra hari ini mengadakan Rapat Kordinasi Nasional di Hambalang. Salah satu agendanya membahas kandidat yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta. Ada tiga kandidat yang akan dipilih oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yaitu Sandiaga Uno, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Yusril Ihza Mahendra.

Nasdem Tunggu PDI-P Bergabung dalam Koalisi Pendukung Ahok

Partai Nasdem umumkan dukungannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk maju Pilkada DKI 2017 dan menjadi gubernur DKI lagi, di Kantor Partai Demokrat, Jalan R.P Soeroso, Jumat (12/2/2016). (Kiri ke kanan) Majelis Tinggi Partai Nasdem Reri Lestari, Ketua DPP Nasdem Taufik Basari, Ketua Korwil Partai Nasdem DKI Jakarta Viktor Leiskodat, Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Wibi Andrino, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus.

JAKARTA, Partai Nasdem menyambut positif apabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bergabung dalam koalisi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino kepada Kompas.com, Jumat (29/7/2016).
"Karena PDI-P ini saudara kami juga sesama koalisi di pemerintahan. Tentunya kami amat sangat menunggu agar PDI-P bisa bergabung sama kami," kata Wibi, Jumat (28/7/2016).

Ia tak mempermasalahkan jika nantinya Nasdem diminta berkomunikasi intensif dengan PDI-P.
Partai besutan Surya Paloh itu juga tidak khawatir jika PDI-P nantinya bergabung dan menjadi partai utama pengusung Ahok.
Sebab, PDI-P memiliki kursi mayoritas atau sebanyak 28 kursi di DPRD DKI Jakarta, sedangkan Partai Nasdem hanya memiliki 5 kursi di DPRD DKI Jakarta.
"Pokoknya kami suport, Pak Ahok bisa jadi gubernur, masarakat DKI bisa maju. Ya untuk semuanyalah," kata Wibi.
Sebelumnya, Ahok meminta tiga partai politik pendukungnya untuk berkomunikasi dengan PDI-P.
Adapun tiga partai politik pendukung Ahok tersebut adalah Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Selain itu, Ahok berencana menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan keputusannya maju melalui jalur partai politik.
Ia yakin PDI-P akan mendukung pencalonannya jika maju melalui jalur partai politik.

Jokowi Sudah Teken Keppres Pemberhentian Nurhadi sebagai Sekretaris MA

Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/3/2016).

JAKARTA, - Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Surat tersebut diterima Presiden Jokowi pekan lalu. Jokowi juga sudah menerbitkan Keputusan Presiden untuk menindaklanjuti surat Nurhadi itu.
"Keppres pemberhentian sudah diteken Presiden," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo saat dikonfirmasi, Jumat (29/7/2016).
Menurut Johan, Keppres sudah ditandatangani Presiden antara Senin sampai Kamis pekan ini. Dengan ditandatanganinya Keppres ini, Nurhadi resmi berhenti dari jabatannya sebagai Sekretaris MA maupun Pegawai Negeri Sipil.

Diberitakan sebelumnya, Nurhadi Abdurachman mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di MA dan pegawai negeri sipil. Surat pengunduran diri ditujukan ke Presiden Joko Widodo dan Badan Kepegawaian Negara.
hingga kemarin, belum diketahui alasan Nurhadi mengundurkan diri. "Pensiun dini, masih menunggu SK (Surat Keterangan) Pensiun dari BKN dan pemberhentian dari Sekretaris MA oleh Presiden," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, saat dikonfirmasi, Kamis (28/7/2016).
Nama Nurhadi menjadi sorotan dalam sejumlah perkara hukum, khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa ia telah menandatangani Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) terkait Nurhadi.
Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam fakta persidangan, Nurhadi diduga ikut mengatur perkara hukum sejumlah perusahaan yang berada di bawah Lippo Group.
Saat dilakukan penggeledahan di kediaman kediaman milik Nurhadi, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang sebesar Rp1,7 miliar dalam pecahan berbagai mata uang asing.
Penyidik juga menemukan adanya sejumlah dokumen dalam keadaan sobek dan sudah berada di kloset. Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan sejumlah uang di kloset.
Diduga Terlibat Suap
Nurhadi diduga terkait kasus suap sejumlah perkara yang melibatkan beberapa perusahaan di bawah Lippo Group.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan terkait kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Nama Nurhadi disebut beberapa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya oleh pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti.
Dalam persidangan, Jaksa menunjukkan barang bukti berupa dokumen berisi tabel penjelasan masing-masing perkara hukum yang dihadapi perusahaan di bawah Lippo Group.
Dokumen dalam bentuk memo itu juga berisi target penyelesaian kasus. Dalam pemeriksaan saksi, diketahui bahwa dokumen tersebut disiapkan Hesti untuk diberikan kepada Presiden Komisaris Lippo Group dan promotor, yang belakangan diketahui sebagai Sekretaris MA, Nurhadi.
"Berdasarkan keterangan Pak Doddy (terdakwa), promotor itu maksudnya Nurhadi," ujar Hesti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/7/2016).

PT KCJ Akan Datangkan 60 Unit KRL dari Jepang

Kereta commuter line, gerbong khusus wanita di Stasiun Pasar Minggu.

JAKARTA,  PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) berencana mendatangkan 60 unit kereta rel listrik (KRL) atau commuter line asal Jepang sebagai KRL baru milik KCJ.

Kepala Humas PT KCJ Eva Chairunnisa mengatakan, untuk tahap pertama, akan didatangkan 30 unit KRL yang dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (29/7/2016) sore.
 

Eva menyampaikan bahwa pembelian KRL merupakan program rutin PT KCJ yang  berlangsung sejak 2009. "Pada 2016 ini, PT KCJ akan mendatangkan 60 unit KRL dari Jepang. Pengiriman pertama ini, 30 dari 60 KRL akan tiba dipelabuhan Tanjung Priok dan akan langsung dilakukan proses unloading," ujar Eva melalui pernyataan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (29/7/2016).
Adapun 30 unit KRL yang dijadwalkan tiba di Jakarta sore nanti adalah seri 6000 yang berasal dari perusahaan Tokyo Metro Jepang.
Sebelumnya, kata Eva, jenis KRL yang sama pernah didatangkan pada 2011 sebanyak 12 rangkaian.
Eva mengatakan, KRL seri 6000 yang didatangkan tahun ini memakai teknologi variable voltage variable frequency (VVVF).
Teknologi ini dinilai lebih hemat energi listrik dan membuat akselerasi KRL lebih halus.
 

Eva menambahkan, KRL baru nantinya akan beroperasi dengan formasi 10 kereta, sebagaimana formasi awal dari Jepang. Hal ini sejalan dengan program PT KCJ yang ingin menambah rangkaian KRL dengan formasi 10 dan 12 kereta untuk meningkatkan kapasitas angkut.
Kedatangan KRL ini juga untuk mencapi target pengguna PT KCJ tahun 2016, yakni sebanyak 285.600.960 pengguna atau tumbuh 10,9 persen dari realisasi penumpang tahun 2015 yang mencapai  257.527.772 penumpang.

Nasdem Serahkan pada Ahok untuk Pilih Cawagub walau Heru Dinilai Paling Pas

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).

JAKARTA,  Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pantas menjadi calon wakil gubernur pendamping Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami melihat memang yang paling pas (menjadi cawagub) itu Heru. Ya karena mereka sudah pernah menjalin kerjasama, bagus kerjanya, dan itu memang diinginkan warga DKI lewat KTP dukungan (jalur perseorangan kepada Ahok-Heru) itu," kata Wibi kepada Kompas.com, Jumat (29/7/2016).
Dia menyebutkan, pemilihan calon wakil gubernur Jakarta merupakan hak prerogatif yang dimiliki Ahok. Ia mengibaratkan hal ini seperti Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri di kabinetnya.
Ahok bebas memilih siapapun calon wakil gubernurnya.
"Siapapun, mau Djarot (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Heru, pokoknya kami support. Yang penting wakilnya Pak Ahok yang punya integritas, yang bisa kerjasama profesional, jangan malah jadi beban," kata Wibi.
Nasdem tidak berencana akan mengajukan kader menjadi cawagub pendamping Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Pokoknya kami support saja. Belum cocok (kalau dengan kader Nasdem)," kata Wibi.
Ahok menunjuk Heru sebagai calon wakil gubernur saat akan maju lewat jalur perseorangan. Namun pada acara halalbihalal Teman Ahok, Rabu malam lalu, Ahok memutuskan untuk maju melalui jalur partai politik.
Dengan keputusan itu, nama Djarot pun kembali menguat sebagai calon pendamping Ahok.

48 PNS Dimutasi karena Terkait Makam Fiktif

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin (tengah) membongkar makam fiktif di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (29/7/2016).

JAKARTA, - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin, mengatakan, sejak Mei 2016 sudah ada 48 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan DKI yang dimutasi karena diduga terlibat kasus makam fiktif.

Mereka merupakan PNS yang bertugas sebagai pengawas TPU.
"(Sebanyak) 48 pengurus pengawas makam itu sudah dimutasikan, semua sudah tidak diberikan posisi," ujar Djafar di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (29/7/2016).
Menurut Djafar, ada di antara mereka yang sedang diproses untuk dipecat. Namun, Djafar tidak menjelaskan rinciannya.
"Yang PNS proses pecat ada," kata dia.
Ada pula pekerja harian lepas (PHL) Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang sudah dipecat. Hingga saat ini, sudah ada delapan PHL yang diberhentikan dari pekerjaannya.
"PHL itu kurang lebih ada delapan yang sudah betul-betul dia melakukan (jual beli lahan makam) sehingga dia dipecat," ucap Djafar.
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sudah menemukan 376 makam yang diduga fiktif. Makam-makam fiktif tersebut tersebar di tujuh TPU, yakni TPU Tegal Alur, Menteng Pulo, Kawi-kawi, Karet Bivak, Karet Pasar Baru, Pondok Ranggon, dan Kampung Kandang.
Jumlah terbanyak ditemukan di TPU Tegal Alur, yakni 164 makam diduga fiktif.

Ini Alasan Kejaksaan Agung Tangguhkan Eksekusi 10 Terpidana Mati

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (29/7/2016).

JAKARTA,  Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi mati tahap tiga, di Lapas Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016), pukul 00.45 WIB. Dari 14 terpidana mati kasus narkoba yang awalnya masuk daftar eksekusi, Kejagung mengeksekusi mati empat terpidana.
Prasetyo mengatakan, penangguhan eksekusi bisa saja diputuskan pada detik-detik terakhir jika terdapat pertimbangan lain, yuridis dan non yuridis.
Pada eksekusi mati tahap dua, hal itu juga terjadi.
Pemerintah Filipina meminta eksekusi terpidana mati atas nama Mary Jane Veloso ditangguhkan karena pihak pengadilan Filipina masih memerlukannya menjadi saksi dan ada indikasi Mary Jane merupakan korban.
"Belajar dari yang lalu tahap dua. Pada detik terakhir harus ada yang ditangguhkan. Seperti ada permintaan dari Filipina untuk menangguhkan Mary Jane karena masih diperlukan sebagai saksi dan dia dinyatakan sebagai korban. Saya tekankan waktu itu kemungkinan ada 14," ujar Prasetyo, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Prasetyo menjelaskan, menjelang eksekusi Jaksa Agung Muda Pidana Umum melaporkan adanya persoalan yuridis dan non yuridis yang menyebabkan eksekusi terhadap 10 terpidana mati ditangguhkan.
Sementara, terhadap 4 terpidana tetap dilakukan eksekusi mengingat tingkat kejahatannya.
Namun, Prasetyo tidak menyebutkan secara rinci persoalan yuridis dan non yuridis tersebut yang menjadi dasar penangguhan.
Ia juga tak mau menjawab secara spesifik ketika ditanya apakah penangguhan ini berkaitan dengan surat Presiden ketiga RI, BJ Habibie, kepada Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan salah satu terpidana mati.
Adapun, empat terpidana mati yang telah dieksekusi adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus, dan Humphrey Ejike.

"Yang Bakal Saingi Ahok Cuma Sandiaga Uno"

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno usai konsolidasi DPD Partai Gerindra DKI Jakarta di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (23/7/2016).

JAKARTA,  Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif, meyakini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih bisa dikalahkan. Ia menilai masih ada figur yang bisa mengalahkan Ahok (sapaan Basuki). Adapun figur yang dimaksudkan itu adalah salah satu peserta penjaringan calon gubernur Partai Gerindra, Sandiaga Uno.
"Yang bakal saingi Ahok cuma Sandiaga Uno," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (29/7/2016).
Syarif menilai, tingginya elektabilitas Ahok di sejumlah survei bukan jaminan untuk bisa memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Sebab, kata dia, Pilkada DKI baru akan digelar pada Februari 2017.
"Kan hari ini Ahok kuat, tapi nanti tujuh bulan lagi juga bisa dikalahkan," kata Syarif.
Sandiaga merupakan satu dari tiga peserta penjaringan calon gubernur Partai Gerindra yang saat ini tersisa. Dua nama lainnya adalah mantan Pangdam Jaya Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, keputusan siapa yang akan diusung Gerindra akan diumumkan Ketua Umum partai, Prabowo Subianto pada akhir Juli 2016.
Gerindra tercatat memiliki 15 kursi di DPRD DKI. Sementara jumlah kursi minimal yang harus dipenuhi parpol atau gabungan parpol yang ingin mengusung pasangan calon gubernur dan wakilnya adalah 22 kursi.
Meski kurang, Gerindra disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Jumlah kursi yang dimiliki PKS mencapai 11 kursi. Jadi, jumlah kursi yang dimiliki Gerindra dan PKS jika digabungkan adalah mencapai 26 kursi.

Ahok: Benar Kata Pak Jokowi, Kerja... Kerja... Kerja... Sajalah!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hadir di acara Rapimnas Partai Golkar, di Istora Senayan, Kamis (28/7/2016). Ia terpantau tiba di lokasi acara dengan menumpang di mobil yang sama dengan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mau pusing memikirkan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur mendampinginya nanti. Apakah Djarot Saiful Hidayat atau Heru Budi. "Kalau itu mah dari dulu sudah oke Bu Mega. Kalau sama Pak Djarot oke. Sekarang kan masalahnya mesti temukan tiga partai untuk ngomong," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).
Setelah memutuskan lewat jalur partai, mau tidak mau pria yang akrab disapa Ahok itu harus mengakomodir pendapat tiga partai pendukungnya. Termasuk mengenai calon wakil gubernurnya nanti.
Basuki tampak pusing ketika membicarakan hal itu. Dia memutuskan tidak mau pusing dan mengatakan hanya ingin kerja.
"Saya enggak mau urusin gituanlah yang penting saya kerja aja. Kalau kalian kepingin saya, ya usung aja. Orang sekarang partainya lengkap kok," ujar Ahok.
"Berarti kita kan lebih baik benar seperti kata Pak Jokowi, kerja kerja kerja ajalah. Enggak usah terlalu dipikirin," ucap dia.
Ahok memilih untuk maju Pilkada DKI melalui jalur partai. Ada tiga partai pendukung yang siap mengusungnya yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Ketiga partai tersebut memiliki total kursi yang cukup untuk bisa mengusung Ahok.

Tak Terdaftar, 164 TPU di Tegal Alur Diduga Fiktif

 

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin (tengah) membongkar makam fiktif di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (29/7/2016).

JAKARTA, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin, mengatakan, ada 164 makam yang diduga fiktif di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.
Makam-makam tersebut diduga fiktif karena tidak terdaftar di kantor TPU.
"Seluruh di TPU ini ada 164 makam yang diduga fiktif," ujar Djafar di TPU Tegal Alur, Jumat (29/7/2016).
Dari jumlah tersebut, dua makam di antaranya sudah dikonfirmasi fiktif dan langsung dibongkar.
"Pada hari ini kami sudah mendapatkan klarifikasi beberapa yang sudah dinyatakan betul fiktif, bahkan sudah ada pernyataan dari pihak keluarga. Yang sudah pasti itu ada dua," kata dia.
Sementara itu, 162 makam lainnya tidak terdaftar di daftar registrasi sehingga tidak dapat dikonfirmasi.
Namun, di lokasi-lokasi yang tidak terdaftar itu ada gundukan berbentuk makam.
"Yang lainnya tidak bisa dihubungi karena memang tidak terdaftar, karena diregistrasi tidak ada, tapi makamnya ada," kata Djafar.
Meski begitu, ia menyatakan akan melakukan pembongkaran makam-makam itu secara bertahap mulai hari ini. Selain di TPU Tegal Alur, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI juga menemuka makam fiktif di enam TPU lainnya, yakni di TPU Menteng Pulo, Pondok Ranggon, Kawi-kawi, Karet Bivak, Karet Pasar Baru, dan Kampung Kandang.

Tanggapan Kemenlu Terkait Permintaan Turki Tutup 9 Sekolah

JUbir Kemenlu Arrmanatha Nasir

JAKARTA, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia tidak pernah terlibat dalam persoalan dalam negeri negara lain. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan pemerintah Turki yang menyebut adanya sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang terkait dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).
"Kami mengetahui hal ini tadi pagi. Saya lihat dari web Kedubes Turki. Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah terlibat atau mengurusi permasalahan dalam negeri negara lain. Kami tidak ikut campur," kata Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Arrmanatha mengatakan Kemenlu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui sejauh mana kerja sama antara sembilan lembaga pendidikan dan FETO.
"Apakah itu terkait dengan bantuan guru atau yang lain," ucap Arrmanatha. Selain dengan Kemendikbud, Arrmanatha menuturkan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menaungi lembaga pendidikan di setiap provinsi.
FETO adalah sebutan dari Pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen yang gagal melakukan kudeta beberapa waktu lalu. Saat ini, Gulen diketahui telah mengasingkan diri di Amerika Serikat.
Melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, Kamis (28/7/2016), diuraikan nama-nama kesembilan lembaga yang dimaksudkan tersebut, yakni Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung. Lalu, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, dan Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta.

Kemudian, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan.
Pemerintah Turki mengharapkan kerja sama Indonesia terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
"Hal ini penting untuk menyatakan bahwa setelah upaya kudeta yang dilakukan oleh organisasi teroris FETO, sejumlah negara memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan itu," demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Diungkapkan juga bahwa sejumlah negara lain yang telah membantu Turki menutup sekolah yang terkait dengan FETO itu.

Politisi Gerindra Yakin, Separuh Lebih Data KTP "Teman Ahok" Tak Akan Lolos Verifikasi KPU

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4/2016).

JAKARTA,  Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif, meyakini separuh lebih data KTP dukungan yang dikumpulkan "Teman Ahok", untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama maju pada Pilkada DKI 2017 secara independen, tak akan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kondisi itulah yang diyakininya telah membuat Basuki atau Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik.
"Yang 1 juta KTP itu, saya eggak percaya ada. Palingan di bawah 300.000 yang bakal terverifikasi," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (29/7/2016).
Juni lalu, relawan "Teman Ahok" menyatakan jumlah data KTP yang mereka kumpulkan sudah mencapai 1 Juta. Syarat minimal bagi calon gubernur Jakarta yang ingin maju melalui jalur independen adalah 512.000 data KTP.
Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas menegaskan upaya mereka mengumpulkan 1 juta data KTP tidak sia-sia. Saat ini, kata dia, data KTP masih tersimpan rapi.
"Enggak akan sia-sia. Soal mekanisme dan apakah nanti fisiknya dikemanakan, apakah akan kami kembalikan, kami simpan, atau serahkan ke Pak Ahok, masih akan dibicarakan," kata Amalia, di Sekretariat Teman Ahok, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Permintaan Kedubes Turki, UIN Syarif Hidayatullah Stop Kerja Sama dengan "Fethullah Gulen Chair"

Fethullah Gulen, ulama moderat Turki yang kini mengasingkan diri ke AS dan tinggal di Saylorsburg, Pennsylvania.

JAKARTA, - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah menghentikan kerja sama dengan lembaga pendidikan dari Turki, “Fethullah Gulen Chair” sebelum Ramadhan yang lalu. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Dr Dede Rosyada MA mengatakan, kerja sama itu dihentikan sejak Ramadhan lalu.

"Pemutusan kerja sama ini berdasarkan berbagai pertimbangan mendasar,” kata Dede kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Terkait adanya tuduhan sementara pihak bahwa pemutusan kerja sama itu berdasarkan tekanan dari Duta Besar Turki untuk Indonesia, Rektor UIN Syarif Hidayatullah tidak menampik.

“Tepatnya bukan tekanan, tapi pihak Dubes Turki di Jakarta memberi saran ke Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI agar kerja sama dengan pihak Fethullah Gulen Chair ditinjau ulang,” kata Dede.

Bagi Dede Rosyada, kerja sama dengan pihak manapun tidak jadi masalah demi membangun pendidikan yang lebih baik di perguruan tinggi Islam.
Sisi yang menjadi masalah adalah jika kerja sama tersebut akan mempengaruhi iklim pendidikan itu sendiri.

“UIN Jakarta ingin bekerja sama dengan berbagai pihak yang tidak terkait dengan persoalan di luar pendidikan. Jika nuansa politis atau non pendidikan terlalu dominan, efek bagi kerja sama adalah lahirnya berbagai prasangka,” ujarnya.

Fethullah Gulen dituding sebagai “aktor intelektual” di balik aksi kudeta militer di Turki yang gagal. Tetapi Gulen sebagai tokoh “Gerakan Hizmet” menampik tuduhan tersebut.

Aksi kudeta militer di Turki itu antara lain berpengaruh tidak baik terhadap kerja sama yang dibangun Fethullah Gulen Chair di bidang pendidikan dan sosial dengan sejumlah pihak.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sebelumnya membangun kerja sama bidang pendidikan dengan Fethullah Gulen Chair.

Sekolah Kharisma Bangsa Bantah Berkaitan dengan Kelompok Fethullah Gulen

Sekolah Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan

JAKARTA, - Sekolah Kharisma Bangsa membantah berkaitan dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO). Ada pun FETO adalah sebutan dari Pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen yang gagal melakukan kudeta beberapa waktu lalu. Gulen diketahui mengasingkan diri di Amerika Serikat. Bantahan Sekolah Kharisma Bangsa berkaitan dengan pernyataan Pemerintah Turki lewat siaran pers Kedutaan Besar Turki di Jakarta pada Kamis (28/7/2016) kemarin.
Pemerintah Turki menyebutkan, ada sembilan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yang terkait dengan FETO, satu diantaranya adalah Sekolah Kharisma Bangsa.
Kepala Sekolah Kharisma Bangsa, Sutirto menegaskan bahwa Kharisma Bangsa bukanlah sekolah Turki. Izin operasional sekolah ini diajukan oleh Yayasan Kharisma Bangsa. Sehingga manajemen pun dikelola 100 persen oleh orang Indonesia.
"Kami jelas membantah kalau seperti itu (dianggap berkaitan dengan FETO)," kata Kepala Sekolah Kharisma Bangsa, Sutirto kepada Kompas.com di Sekolah Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan, Jumat (29/7/2016).
Sutirto mengakui bahwa Sekolah Kharisma Bangsa pernah bekerjasama dengan PASIAD, organisasi non pemerintah yang digerakkan oleh masyarakat Turki. PASIAD dikaitkan dengan Fethullah Gulen. Namun, kerja sama yang dimulai sejak 2006 itu berakhir pada tahun akhir 2014.
Kerja sama berakhir setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menertibkan sekolah berstandar internasional. Sekolah Kharisma Bangsa pun berubah status dari berstandar internasional menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).
Salah satu syarat SPK adalah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional. Karena PASIAD bukan lembaga pendidikan, Sekolah Kharisma Bangsa akhirnya menghentikan kerja sama tersebut.
Kini, Sekolah Kharisma Bangsa menjalin kerjasama dengan Amity College dari Australia sejak bulan Juli 2015.
"Kami pure pendidikan. Gak ada (kegiatan lain) selain pendidikan," ujar Sutirto.

Sudah Didukung 3 Partai, Ahok Tak Paksakan Diri Diusung PDI-P

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri halalbihalal Teman Ahok, di Pejaten Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) malam. Basuki atau Ahok akhirnya memutuskan memilih jalur partai politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak memaksakan diri untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan dukungan PDI Perjuangan.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tidak mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dari PDI-P.
"Enggak ada istilah minta daftar cagub ya," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).
 

Sesuai dengan aturan internal PDI-P, bakal calon kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada melalui partai tersebut harus mendaftarkan diri. Sementara itu, Ahok mengatakan bahwa saat ini sudah ada 3 partai yang bersedia untuk mengusungnya, yakni Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.
Jumlah kursi di DPRD DKI ketiga partai tersebut sudah cukup untuk membawa Ahok maju Pilkada melalui jalur partai politik. "Makanya 3 partai bagaimana? Marah dong. Orang dia sudah cukup, sudahlah," ujar Ahok.
 

Sebelumnya Ahok merasa yakin bahwa PDI-P akan mengusungnya sebagai cagub. Meski sudah dijamin tiga partai, Ahok terlihat masih mengharapkan adanya dukungan dari PDI-P. Ahok menyatakan, jika dia jadi diusung oleh PDI-P, maka dia bukan melalui jalur pendaftaran melainkan mengandalkan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
PDI-P sendiri sudah melakukan penjaringan calon gubernur yang mengerucut pada enam nama.
Tak ada nama Ahok di sana karena dia tak pernah mendaftarkan diri dalam penjaringan.
 

Meski demikian, Ahok menyatakan bahwa Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan cagub dari PDI-P.

Turki Minta Indonesia Tutup 9 Sekolah Terkait Fethullah Gulen, Ini Respons Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

JAKARTA,  Pemerintah Turki menyebut ada sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang terkait dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).

Terkait dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku belum mendapatkan kabar resmi mengenai hal tersebut.
"Saya belum mendapat laporan tentang itu. Saya sudah ngantor nih, belum ada laporan itu," ujar Muhadjir saat dihubungi, Jumat (29/7/2016).
Ia mengatakan akan segera melakukan pengecekan dan berkomunikasi dengan pemerintahan Turki.
"Hubungan bilateral kita (Indonesia) dengan negara lain kan atas dasar hubungan baik. Pasti kami akan cross check, akan komunikasikan secara bilateral dengan pemerintahan Turki juga," kata dia.
Ia menambahkan, penanganan juga akan dilakukan segera jika memang ada lembaga pendidikan yang terbukti berafiliasi dengan FETO dan membuat resah.
 

FETO adalah sebutan dari Pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen yang gagal melakukan kudeta beberapa waktu lalu. Saat ini, Gulen diketahui telah mengasingkan diri di Amerika Serikat. Melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, Kamis (28/7/2016), diuraikan nama-nama kesembilan lembaga yang dimaksudkan tersebut, yakni Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung.
Lalu, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, dan Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta.
Kemudian, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan.
Pemerintah Turki mengharapkan kerja sama Indonesia terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
"Hal ini penting untuk menyatakan bahwa setelah upaya kudeta yang dilakukan oleh organisasi teroris FETO, sejumlah negara memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan itu," demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Diungkapkan juga bahwa sejumlah negara lain yang telah membantu Turki menutup sekolah yang terkait dengan FETO itu.

Mimpi Kasudin Pemakaman Kembangkan Aplikasi untuk Urus Makam

Makam fiktif di TPU Menteng Pulo.

JAKARTA,  - Makam-makam fiktif terus ditemukan di Jakarta. Hingga Kamis (28/7/2016) kemarin, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta telah menemukan 376 makam yang diduga fiktif. Dari jumlah tersebut, yang sudah dibongkar karena dipastikan fiktik atau makam palsu sebanyak 53. Sisanya, sedang dikonfirmasi ke ahli waris yang mendaftarkan.
Minimnya ketersediaan petak makam bagi warga DKI Jakarta disebut sebagai pendorong banyaknya praktik jual beli makam. Prosedur kepengurusan makam yang amburadul di TPU, membuat gerah Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan Muhammad Iqbal.
Ia bercerita saat ini pihaknya sedang mengembangkan aplikasi ponsel pintar untuk mengurus pemakaman.
"Saya maunya orang ngurus makam enggak usah ribet lagi, tinggal install aplikasi, sudah sinkron antara kelurahan dengan TPU, jadi enggak ada calo lagi," ujarnya di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis.
Iqbal menunjukkan di ponselnya sebuah aplikasi bernama 'ALUR' dengan ikon sebuah rumah. Sayangnya, aplikasi itu masih berbentuk prototipe yang hanya bisa dibuka jika servernya diaktifkan.
Jika sudah jadi, aplikasi itu dapat mengarahkan ahli waris soal ketersediaan makam di TPU, berkas apa yang dibutuhkan, serta pembayaran yang terintegrasi.
"Belum saya daftarin di Google, masih dikembangin," katanya.
Iqbal yang baru menjabat Kasudin Pertamanan dan Pemakaman selama empat bulan itu menuturkan aplikasi itu awalnya dibuat saat ia masih menjadi Lurah Semper Barat. Kegiataan Jumantik atau juru pemantau jentik di kelurahan mengharuskan para juru pantau memeriksa dan melaporkan kondisi penampungan air di wilayah pantaunya.
Cara kerjanya tak berbeda jauh dari Qlue.
"Waktu itu saya jual tapi nggak ada yang mau, daripada sayang nggak kepakai, karena sekarang saya di Sudin Pemakaman ya mending dimodif buat makam," ujarnya.
Saat ini prosedur mengurus sewa makam di Jakarta sudah lebih mudah dan tertata dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman, ada 68 TPU di Jakarta yang dapat dipakai oleh mereka yang ber-KTP DKI. Ahli waris cukup melapor kepada RT, RW, dan puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan jenazah (model A).
Surat itu kemudian dibawa ke kelurahan untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam (IPTM) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
"Ini diurus di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) di kelurahan, dibawa ke TPU untuk kemudian memilih blok makam," ujar Iqbal.
Besaran sewa tanah makam untuk jangka waktu tiga tahun tersebut bervariasi, seperti Blok AAI Rp 100.000, Blok AAII Rp 80.000, Blok AI Rp 60.000, dan Blok AII Rp 40.000.
Bagi warga yang tidak mampu, dapat mengisi formulir permohonan yang dilampiri surat keterangan tidak mampu. Nantinya, mereka akan ditempatkan di Blok AIII dan tidak dikenakan biaya apa pun.
Iqbal sendiri belum menuturkan kapan akan mengujicoba aplikasi itu di instansinya. Ia berharap, aplikasi itu dapat menjadi terobosan agar kelak masyarakat tak perlu repot mengurus makam dan pada akhirnya dapat menghapus praktik percaloan di TPU.
"Pungutan di TPU selama bertahun-tahun ini kan karena ketidaktahuan masyarakat soal cara yang benar, ke depan harus lebih informatif lagi," kata Iqbal.

Heru Budi: Pak Djarot Lebih Banyak Kelebihannya Dibanding Saya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).

JAKARTA, - Nama Heru Budi Hartono digadang-gadang akan menjadi pendamping calon petahana Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Basuki atau Ahok memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut sebagai calon wakil gubernur jika maju melalui jalur perseorangan.
Namun, Ahok telah memilih maju diusung oleh partai politik. Belakangan, nama Djarot Saiful Hidayat yang kini memjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta kembali menguat untuk berdampingan dengan Ahok.
Ahok pun belum memutuskan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat ditemui wartawan di sela-sela pekerjaannya sebagai Kepala BPKAD, Heru buka-bukaan membandingkan dirinya dengan Djarot.
"Perbedaan yang paling kelihatan adalah saya enggak punya kumis, Pak Djarot punya kumis," kata Heru sambil tertawa, Kamis (28/7/2016).
Selain itu, lanjut dia, Djarot berpengalaman menjadi kepala daerah. Selain itu, Djarot juga pernah menjadi wakil gubernur. Sedangkan pengalaman Heru hanya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.
"Pak Djarot memiliki kelebihan manajerial, sampai akhirnya dia jadi wagub. Kalau Heru mah enggak ada apa-apanya," kata Heru kembali tertawa.
Selama berbincang, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu lebih banyak memuji Djarot dan merendahkan dirinya. Heru akan menyerahkan seluruh keputusan terkait calon wakil gubernur kepada Ahok.
"Pak Djarot itu lebih banyak kelebihannya dibanding saya. Contoh, Pak Djarot mantan Wali Kota Blitar, pernah jadi anggota DPR, berpengalaman di partai. Banyak (pengalamannya) ya," kata mantan Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta tersebut.

Keluarga Freddy Budiman Dikenal Dermawan

 

Rumah@Freddy.Budiman.dibanjiri.pelayat,.Jumat.(29/7/2016)

 

SURABAYA, KOMPAS.com - Di kampung halamannya di Jalan Krembangan Baru, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, keluarga Freddy Budiman dikenal baik oleh tetangga.
Bahkan, keluarga tersebut dikenal sangat dermawan. Setiap kali ada kegiatan sosial seperti pengajian atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, keluarga Freddy selalu berpartisipasi dengan menyumbang dana.
"Mereka juga kerap memberi santunan kepada anak-anak dan orangtua saat hari raya, semua orang di sini tahu itu," kata Sarwono, ketua RT I, RW III, Kelurahan Krembangan, Jumat (29/7/2016).
Karena itu, kata Sarwono, warga kampung tetap menerima jenazah Freddy dikebumikan di kampung halaman.
"Meskipun dia bandar narkoba, kami tetap menerima, karena keluarganya orang baik," tambahnya.
 

Freddy adalah putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Nanang dan Nursiyah. Ayah Freddy sudah meninggal, dan di rumahnya saat ini ditinggali ibu, anak, menantu dan dua pembantu.  Dini hari tadi, Freddy Budiman dieksekusi mati di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Freddy dieksekusi bersama tiga terpidana lainnya, yakni Michael Titus Igweh dan Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), serta Seck Osmane (Senegal). Sementara hingga pukul 08.00 WIB, para tetangga sudah berdatangan ke rumah Freddy Budiman.
Sejak kemarin, keluarga Freddy sudah menyiapkan tenda dan kursi tepat di depan rumah.

Partai Hanura Mulai Dekati PDI-P

 Ketua Fraksi Partai Hanura Mohamad "Ongen" Sangaji.

JAKARTA, - Komunikasi politik antara partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah dimulai. DPD Partai Hanura DKI Jakarta sudah mengirimkan surat permintaan untuk mengunjungi Kantor DPD PDI-P DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, Partai Hanura meminta untuk bertemu PDI-P pada Senin (1/8/2016) depan pukul 16.00 WIB. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Mohamad Sangaji dan Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Very Younnevil.
"Pertemuan itu dalam rangka silahturahim sekaligus halalbihalal saja. Tapi karena kami partai politik tentu ada pembicaraa seputar Pilkada dong," ujar Mohamad Sangaji alias Ongen ketika dihubungi, Kamis.
Selain membahas Pilkada, Ongen mengatakan mereka juga akan membahas masalah pembangunan di Jakarta.
Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Veri Younnevil membenarkan bahwa rencana pertemuan itu sebatas silahturahim. Ketika ditanya apakah ini sekaligus upaya merayu PDI-P untuk merapat ke Ahok (sapaan Basuki), Veri tidak membantah.
"Mudah-mudahan begitu," ujar Veri.
Ahok telah meminta tiga partai politik pengusungnya saat ini, yaitu Hanura, Nasden, dan Golkar untuk menjalin komunikasi dengan PDI-P. Ahok menyampaikan hal itu setelah memutuskan maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI 2017.
Ahok sendiri juga berencana akan menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dia akan melaporkan bahwa dirinya bersama relawan pendukungnya, Teman Ahok, telah sepakat untuk maju melalui jalur politik pada pilkada tahun depan.