Prasetio: Tanpa Diperintah, Partai-partai Merapat ke Kami...

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Prasetio Edi Marsudi, saat ditemui di ruang kerjanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/6/2016).

JAKARTA,  Banyak partai politik merapat dan berkomunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mulai dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan lain-lain. Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan partai-partai tersebut merapat tanpa diminta sebelumnya.
"Tanpa kami perintah juga mereka akan merapat," kata Prasetio saat ditemui wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016).
PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Sedangkan syarat parpol mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah memiliki minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sekitar 22 kursi. Prasetio mengungkapkan koalisi dapat tercapai, jika memiliki visi dan misi yang sama.
"Pemikirannya kami samakan bagaimana membangun Jakarta yang lebih baik. Mau jakarta lebih baik, ya sama-sama lah satu frame, sama-sama berjalan," kata Prasetio.

PDI-P juga tetap berkomunikasi dengan tiga partai pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Yakni Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar. PDI-P tetap profesional menjalin komunikasi dengan tiga partai tersebut di DPRD DKI Jakarta.
Di sisi lain, ia tak menjelaskan detail partai mana yang intensif berkomunikasi dengan PDI-P. "Rata ya rata, rata ya rata, semua ngobrol lah," kata Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.

Serangkaian Gempa Guncang Perairan Barat Sumatera

 
USGS Dua gempa bumi yang terjadi di Mentawai dan Kepulauan Nias, Selasa (21/6/2016) malam.

KOTA GUNUNGSITOLI,  Serangkaian gempa bumi terjadi di perairan barat Sumatera, Selasa malam (21/06/2016) malam. Gempa pertama terjadi dengan kekuatan M-5,3 di laut pada 98 kilometer tenggara Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 34 km pukul 21.23 WIB.
Laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, guncangan terasa kurang lebih selama 20 detik di Siberut barat daya. Gempa terasa kuat di Tua Pejat.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
"Sumber gempa berasal dari jalur subduksi pada pertemuan lempeng Hindia Australia dan Lempeng Eurasia. Mentawai merupakan daerah yang rawan tinggi gempa dan tsunami," kata Sutopo dalam keterangan pers, Selasa malam.
Gempa selanjutnya terjadi pukul 21.52 WIB dengan kekuatan M-4,9 di Nias Barat, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Lokasi gempa di 0 derajat 88 menit Lintang Utara dan 97 derajat 34 menit Bujur Timur dengan kedalaman 26 km.
"Gempa tidak berpotensi tsunami," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gunungsitoli Gandamana Matondang, Selasa malam.
Gempa tersebut sempat membuat warga kaget, hingga keluar rumah. Kepanikan warga hanya berlangsung sementara. Tak lama setelah itu, warga kembali masuk ke dalam rumah.
"Tadi lagi duduk dan tiba-tiba kursi kok goyang itu yah. Beberapa dari luar rumah teriak, 'Gempa! Gempa!' Saya ikutan keluar," ujar warga bernama Putra.
Pada pukul 23.07 WIB, gempa kembali dirasakan oleh warga Nias. Kali ini gempa berkekuatan M-4.0 SR di 23 km timur laut Gunungsitoli dengan kedalaman 10 km.
Update:
Gempa kembali terjadi pada pukul 23.48 WIB dengan magnitudo 4,0 pada 7 km barat daya Nias Barat dengan kedalaman 31 km.

Kadis Dukcapil Ditegur Taufik gara-gara Mudahnya Prosedur Pembuatan KTP

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (kiri) saat berbincang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Edison Sianturi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016). Taufik sempat menuding ada unsur politis dibalik dipermudahnya syarat pembuatan KTP yang tak perlu lagi melampirkan surat keterangan dari Ketua RT/RW.

JAKARTA, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menegur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Edison Sianturi, usai rapat kerja antara Komisi A DPRD DKI dengan Dinas Dukcapil, dan Komisi Pemilihan Umum DKI di Gedung DPRD DKI, Selasa (21/6/2016). Taufik menuding ada unsur politis dibalik dipermudahnya syarat pembuatan KTP itu. Ia mempertanyakan syarat pembuatan KTP yang bisa langsung diajukan di kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), tanpa perlu surat keterangan dari Ketua RT/RW.
"Ini bahaya lho. Masa enggak perlu pengantar Ketua RT/RW? Gimana orang tahu dia benar tinggal di situ apa enggak," kata Taufik.
"Hati-hati lho, Edison. Loe enggak boleh berpihak, lho," kata Taufik lagi.
Edison kemudian menjelaskan bahwa surat pengantar RT/RW ditiadakan bukan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI tetapi dari Kementerian Dalam Negeri.
"Awalnya kami juga sempat mempertanyakan ke DDN (Departemen Dalam Negeri). Jadi ini bukan persoalan kita saja, tapi juga terjadi di daerah lain," jawab Edison.
Salah seorang staf Edison kemudian ikut menjelaskan bahwa surat pengantar dari RT/RW tidak diperlukan hanya pada proses pembuatan KTP elektronik ataupun perubahan identitas. Pengantar dari RT/RW tetap diperlukan untuk pengajuan KTP baru.
Edison kemudian menambahkan bahwa proses pembuatan KTP mengacu pada database yang ada di Kartu keluarga. Dengan demikian, kata dia, PTSP tidak akan memproses pembuatan KTP jika pada Kartu Keluarga orang tersebut tidak terdapat namanya.
Di sinilah, Edison menegaskan, Ketua RT/RW masih diberi wewenang.
"Kalau ada orang dari Bogor yang mengajukan pindah KTP (ke Jakarta), pasti kami minta ubah dulu KK-nya. Kalau KK ini pasti harus butuh keterangan RT/RW," kata Edison.
Menurut Taufik, terlalu dipermudahnya syarat pembuatan KTP bukan hanya berpotensi dipolitisasi, tetapi juga rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan.
"Masa izin domilisi langsung di PTSP, yang paham lingkungan kan RT/RW. Jangan sampai lho Ketua RT/RW enggak dikasih wewenang, tapi begitu ada teroris dia yang disalahkan," kata Taufik.

Simpan 20 Gram Sabu, Pedagang Barang Antik Dibekuk

Tersangka Zain Kurniawan menjalani pemeriksaan di kantor Satnarkoba Polres Ogan Ilir karena kedapatan menyimpan 20 gram narkotika jenis sabu

INDRALAYA,  Zain Kurniawan, warga Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap jajaran Satnarkoba Polres Ogan Ilir karena kedapatan menyimpan sabu seberat 20 gram di rumahnya. Dari pengakuan tersangka yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang barang antik ini, rencananya sabu akan dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual jika ada yang memesan.
Penangkapan Zain Kurniawan yang mengaku alumni Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya itu berasal dari informasi warga yang mengetahui Zain Kurniawan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu.
Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah tersangka Zain Kurniawan di Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir.
Dari penggeledahan itu ditemukan sabu tersimpan dalam bungkus rokok seberat 20 gram yang harganya mencapai Rp 20 juta.
Mendapati barang bukti itu, polisi langsung menangkap Zain Kurniawan dan membawanya ke Mapolres Ogan Ilir.
Dari pengakuan Zain sabu seberat 20 gram itu ia beli ke seseorang bernama Ikbal warga Lemabang Palembang. Rencananya, sabu itu akan dia bawa ke kota Pagaralam. Di sana sabu itu akan ia konsumsi sendiri dan sebagian ia jual jika ada yang memesan.
“Sabu itu untuk saya konsumsi sendiri, jika ada yang memesan baru saya jual,” katanya.
KBO Satnarkoba Polres Ogan Ilir Iptu Sutanto mengatakan tersangka Zain Kurniawan terancam undang-undang narkoba pasal 112-114 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
“Kasus ini tengah kita kembangkan untuk mencari tersangka lain,” katanya.
Saat ini, Zain mendekam di ruang tahanan Polres Ogan Ilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Diambil Alih BUMN, Tol Cimanggis-Cibitung Diharapkan Jokowi Selesai 2018

Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi pada Selasa (21/6/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo geram banyak proyek jalan tol di Indonesia yang mangkrak. Bahkan tidak pernah dikerjakan meski konsesi sudah diserahkan ke swasta. Salah satunya adalah proyek tol Cimanggis-Cibitung yang konsesinya dipegang oleh PT Cimanggis–Cibitung Toolways.
"Ini satu lagi yang bermasalah. Ini sejak 2006 (konsesi dipegang swasta) tapi enggak dikerjakan," ujar Jokowi saat meninjau pembangunan proyek tol itu, Selasa (21/6/2016) sore.
Lantaran tidak kunjung mengerjakan proyek itu, Jokowi mengaku memerintahkan BUMN untuk mengambil alih untuk segera dimulai pengerjaannya.
"Kami ambil alih dari swasta dan sekarang dikerjakan oleh PT Waskita (Waskita Karya). Ya sudah diberi konsesi, tapi enggak dikerjakan," ujar Jokowi.
Sejak diambil alih oleh PT Waskita Karya awal 2015 ini, Jokowi mengapresiasi progres pembangunannya. Dari total panjang 26 kilometer, Waskita telah membebaskan 0,7 persen lahan.
Pemerintah pun telah menyiapkan uang untuk pembebasan lahan sisanya.
"Ini memang baru mulai. Kami siapkan duitnya Rp 1,5 triliun untuk pembebasan lahan. mudah-mudahan enggak ada masalah," ujar Jokowi.
Jika lancar, Jokowi menargetkan proyek tol tersebut rampung pada 2018 yang akan datang.
"Ingat, ini untuk kepentingan satu juta orang. Enggak bisalah ini dikalahkan oleh satu dua orang. Proyek ini harus jalan untuk mengatasi macet berkilo-kilometer," ujar Jokowi.

Bawaslu RI Keberatan Pemerintah Pangkas Anggaran Rp 39 Miliar

Ketua Badan Pengawas Pemilu R, Muhammad di Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Jumat (3/6/2016)

PANGKALPINANG,  Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) berharap pemerintah tidak memotong anggaran pengawasan yang akan diperuntukan untuk pilkada dan persiapan pemilu. Total anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu RI mencapai Rp 400 miliar lebih yang dibagi ke dalam 43 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia.
“Dari total anggaran tersebut, pemerintah berencana melakukan pemangkasan senilai Rp 39 miliar lebih,” kata Ketua Bawaslu RI, Muhammad, seusai menghadiri sosialisasi tatap muka persiapan pengawasan pilkada di kantor gubernur Bangka Belitung, Pangkalpinang, Selasa (21/6/2016).
Menurut Muhammad, Bawaslu RI tidak pernah meminta penambahan anggaran dan berharap anggaran yang telah dialokasikan tidak dipangkas pemerintah.
Pemangkasan anggaran dikhawatirkan menurunkan kualitas dan sebaran tenaga pengawas di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangka Belitung Zul Terry Apsupi mengungkapkan, anggaran pengawasan yang dialokasikan pemerintah daerah sebesar Rp 35,7 miliar.
Anggaran itu, jika dibagi berdasarkan jumlah penduduk Bangka Belitung sebanyak 1,2 juta jiwa, maka ongkos pengawasan setiap penduduk hanya sekitar Rp 42.000.
“Masih kurang mengingat tingginya biaya kebutuhan di Bangka Belitung. Daerah lain saja yang biaya makannya tidak mahal, menerima alokasi dana pengawasan sampai Rp 60.000 per penduduk,” ujar Zul Terry.
Kendati alokasi dana dinilai kecil, Zul Terry bersyukur karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani dan program kegiatan pengawasan juga telah bisa dimulai.
“Kebutuhan daerah adalah pengawasan pilgub pada 2017 nanti,” ujarnya.

Raudiah Tujuh Jam Diperiksa Polisi soal Kasus Dugaan Bayinya yang Hilang

Raudiah Elva Ningsih (37) (kiri foto) dan ibunya Kursia (56) (kanan foto) di kantor Komnas Perlindungan Anak. Senin (20/6/2016)

JAKARTA,  Raudiah Elva Ningsih (37) ibu yang menduga salah satu bayi kembarnya hilang di Rumah Sakit Harapan Jayakarta (RSHJ) selesai diperiksa polisi selama tujuh jam. Raudiah diketahui menjalani pemeriksaan Selasa (21/6/2016) mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Raudiah menjelaskan bahwa dirinya dimintai keterangan soal kejadian yang dialaminya. Polisi menurutnya merespons baik kasusnya. Pihak kepolisian berjanji mulai melakukan penyelidikan besok.
"Tadi Bu Kanit (Perlindungan Perempuan dan Anak) bilang menyelidiki mulai besok. Ibu Endang (Kanit PPA) sendiri menjanjikan untuk menyelidiki sampai tuntas dan memanggil banyak pihak," kata Raudiah, Selasa (21/6/2016).
Raudiah berharap dari kasus ini pihak RSHJ memberikan penjelasan yang sebenarnya. Sebab, berdasarkan pada hasil USG yang ia terima, ia berstatus hamil kembar (gemeli).
USG yang dimilikinya dan menyatakan ia hamil kembar dikeluarkan oleh Puskesmas Pasar Minggu, saat usia kehamilannya 24 minggu dan USG RS Budhi Asih saat usia kehamilannya 31 minggu. Selain dua bukti tadi, ia pun memiliki surat pengantar perawatan sebelum operasi persalinan yang dikeluarkan RSHJ yang menyatakan bahwa ia merupakan pasien hamil kembar.
"Saya meyakini ini semua berdasarkan hasil USG saya. Saya berharap terungkap kebenarannya dan saya berharap pihak RSHJ bicara sebenarnya. Saya butuh penjelasan," ujar Raudiah.
Sebelumnya, dugaan hilangnya bayi Raudiah terungkap saat ia mengadu ke kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Rabu (15/6/2016). Raudiah yang punya bukti hasil pemeriksaan USG dari Puskesmas Jatipadang, Pasar Minggu, USG Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih, termasuk RS HJ, menyatakan bahwa ia hamil gemeli.
USG di Puskesmas Pasar Minggu dilakukan saat usia kehamilannya 24 minggu dan USG RS Budhi Asih dilakukannya saat usia kehamilan 31 minggu. Tapi setelah operasi sesar ia kaget karena hanya menerima satu bayi.

Pihak rumah sakit menurutnya menyatakan bahwa ia memang hanya punya satu bayi. Namun, saat mencoba bertanya, Raudiah mengaku dimarahi dan dikatai salah satu asisten dokter.
Ibu Raudiah, Kursia juga pernah mengalami hal yang sama. Dokter dan pejabat rumah sakit menurutnya mengancam akan menuntut balik bila membawa masalah tersebut ke hukum. Sementara itu, RSHJ telah membantah bahwa Raudiah hamil kembar.
Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Harapan Jayakarta Dokter Hermawan Saputra, dalam konferensi pers di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Bekasi Timur Raya, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (17/6/2016) mengatakan, pihak RSHJ tidak pernah mendiagnosis kalau Raudiah merupakan pasien dengan hamil kembar.
"Kami mengatakan bahwa tidak ada penegakan diagnosa gemeli (hamile kembar), indikasi gemeli di RS Harapan Jayakarta," kata Hermawan, di RS tersebut Jumat siang.
Pihaknya mengaku tidak bertanggung jawab dengan diagnosis USG kehamilan kembar Raudiah dari rumah sakit lain. Sementara Hermawan menyatakan, USG itu bukan alat hukum yang bisa dipercaya 100 persen. RSHJ menyatakan, Raudiah hamil tunggal.

DPRD DKI Soroti PHL dan PPSU pada Pilkada DKI

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016).

JAKARTA,  Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti peran pekerja harian lepas (PHL), pekerja perjanjian kontrak dengan waktu tertentu (PKWT), serta pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengatakan, meskipun para pekerja kontrak bukan PNS, tetapi mereka dibayar oleh APBD DKI Jakarta.
"Saya membayangkan nanti yang membantu verifikasi faktual calon independen di kelurahan itu PHL semua. Enggak masalah, karena dia bukan PNS, tapi kan mereka dibiayai APBD gajinya," kata Syarif yang merupakan kader Partai Gerindra di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Ia pun meminta KPU DKI serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyikapi para pekerja semi PNS tersebut.
Menurut dia, sikap mereka pada Pilkada DKI Jakarta 2017 turut diawasi. Jangan sampai, lanjut dia, para pekerja kontrak tersebut berkampanye untuk pasangan calon tertentu.
Kepala Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan pedukung bisa datang dari unsur mana saja. Aturannya, hanya PNS, personel TNI dan Polri yang wajib bersikap netral pada Pilkada.
"Selama tidak diatur, ya tetap namanya pendukung," kata Mimah.

Sebut Majelis Gadungan, Pengacara Fahri Hamzah Dinilai Hina PKS

Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin Paru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/5/2016).

JAKARTA,  Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru menuding kuasa hukum Fahri Hamzah telah menghina PKS secara konstitusi. Kata dia, kuasa hukum Fahri Hamzah yang menyebut Majelis Tahkim PKS sebagai majelis gadungan merupakan tudingan tidak berdasar.
"Ini tidak baik. Tentunya, kami keluarga besar PKS tidak bisa menerima atas tudingan yang merendahkan marwah Partai," kata Zainudin di DPP PKS, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Zainudin mengatakan bahwa Majelis Tahkim PKS sudah diproses berdasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
"Bunyi pasalnya adalah susunan mahkamah partai disampaikan oleh pimpinan partai ke Kementerian. Jadi sifatnya pemberitahuan bukan pengesahan sebagaimana kepengurusan partai. Dan itu sudah Pimpinan PKS lakukan pada tanggal 1 Februari 2016 dan diterima secara resmi pada tanggal 9 februari 2016," ucap dia.
Zainudin mengimbau adanya perbedaan antara Pasal 32 dan Pasal 23 yang mengatur susunan kepengurusan partai politik. Dalam Pasal 23, susunan kepengurusan partai politik harus didaftarkan dan ditetapkan dengan surat keputusan Menteri.

"Jadi perintahnya jelas harus didaftarkan dan ditetapkan terhadap kepengurusan partai politik kepada Kementerian Hukum dan HAM dan outputnya adalah SK," tuturnya.
Zainudin juga mengingatkan kepada Fahri dan kuasa hukumnya agar menghormati para hakim Majelis Tahkim PKS. Ia mengingatkan bahwa Ketua dan Anggota Majelis Tahkim PKS merupakan para pimpinan partai yang dihormati dan dipercayai publik dengan rekam jejak yang dipercaya.
Sebelumnya, kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid mengatakan majelis tahkim PKS yang memecat kliennya merupakan majelis gadungan. Pernyataan Mujahid dilontarkan merespons bantahan pihak tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Tahkim PKS legal.
Menurut Mujahid, Kementerian Hukum dan HAM baru melegalisasi Mahkamah Partai PKS pada 25 April 2016. Sementara pemecatan Fahri terjadi di awal April tahun ini.

Ombudsman Desak DPRD Batalkan Seleksi Anggota KPID Sumut

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara Abyadi Siregar meminta pembatalan seleksi anggota KPID Sumut, Selasa (21/6/2016)

MEDAN,  Dua surat klarifikasi yang dikirim lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara kepada Komisi A DPRD Sumut tidak dijawab. Untuk ketiga kalinya, melalui Surat Nomor: SRT-0088/PW02/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal pembentukan tim seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Sumut, Ombudsman meminta DPRD menghentikan dan membatalkan seluruh proses seleksi anggota KPID Sumut.
Ombudsman menilai bahwa pemilihan itu tidak sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
"Isi surat itu ada dua permintaan. Pertama, meminta pimpinan Dewan menghentikan dan membatalkan seluruh proses seleksi yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut, mulai dari proses pembentukan tim seleksi anggota KPID Sumut sampai dengan proses yang masih berlangsung saat ini," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara Abyadi Siregar, Selasa (21/6/2016).
Menurut Abyadi, proses pembentukan tim seleksi (timsel) tidak sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Juga tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan Nomor: 09/B/2016/PT.TUN-MDN yang memutuskan bahwa keputusan yang dikeluarkan tidak sah dan mewajibkan untuk mencabut keputusan tersebut.
"Surat usulan nama-nama calon anggota timsel anggota KPID Sumut diajukan oleh pihak yang berdasarkan keputusan PTTUN bukan merupakan ketua KPID Sumut. DPRD Sumut kami minta melakukan proses seleksi ulang mulai dari pembentukan timsel hingga proses rekrutmen sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada," kata Abyadi.
Sebelumnya, Ombudsman menyampaikan surat permintaan klarifikasi karena menerima tiga laporan terkait proses seleksi anggota KPID Sumut.
Untuk menyelesaikan laporan tersebut, Ombudsman telah dua kali meminta klarifikasi kepada Komisi A DPRD Sumut, yang memiliki kewenangan dalam pembentukan timsel anggota KPID Sumut.
Klarifikasi pertama dengan Nomor Surat: KLA-0007/PW02/0005.2016 Tanggal 12 Januari 2016 perihal dugaan maladministrasi.
Inti surat itu mempertanyakan sejauh mana DPRD Sumut melakukan kewenangan terkait dengan proses rekrutmen anggota KPID Sumut periode 2015-2018.
Ombudsman juga menanyakan bagaimana DPRD sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan timsel anggota KPID Sumut menyikapi terbitnya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor:37/G/2015/PTUN-MDN.
Putusan PTUN Medan itu menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan dalam berita acara Rapat Pleno KPID Sumut tanggal 24 April 2015 tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua KPID Sumut periode 2012-2015, yang menyetujui Mutia Atiqah sebagai Ketua KPID Sumut 2012-2015.
Kedua, menunda pelaksanaan keputusan dalam Berita acara Rapat Pleno KPID Sumut tanggal 28 April 2015 tentang Penyusunan Pembidangan KPID Sumut periode 2012-2015.
Ketiga, menunda pelaksanaan keputusan KPID Sumut Nomor:061/298/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPID-SU terkait dengan pembentukan Timsel anggota KPID Sumut.
Ombudsman kembali mengirimkan surat permintaan klarifikasi kedua dengan Nomor Surat: KLA-0058/PW02/0005.201/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016.
Surat itu mengenai klarifikasi kedua atas dugaan maladministrasi yang intinya menyampaikan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga telah menerima PTTUN Medan dengan Nomor: 09/2016/PT.TUN-MDN tanggal 11 Maret 2016.
Putusan itu menerima permohonan banding tergugat/pembanding, menguatkan putusan PTUN Medan Nomor:37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 4 November 2015 yang dimohonkan banding, dan menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.
"Ombudsman meminta pimpinan DPRD Sumut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menyikapi proses seleksi anggota KPID Sumut, sehingga produk yang dihasilkan tidak cacat hukum di kemudian hari. Surat tersebut juga ditembuskan ke gubernur Sumut," kata Abyadi.

Pria Ini Bongkar Makam Ibunya karena Diyakini Bisa Hidup Kembali

TEMANGGUNG,  Supriyanto (47), warga Dusun Ngrancang, Desa Bojonegoro, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, nekat membongkar makam ibunya.
Mayat sang ibu yang bernama Parimah (70) itu kemudian disimpan di kamarnya. Informasi yang dihimpun, Parimah meninggal dunia pada 14 April 2016 lalu dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) desa setempat.
Namun, genap pada hari ke-40 kematian Parimah, Supriyanto membongkar makam ibu kandungnya itu. Perbuatan Supriyanto terbongkar oleh warga setelah sebulan kemudian atau tepat pada Selasa (21/6/2016) pukul 00.00 WIB.
Sontak perbuatan pria ini menggegerkan warga sekitarnya. Warga kemudian melaporkan Supriyanto kepada aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Kedu, Kabupaten Temanggung.
Kepala Polsek Kedu, AKP Sri Haryono, menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa Supriyanto membongkar makam sang ibu dibantu oleh enam temannya pada 24 Mei 2016 malam.
Jenazah ibunya yang berhasil diangkat itu kemudian disimpan oleh Supriyanto di dalam kamarnya. Ia menaruh wangi-wangian pada jenazah Parimah dan di sekitar kamar rumahnya untuk menghilangkan bau yang menyengat.
"Kami sudah amankan Supriyanto beserta kedua temannya yang diduga terlibat penggalian makam Parimah. Hal ini guna penyelidikan lebih lanjut," kata Sri di Mapolsek Kedu, Selasa (21/6/2016).
Sri menjelaskan, dua dari enam orang teman Supriyanto yang diduga ikut membantu pembongkaran makam Parimah adalah Iswanto (50) asal Dusun Janggar, Desa Kedungsari dan Prayit (67) dari Dusun Kabunan, Desa Bandunggede.
Sebagai barang bukti perbuatan Supriyanto, pihaknya juga telah mengamankan dua buah cangkul yang diduga untuk menggali makam.
Sementara itu, Supriyanto mengakui, sebelum membongkar makam ia telah mendapat wangsit atau "pesan" yang memintanya untuk mengambil mayat sang ibu dari dalam makam. Dari pesan itu, kata Supriyanto, ia yakin mayat ibunya yang diambil dari makam bisa hidup kembali.
“Saya mendapat impen (wangsit), kalau ibu minta saya untuk mengambilnya (mayat). Sebab, kalau sudah diambil, nanti ibu akan hidup lagi seperti semula," kata Supriyanto di hadapan polisi.
"Itu pesan ibu, jadi saya turuti. Mayat ibu saya bawa pulang ke rumah," akunya.
Untuk penyelidikan lebih lanjut, Supriyanto kini diamankan di Mapolsek Kedu. Sedangkan mayat Parimah telah dimakamnkan kembali ke makam semula oleh warga, dibantu oleh perangkat desa setempat, TNI dan aparat Kepolisian Resor Kabupaten Temanggung, Selasa siang.

Petugas Verifikasi Pendukung Calon Perseorangan Disiapkan Upah Rp 1.000-Rp 5.000

JAKARTA,  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, anggaran untuk upah petugas verifikasi yang mendatangi rumah pendukung calon independen disiapkan sebesar Rp 1.000 sampai Rp 5.000. Hal tersebut dipengaruhi oleh besaran biaya yang disediakan daerah, serta tingkat batasan dan tingkat kesulitan suatu daerah.
Menurut dia, untuk daerah seperti DKI dan Jawa Barat kemungkinan besaran upah petugas verifikasi sebesar Rp 1.000 sampai Rp 2.000.
Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, kemungkinan besaran upah petugas verifikasi sebesar Rp 5.000.
"Bisa jadi (beda). Tergantung daerah masing-masing," kata Ferry saat ditemui di KPU, Selasa (21/6/2016).
Menurut dia, besaran upah setiap pertugas verifikasi tidak bisa disamakan. Nantinya standar biaya akan ditentukan oleh masing-masing KPU provinsi dan kabupaten kota.
"Besarannya variatif. Sesuai standar biaya kebutuhan di daerah masing-masing," ujar dia.
Selain itu, kata dia, besaran upah petugas verifikasi tergantung dari jumlah pasangan calon di daerah tersebut. Maka, dengan melihat banyaknya pasangan calon, KPU dapat memberikan estimasi besaran upah yang akan diberikan.
Namun, saat ini KPU belum dapat mengganggarkan berapa dana yang dibutuhkan untuk membayar upah petugas verifikasi.
"Misalnya daerah tertentu ada lima pasangan calon. Nanti dapat dilihat satu pasangan calon sebaran dukungannya ada berapa, tinggal dikalikan saja," kata dia.
"Kami belum melakukan tracking spesifikasinya. Tapi range besaran upah sekitar segitu," ujar dia.

Empat Tahun Mengajar di Kebun Sawit di Sabah, Guru-guru Ini Pulang Tanpa Kepastian

Sebanyak 42 guru yang telah empat tahun mengajar di kebun sawit di Sabah, berpamitan pulang ke Tanah Air. Konsul Jenderal RI Kinabalu, Akhmad DH Irfan (tengah) berpose bersama mereka di KJRI Kota Kinabalu, Negara Bagian Sabah, Malaysia, Selasa (21/6/2016).

KINABALU,  Empat puluh dua guru Indonesia yang empat tahun ini mengajar di sekolah-sekolah terpencil di perkebunan sawit di Sabah, Malaysia, segera pulang ke Tanah Air. Selama mengajar anak-anak di sekolah-sekolah Indonesia, yang orangtuanya bekerja sebagai buruh di kebun sawit di Sabah, para guru itu mengalami berbagai kesulitan hidup.
Kisah hidup mereka dituturkan di sela-sela acara pamitan dengan Konsul Jenderal RI di Kinabalu,  Akhmad DH Irfan, Selasa (21/6/2016).
Mereka datang ke Sabah pada 2012 dan langsung mengajar hingga Juni 2016. Mereka mendidik anak Indonesia di Sabah,  terutama kebun-kebun sawit di Distrik Kinabatangan, Kunak, Sandakan, Lahad Datu, Tawau,  dan kota Kinabalu, Sabah.
Irfan menyampaikan terima kasih kepada para guru atau pendidik yang telah mengabdikan dirinya untuk anak-anak Indonesia di Sabah.
Irfan mengatakan, “Dalam kegiatan belajar-mengajar di Sabah, menjadi guru bukanlah hal yg biasa dan mudah,” kata KJRI Kinabalu dalam keterangan kepada Kompas.com.
“Guru harus tinggal jauh di kebun sawit di daerah pedalaman dengan prasarana dan sarana terbatas. Bahkan air untuk keperluan sehari-hari sulit didapat dan lebih banyak menggunakan air hujan,”kata Irfan
“Oleh karenanya saya mewakili pemerintah RI di Sabah berterimakasih kepada para guru yang telah bertungkus lumus mengabdi selama empat tahun memberikan pembelajaran kepada siswa anak TKI,” ujar Irfan lagi.
Sulit air bersih
Menurut Rohendi,  salah satu guru yang selesai bertugas, air bersih untuk mandi memang sulit didapat, apalagi air minum.
Memang tersedia air kemasan (gallon), tetapi harganya cukup mahal sehingga dia bersama teman-temannya harus selalu berhemat menggunakan air bersih untuk mengurangi pengeluaran.
Huda, guru lainnya, mengatakan, akibat kondisi sulitnya mendapat air, dia dan para pekerja di kebun sawit berinisiatif menampung air hujan.
Namun, mengingat alat penampungnya hanya berupa drum seadanya maka kebersihannya diragukan sehingga tak dipakai untuk konsumsi.
Seorang guru lainnya, Yunita Kurnia, ibu muda yang baru melahirkan, mengatakan,  medan tugas yang berat sebenarnya tidak menjadi masalah karena dirinya dan teman-temannya telah mendapatkan informasi sebelum diberangkatan.
Hal yang menjadi perhatian adalah masa depan pekerjaannya. Sebab, sampai kini dia belum mengetahui instansi mana yang akan menerimanya setelah kontrak kerja berakhir di Sabah.
Karena sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pekerjaan setelah tiba di Indonesia, Yunita telah melayangkan surat lamaran ke berbagai sekolah dan kantor swasta mencari lowongan kerja baru.
“Saya memang gembira selesai bertugas di Sabah dan pulang ke kampung, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri ini,” kata Yunita.
Tak da kepastian
“Namun, sebulan terakhir ini saya sedih karena belum ada satupun lamaran pekerjaan saya yang ditanggapi”, kata Yunita dengan pandangan mata menerawang.
Kenyataan yang dialami Yunita dan teman-temannya merupakan situasi yang menghantui setiap guru atau pendidik non-pegawai negeri sipil (PNS).
Keadaan ini tentu berbeda dengan guru PNS yang setelah masa penugasannya, mereka akan kembali untuk bekerja ke sekolah asalnya di Indonesia.
Sabah merupakan negara bagian terbesar ke dua di Malaysia, yang memiliki perkebunan sawit dengan total luasnya sekitar 72.631 km persegi, dan dihuni oleh sekitar 3,5 juta orang.
Saat ini terdapat sekitar 500.000 WNI/TKI berkerja di kebun kelapa sawit dan terdapat 50.000 orang merupakan anak-anak usia sekolah.
Pemeritah Indonesia melalui KJRI Kinabalu telah memberikan pelayanan pendidikan kepada sebanyak 23.780 anak ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan 212 pusat kegiatan belajar yang tersebar di seluruh Sabah.
Pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan 314 guru untuk mengajar di seluruh sekolah, termasuk yang saat ini berpamit pulang ke Tanah Air.

Alasan Ahok Larang Bazis DKI Salurkan Zakat untuk Biayai Sekolah

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Bazis DKI Zubaidi Adih.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang uang zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) DKI disalurkan untuk beasiswa anak sekolah. Basuki atau Ahok mengatakan, untuk beasiswa anak sekolah sudah ada dana dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Saya bilang, saya enggak mau uang yang didapat dari Bazis ini dipakai untuk beasiswa anak sekolah. Bukannya enggak mau kasih, tapi itu pakai KJP saja," kata Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).
Ahok mengatakan, dana dari Bazis bisa disalurkan untuk mahasiswa yang khusus belajar agama dan untuk perbaikan masjid yang ada di Jakarta.
Uang ZIS dari Bazis juga diberikan untuk kaum dhuafa, guru mengaji, guru honorer, dan mahasiswa.
"Uang ini buat perbaiki masjid supaya jadi baik. Kayak di Belitung, Anda susah ketemu masjid yang jelek," kata Ahok.
Bazis DKI kini juga memiliki aplikasi yang memudahkan para penyumbang. Ahok mengatakan, masyarakat juga bisa memantau penyaluran uang sumbangannya.
Pendistribusian dana ZIS oleh Bazis DKI tahun ini sebesar Rp 6 miliar. Uang tersebut disalurkan kepada 5.222 mustahik atau penerima zakat. Bazis DKI akan menyalurkan uang tersebut dengan sistem non-tunai.

Penentuan Pelat Nomor Ganjil atau Genap Ditentukan dari Angka Paling Belakang

JAKARTA, - Sistem pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil-genap dipastikan akan diuji coba mulai 27 Juli 2016. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta telah menyepakati bahwa penentuan pelat ganjil atau genapnya mengacu pada satu angka paling belakang dalam pelat nomor kendaraan.

"Yang dihitung itu angka pelat belakangnya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/6/2016).

Awi mencontohkan, jika ada pelat nomor B 2277 maka nantinya pelat nomor tersebut dikatakan ganjil. Hal itu karena yang dilihat adalah nomor paling belakangnya yakni angka "7".

"Kita kalau ngitung desimal kan itu belakang, bukan depan, kalau 7 kan satu digit, kalau dua digit misalnya 27 kan dibilangnya ganjil, karena yang dilihat angka 7-nya bukan angka dua nya," ucapnya.

Secara teknis, pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap akan dilakukan dengan hanya memperbolehkan kendaraan berpelat nomor genap melintas pada tanggal genap. Sebaliknya, kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil.

Penerapannya akan diberlakukan di empat ruas jalan, yakni Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Kebijakan ini akan berlaku pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.

"Pak Wagub Orangnya Enggak Suka Marah-marah dan Enggak Asal Main Pecat"

Warga Cililitan, Jakarta Timur, saat berbuka puasa bersama pada Selasa (21/6/2016). Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat semula dijadwalkan untuk hadir pada acara buka puasa itu. Namun Djarot mendadak membatalkan kehadirannya karena dipanggil oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA,  Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syahrial, memuji-muji Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada acara buka puasa bersama DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jakarta Timur, di Cililitan, Selasa (21/6/2016) petang. Djarot dijadwalkan untuk menghadiri acara tersebut. Namun Djarot membatalkan kehadirannya secara mendadak karena  dipanggil oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Di hadapan puluhan warga Cililitan, Syahrial pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Djarot.
"Pak Wagub ini orangnya santun, enggak suka marah-marah, dan enggak asal main pecat. Nah nanti kalau PDI-P mencalonkan (di sebagai) gubernur, warga di sini sudah berjanji akan memilih Pak Djarot," kata Syahrial dalam sambutannya.
"Warga di sini sudah berjanji akan memilih calon gubernur dari PDI-P, Pak Djarot atau Pak Saiful atau Pak Hidayat. Ya Pak Djarot Saiful Hidayat," kata Syahrial yang disambut dengan sorak sorai oleh warga yang menghadiri acara buka puasa bersama tersebut.
Syahrial berharap agar harapannya bersama warga dapat disampaikan kepada Djarot.
"Ini biar didengar nih sama stafnya Pak Wagub. Ini janji bulan puasa, biar disampaikan ke ke Pak Wagub," kata Syahrial seraya menengok ke arah seorang staf pribadi Djarot yang turut menghadiri acara tersebut.

Kini, Mudik ke Lampung Bisa dari Pelabuhan Tanjung Priok

Ilustrasi: kapal ferry

JAKARTA,  Warga Jakarta yang ingin mudik Lebaran ke Lampung kini memiliki jalur alternatif tanpa harus melalui Pelabuhan Merak, Banten. Mulai Rabu (22/6/2016), jalur tol laut Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Panjang di Lampung siap melayani penumpang untuk mudik Lebaran 2016.

PT Bahtera Suryamas Mandiri membuka rute perjalanan Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Panjang. Salah satu agen penjualan tiket kapal ferry tersebut, Hendri, mengatakan akan ada tiga jadwal perjalanan setiap harinya yaitu pukul 07.00, pukul 15.00, dan pukul 23.00.

"Setiap harinya nanti ada tiga jadwal," ujar Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/6/2016).

Perjalanan tersebut akan menggunakan tiga kapal ferry, yakni Kapal Motor Mutiara Timur I, Kapal Motor Mutiara Sentosa II, dan Kapal Motor Mutiara Sentosa III.

Menurut Hendri, setiap perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Panjang akan memakan waktu sekitar 8 jam.

"Kita target perjalanan 8 jam," kata dia.

Adapun harga tiket untuk perjalanan tersebut yakni Rp 55.000 per orang. Hingga saat ini, Hendri menyebut sudah banyak calon penumpang yang menghubunginya untuk memesan tiket.

"Saya dari tadi handphone saya enggak berhenti-berhenti bunyi," ucap Hendri.

Perjalanan perdana dilakukan mulai Rabu besok dari Pelabuhan Panjang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Pekan lalu, Kepala Bidang Hubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Yudi Hendra Pasaribu mengatakan, pengadaan angkutan tol laut ini bekerja sama dengan PT Atosim Lampung Pelayaran.

Setiap kapal berkapasitas penumpang 600 orang, 110 truk, dan 300 mobil pribadi. Kehadiran tol laut disebut dapat mengurangi beban jalan dan mengurangi penumpukan penumpang di Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung.

Ahok Keberatan Bazis DKI Umumkan Jumlah Uang Sumbangan Para Muzaki

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Bazis DKI Zubaidi Adih.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertimbangkan agar penyaluran zakat dari Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) DKI tidak lagi digelar meriah pada tahun depan. Setiap tahun acara penyaluran zakat itu diadakan secara besar-besaran dengan mempertemukan para muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).
"Saya bilang ke Pak Zubaidi (Ketua Bazis DKI), apakah masih perlu bikin acara seperti ini kalau penyalurannya saja sudah transfer, sudah transparan," kata Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).
Ahok juga berpendapat, seharusnya Bazis DKI tidak perlu mengumumkan nominal uang zakat dan infaq para muzaki. Pada acara itu, Bazis DKI mengumumkan besar sumbangan para muzaki. Uang sumbangan Ahok misalnya juga diumumkan. Ahok diketahui ikut menyumbang untuk warga miskin sebesar Rp 55 juta.
Selain dia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga menyalurkan zakat melalui Bazis DKI sebesar Rp 25 juta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah juga menyalurkan zakat sebesar Rp 50 juta.
"Saya tadi bisik-bisik lagi, kalau kasih orang dipamerin kaya begini nanti takut ria. Saya kira enggak perlu juga seperti ini. Nah ini PR tahun depan lagi nih," kata Ahok.
Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) oleh Bazis DKI tahun ini sebesar Rp 6 miliar. Uang tersebut disalurkan kepada 5.222 mustahik atau penerima zakat. Bazis akan menyalurkan uang tersebut dengan sistem non-tunai.

Jokowi: Gagal yang Dulu Tidak Boleh Terulang...

Presiden Joko Widodo saat meninjau feedloter di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/6/2016).

BOGOR, Demi terwujudnya swasembada daging sapi, Presiden Joko Widodo tidak hanya menggenjot produksi dengan pengembangbiakan dan penggemukan, melainkan juga dengan metode lama, yakni menyerahkan sapi untuk digemukan oleh petani. Meski demikian, Jokowi sadar ada kelemahan jika pemerintah menyerahkan sapi-sapi kepada petani. Kelemahannya ada pada pengawasan.
"Kami tidak mungkin lagi bagi-bagi sapi ke petani tanpa ada manajemen pengawasan dan pendampingan. Gagal seperti yang dulu itu tidak boleh diulang," ujar Jokowi di feedloter milik PT RAK, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/6/2016).
"Kami harus pakai pola seperti ini, jadi diberikan kepada si petani. Tapi ada yang dampingi. Paling penting di situ," lanjut dia.

Dengan demikian, proses pengembangbiakan dan penggemukan sapi potong tidak optimal. Dagingnya sedikit, namun mengeluarkan biaya tinggi untuk perawatannya. Nilai jualnya pun tidak bisa maksimal.
Jokowi menargetkan, Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada sepuluh tahun yang akan datang. Seluruh tenaga fokus untuk mewujudkan hal itu.
Kini, pemerintah telah memiliki tujuh titik pengembangbiakan dan penggemukan sapi potong yang tersebar di Indonesia. Dengan produksi yang optimal didukung teknologi yang modern, Jokowi yakin targetnya tercapai.
"Ini memang proses panjang, bukan proses yang instan. Asalkan konsisten dan terus menerus, betul-betul swasembada daging bisa tercapai," ujar dia.

Tarik Mobil Nasabahnya, Kantor Adira Baubau Disegel Pendemo

Mobil ditarik tanpa diketahui pemiliknya, Kantor Adira Finance yang berada di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, disegel dan ditulis Pencuri Penipu dari para aksi demontrans.

BAUBAU,  Kantor Adira Finance di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, disegel dan ditulis "penipu pencuri" oleh sejumlah pengunjuk rasa, Selasa (21/6/2016).
Demonstran yang mengatasnamakan Fron Rakyat Peduli Keadilan ini menuding Adira Finance telah melakukan praktik curang saat konsumen telat membayar angsuran.
“Mobil bapak Fajar Sadikin ditarik tanpa diketahuinya sama sekali pemiliknya. Angsuran ke-11, pembayaran normal, namun pada angsuran ke-12 telat membayar, kemudian mobilnya ditarik dan dilelang Adira tanpa sepengetahuannya, padahal mobil tersebut masih ada haknya,” kata koordinator aksi, Syarif, Selasa (21/6/2016).
Di tempat yang sama, seorang warga lainnya, Ariyani, mengaku motor miliknya juga diambil pihak Adira Finance secara diam-diam tanpa diketahuinya. Padahal, dia juga membayar angsuran dengan baik.
“Adira penipu, jangan-jangan motor saya juga sudah dilelang tanpa sepengetahuan saya,” ujarnya.
Kantor Adira Finance yang sebelumnya beroperasi langsung tutup secara tiba-tiba. Beberapa demonstran menulis besar-besar di dinding bagian depan kantor Adira Finance dengan tulisan, "penipu pencuri".
Kantor pembiayaan ini kemudian digembok dengan menggunakan rantai besi. Karyawan pun tidak ada yang bisa keluar.
Aksi demontrasi ini menjadi perhatian masyarakat sekitar dan menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Wolter Monginsidi. Akibatnya, aparat Polresta Baubau terpaksa mengalihkan arus kendaraan ke ruas jalan lainnya.
Selain itu, akibat aksi demontras tersebut, warga yang hendak membayar uang angsuran ke Adira terpaksa mengurungkan niatnya.
Tak berapa lama kemudian, kunci gembok Adira dibuka aparat kepolisian.
Sementara itu, kepala perwakilan Adira Finance Baubau, Ramlan Kaimudin mengatakan, kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Polres Baubau.
Menurut dia, penarikan kendaraan tersebut sudah sesuai prosedur.
“Kita jalankan sesuai SOP perusahaan, tidak mungkin kita lakukan tanpa SOP, perusahaan bisa memecat kami,” ucap Ramlan.
Mengenai adanya tulisan "penipu" dan "pencuri", pihaknya akan berkoordinasi dengan Adira Finance di Kendari apakah melaporkan ke polisi atau tidak.
Namun menurutnya, aksi demonstrasi ini sangat mengganggu karyawan dan nasabahnya yang hendak membayar angsuran.

Ayah Mirna: Pakai Racun Itu Pengecut, Jangan "Didiemin"

Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016)

JAKARTA,  Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin berharap tindakan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap anaknya tidak terulang lagi. Ia pun mengikhlaskan anaknya meninggal karena pembunuhan oleh Jessica. "Biarin deh Mirna jadi martir, jangan sampe yang lain pada kena," kata Darmawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).
Menurut Darmawan, aksi Jessica cukup sadis. Pasalnya dilakukan dengan aksi sembunyi-sembunyi. Jessica menaruh racun di es kopi vietnam sebelum Mirna datang.
"Ini dia pengecut pakai racun. Enggak boleh begitu. Jangan didiemin kayak begini," sambung Darmawan.
Menurut Darmawan, pihaknya masih menyimpan 'senjata' untuk menghadapi persidangan Jessica. Senjata itu dinilai cukup ampuh untuk menguatkan dakwaan pembunuhan berencana dari jaksa.
JPU sebelumnya memberikan dakwaan tunggal terhadap Jessica Kumala Wongso yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun kuasa hukum Jessica membantah semua dakwaan jaksa.
Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana kepada teman kuliahnya, Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 6 Januari 2016.

"Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi, Ini Kado dari Petani Kendeng"

Salah satu dari sembilan perempuan warga pegunungan Kendeng, Sukinah, kembali mendatangi Jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara, Selasa sore (21/6/2016).

JAKARTA, - Satu orang perwakilan perempuan warga Pegunungan Kendeng kembali mendatangi Jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara, Selasa sore (21/6/2016). Perempuan bernama Sukinah ini datang dengan didampingi oleh koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Gun Retno, dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil pemerhati lingkungan dan hak asasi manusia.
Mereka datang dengan membawa nasi tumpeng dan berbagai macam sesajen khas masyarakat Jawa Tengah berupa jajanan pasar dan buah kelapa.
Menurut Gun Retno, kedatangan Sukinah ke Jakarta kali ini bermaksud bertemu Presiden Joko Widodo untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan kado ke Presiden berupa nasi tumpeng dan jajanan pasar yang mereka bawa.

Selain itu, mereka juga ingin menagih janji Presiden Jokowi yang akan menemui warga Kendeng dan menyelesaikan persoalan pabrik semen yang dinilai akan mengancam kelestarian alam.
"Sore ini kami datang untuk nyelameti Pak Jokowi yang sedang berulang tahun sekaligus menagih janji," ujar Gun Retno di seberang Istana Negara.
Lebih jauh, Gun Retno mengatakan, sebagai rakyat, para petani pegunungan Kendeng sudah sering mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Jawa Tengah merupakan daerah rentan bencana. Ketika musim kemarau mengalami kekeringan, ketika musim hujan dilanda banjir dan longsor.

BNPB Jawa Tengah pada Senin (20/6/2016) mengatakan telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan 47 orang meninggal dan 15 orang hilang.
Tentu saja, kata Gun Retno, bencana hadir bukan karena kebetulan namun karena alam marah ketika keseimbangan ekosistemnya dirusak manusia. Pertambangan menjadi salah satu faktor yang merusak ekosistem tersebut.
"Doa dan selamatan ini adalah upaya kami untuk mengingatkan Pak Jokowi agar memperhatikan bencana dari tambang. Bencana alam adalah peringatan keras kepada manusia untuk segera berbenah dalam memperlakukan alam dengan baik," ungkap dia.

Selain itu, Gun Retno menuturkan aksi tersebut merupakan simbol penegasan kepada pemerintah bahwa hadirnya semen di wilayah pertanian Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, dapat memasung dan merusak sumber kehidupan petani desa.
"Jika pabrik semen tidak dihentikan, maka rakyat kecil, para petani dan masyarakat desa yang akan menjadi korban," kata Gun Retno.
"Selamat ulang tahun Pak Jokowi, ini ada hadiah untuk Anda dari Petani Kendeng," tambah dia.

Mobil Tabrak Truk dan Median Jalan Tol Pejagan-Brebes, Dua Orang Tewas

Mobil yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Pejagan-Brebes Timur Km 257 Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dievakuasi di tempat penyimpanan barang bukti Laka Lantas Polres Brebes, Selasa (21/6/2016).

BREBES, Dua orang tewas dalam kecelakaan mobil dan truk, Selasa (21/6/2016) sekitar 09.50 WIB, di Tol Pejagan-Brebes Timur, yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (16/6/2016) lalu. Kecelakaan terjadi di Kilometer 257, tepatnya di Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Selain korban tewas, dua orang lain mengalami luka-luka dan hingga kini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes.
Kecelakaan itu terjadi ketika mobil Honda CRV berwarna silver bernopol D 20 FI melaju dari arah barat menuju timur (Jakarta ke Semarang).
Saat di lokasi kejadian, mobil yang diduga dalam kecepatan tinggi itu menabrak truk di depannya. Setelah bertabrakan, mobil banting setir ke kanan kemudian menabrak median jalan. Truk tersebut tetap melaju dan meninggalkan lokasi kejadian.
"Mobil Honda CRV yang mengalami kecelakaan ini adalah satu keluarga, yang terdiri dari ayah ibu dan dua anaknya. Saat kejadian pengemudinya sang ayah yakni, Izofi Imam Khidori," kata Kanit Laka Satlantas Polres Brebes Iptu Himawan seperti dikutip Tribun Jateng, Selasa.
Korban meninggal di lokasi kejadian, yaitu Lilis Kolandari (44) seorang ibu rumah tangga warga Bekasi Timur Kota Bekasi dan Zananudin Iqbal (18), yang berstatus pelajar. Dua korban selamat mengalami luka-luka ringan bernama Zanurta Adi (22) dan Izofi Imam Khudori (51).
Pengemudi mengamali luka-luka ringan di bagian pelipis kanan dan kakinya. Adapun putranya, Zanurta, mengalami luka-luka di bagian kepala dan tangannya.
Kini polisi tengah mencari tahu keberadaan truk tersebut. Polisi juga meminta rekaman CCTV dari pengelola tol untuk mengidentifikasi truk.

Ibu yang Diduga Bayi Kembarnya Hilang Lapor ke Polisi, Ini Tanggapan RSHJ

Raudiah Elva Ningsih (37) (kiri foto) dan ibunya Kursia (56) (kanan foto) di kantor Komnas Perlindungan Anak. Senin (20/6/2016)

JAKARTA, Ibu yang diduga salah satu bayi kembarnya hilang, Raudiah Elva Ningsih (37), hari ini menjalani pemeriksaan oleh kepolisian untuk berita acara pemeriksaan (BAP). Raudiah juga sudah melaporkan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Jayakarta (RSHJ) itu kemarin. Ketua Dewan Pengawas RSHJ Hermawan Saputra menyatakan itu merupakan hak Raudiah untuk menempuh proses hukum.
"Ini saya rasa itu hak beliau melaporkan karena merasa dikorbankan," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/6/2016).
Akan tetapi, pihaknya menegaskan telah melihat tidak ada masalah dalam penanganan terhadap Raudiah. Ia juga membantah hal yang dituduhkan dalam hal ini menghilangkan bayi. Pihaknya menunggu hasil pemeriksaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berlangsung hari ini.
"Untuk memastikan itu IDI sudah datang ke kami untuk melakukan kroscek," ujar Hermawan.
Pihaknya menyatakan, RS HJ sebagai rumah sakit yang memiliki izin dan statusnya jelas. Hermawan mengaku pihaknya masih melihat apakah akan menempuh hal serupa melalui jalur hukum atas masalah ini.
"Kita akan lihat perkembangannya sejauh mana," ujar Hermawan.

Dugaan hilangnya bayi Raudiah diungkap saat ia mengadu ke kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Rabu (15/6/2016). Raudiah yang punya bukti hasil pemeriksaan USG dari Puskesmas Jatipadang, Pasar Minggu, USG Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih, termasuk RS HJ, menyatakan bahwa ia hamil gemeli.
USG di Puskesmas Pasar Minggu dilakukan saat usia kehamilannya 24 minggu dan USG RS Budhi Asih dilakukannya saat usia kehamilan 31 minggu. Tapi setelah operasi sesar ia kaget karena hanya menerima satu bayi.
Pihak rumah sakit menurutnya menyatakan bahwa ia memang hanya punya satu bayi. Namun, saat mencoba bertanya, Raudiah mengaku dimarahi salah satu asisten dokter.

Ibu Raudiah, Kursia juga pernah mengalami hal yang sama. Dokter dan pejabat rumah sakit menurutnya mengancam akan menuntut balik bila membawa masalah tersebut ke hukum. Sementara itu, RSHJ telah membantah bahwa Raudiah hamil kembar.
Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Harapan Jayakarta Dokter Hermawan Saputra, dalam konferensi pers di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Bekasi Timur Raya, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (17/6/2016) mengatakan, pihak RSHJ tidak pernah mendiagnosis kalau Raudiah merupakan pasien dengan hamil kembar.
"Kami mengatakan bahwa tidak ada penegakan diagnosa gemeli (hamil kembar), indikasi gemeli di RS Harapan Jayakarta," kata Hermawan, di RS tersebut Jumat siang.

Pihaknya mengaku tidak bertanggung jawab dengan diagnosis USG kehamilan kembar Raudiah dari rumah sakit lain. Sementara Hermawan menyatakan, USG itu bukan alat hukum yang bisa dipercaya 100 persen. RSHJ menyatakan, Raudiah hamil tunggal.

"Blusukan" ke Pasar Pekanbaru, Setya Novanto Dikejutkan Penumpukan Sampah

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat mengunjungi pasar di Pekanbaru, Selasa (21/6/2016).

JAKARTA,  Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto blusukan ke pasar bawah atau pasar wisata di Jalan Saleh Abas, Pekanbaru Riau, Selasa (21/6/2016) sore. Didampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan sejumlah kader Partai Golkar, Setya mengunjungi pasar untuk mengecek harga sejumlah bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri.
Setya beserta rombongan menyempatkan diri mampir di sejumlah kios. Sambil berbincang-bincang dengan para pedagang, Setya sempat menanyakan harga sejumlah bahan pokok.
"Ini berapa, Pak?" ucap Setya, seraya memegang sebungkus gula pasir.
"Rp 16.000, Pak. Naik sedikit, Pak, dari Rp 13.000," kata pedagang tersebut.
Tidak hanya bertanya mengenai harga, Setya juga membeli beberapa bungkus bahan pokok. Di antaranya cabe, gula, bawang, bahkan ikan asin.
Setya mengatakan, harga sejumlah bahan makanan di pasar tersebut saat ini mulai meningkat, namun tidak signifikan.
Senada dengan para pedagang, Setya berharap, mendekati hari raya harga kebutuhan bahan makan pokok tetap stabil.
Usai mengunjungi beberapa kios dagang. Setya beserta rombongan bergegas pergi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yakni mengikuti acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Riau Periode 2016-2021.
Namun ketika keluar dari pasar, Setya bersama rombongan dikejutkan dengan tumpukan sampah yang meluber hingga ke tengah jalan di dekat pasar tersebut.
Menurut penuturan pedagang setempat, sampah sudah menumpuk sejak satu bulan terakhir. Pedagang di pasar tersebut belum bisa memastikan penyebab menumpuknya sampah itu.

 

Sampah menumpuk saat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengunjungi sebuah pasar di Pekanbaru, Selasa (21/6/2016).

Namun, menurut pedagang, menumpuknya sampah hingga ke tengah jalan itu karena dinas kebersihan tidak rutin mengangkut sampah. Hal ini menyebabkan terjadi penumpukan. "Sudah sebulanan menumpuk. Akhir-akhir ini memang sampah menumpuk, di pinggir-pinggir jalan juga," ucap pedagang tersebut.
Melihat hal itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut.
"Kami tidak melihat ini maslahnya apa dan dimana tapi, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah kami akan mengambil alih permasalahan itu agar tidak mengganggu masyarakat, khususnya dalam beribadah selama Ramadhan," kata Arsyadjuliandi.

Remaja Ini Ditemukan Tewas Tergantung di Tiang Bendera

Jasad Andi Muslimin (17) tengah ditutupi sarunng sesaat setelah ditemukan tewas tergantung di tiang bendera. Selasa, (21/06/2016).

BONE,  Sesosok mayat pria ditemukan warga dengan kondisi leher terlilit tali bendera di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (21/06/2016). Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara meski mengalami kesulitan lantaran pihak keluarga menolak visum terhadap jasad korban.
Mayat Andi Muslimin (17) pertama kali ditemukan oleh Baharuddin (39) pada pukul 08.00 Wita di bawah tiang bendera SD Negeri 14 Biru, Perumnas Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Taneteriattang Timur dalam kondisi terduduk dengan leher terlilit tali tiang bendera.
"Saya kira cuma orang duduk menghadap bendera ternyata orang bunuh diri," kata Baharuddin.
Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta mengamankan tali bendera, sepasang sendal serta satu buah kaleng lem merk Vox sebagai barang bukti.
Polisi juga memindahkan jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru untuk diotopsi. Namun pihak keluarga menolak visum sehingga jasad Andi langsung dibawa ke rumah duka di Permas Tibojong berjarak 500 meter dari lokasi kejadian.
"Dugaan sementara bunuh diri dan terus terang kami kesulitan lakukan penyelidikan karena keluarga korban menolak dilakukan visum terhadap jasad korban," kata Kompol Syamsu Alam, Kapolsek Taneteriattang.

Ayah Mirna: Film Belum Selesai, Gue Mau Lihat sampai Habis

Ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin saat mengikuti sidang perdana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2016). Jessica merupakan terdakwa kasus pembunuhan Mirna dengan dugaan menaruh zat sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Januari 2016 lalu.

JAKARTA,  Edi Darmawan Salihin, ayah Wayan Mirna Salihin, tak mau berkomentar banyak dalam kasus persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ia lebih memilih menunggu dan melihat hasil persidangan.

"Filmnya belum selesai. Gue mau lihat nanti sampai habis. Biar gue mau lihat mana koboinya, mana banditnya," kata Darmawan seusai menghadiri sidang lanjutan kasus pembunuhan putrinya dengan terdakwa Jessica, di PN Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Darmawan tak mempermasalahkan Jessica bersikeras membantah membunuh Mirna. Sebab, ciri khas pembunuh, menurut Darmawan, yaitu tidak mengakui perbuatannya.

"Ini kejadian juga sama Jessica. Waktu dia mecahin kacanya si Patrick (mantan pacar Jessica) tuh, dia juga enggak mau ngaku, padahal ada nenek-nenek lihat," sambung Darmawan.

Pengusaha ini juga tak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi persidangan Jessica. Ia menyerahkan kewenangan kepada jaksa agar menghadirkan saksi ahli.

"Enggak usah persiapan, ini saya sudah jadi profesor, saya sudah pelajari tingkah laku dia dengan anak saya dari SD sampai universitas. Saya ini kan korban. Mereka (polisi dan jaksa) kan sudah bekerja sangat profesional dari awal," ucapnya.

Jaksa penentu umum sebelumnya memberikan dakwaan tunggal terhadap Jessica Kumala Wongso, yakni Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Namun, kuasa hukum Jessica membantah semua dakwaan jaksa.

Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap teman kuliahnya, Wayan Mirna Salihin, di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 6 Januari 2016.

Ahok Cerita Perannya Saat Ikut Bahas RUU Zakat di DPR

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berfoto bersama penerima zakat di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi pernyataan Ketua Baznas DKI Bambang Sudibyo soal Bazis DKI. Bambang sebelumnya mengatakan Bazis DKI seharusnya mengikuti UU Nomor 23 tahun 2011 Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU tersebut, maka Bazis DKI seharusnya bernama Baznas DKI. "Saya adalah orang yang ikut bahas UU Nomor 23 tahun 2011 ini, Pak, waktu saya di Balegda DPR. Saya di Fraksi Golkar, waktu itu Ketum Golkar Pak Ical ngomel, 'masa yang bahas zakat tinggal Ahok, yang lain ke mana nih'," ujar Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).
Hal ini untuk menjelaskan bahwa dia juga concern membahas pengelolaan zakat sejak dulu. Dalam UU tersebut, Ahok ingin badan pengelola zakat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.
Sehingga, tidak hanya umat muslim saja yang ingin membayar zakat, warga nonmuslin juga ingin menyumbang melalui lembaga zakat itu. Ahok menceritakan soal PR yang dia berikan kepada Bazis DKI pada tahun-tahun yang lalu.
Ketika itu, penyaluran dana Bazis masih dilakukan secara tunai.
"Saya katakan waktu itu, semua harus lewat transfer. Awas ya Pak Zubaidi (Ketua Bazis DKI) kalau enggak dengan transfer saya engga mau datang lagi tahun depan. Tahun depan sudah transfer," ujar Ahok.
Ahok juga senang tahun ini Bazis DKI sudah meluncurkan aplikasi zakat. Sehingga, semakin memudahkan masyarakat yang ingin menyalurkan zakat melalui Bazis DKI. Namun, Ahok mengakui bahwa lembaga Bazis DKI harus mengikuti peraturan UU.
Dia pun sudah menyampaikan kepada Bazis DKI untuk menyesuaikan lembaga sesuai dengan aturan.
"Pak Bambang, saya sudah bilang kok mesti ikutin UU, Baznas DKI ini. Bukan agar dapat piagam, Pak, kan lebih penting piagam di akhirat aja ya, Pak," ujar Ahok.

Bagaimana Menentukan Pelat Nomor Genap atau Ganjilnya Kendaraan?

Ilustrasi tanda nomor kendaraan

JAKARTA, Kebijakan penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil genap dipastikan akan dimulai 27 Juli 2016. Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta beserta Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya diketahui sudah menyepakati penentuan pelat ganjil atau genapnya mengacu pada satu angka yang ada di belakang.
Dengan demikian, kendaraan dengan pelat, misalnya B 1234 akan digolongkan sebagai kendaraan dengan pelat genap mengacu pada angka "4".
"Nentuinnya (berdasarkan) satu angka di belakang," kata Kepala Dishubtrans Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (21/6/2016).
Lalu, bagaimana menentukan angka "0" yang notabene bukan tergolong sebagai angka ganjil atau genap? Menanggapi hal itu, Andri memastikan angka "0" tergolong sebagai angka genap dalam penerapan ganjil genap.
"Hitungannya selang seling aja. 0,1,2, berarti 0 hitungannya genap. 1,3,5 ganjil," ujar Andri.

Secara teknis, pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap akan dilakukan dengan hanya memperbolehkan kendaraan berpelat nomor genap melintas pada tanggal genap.
Sebaliknya, kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil. Penerapannya akan diberlakukan di empat ruas jalan, yakni Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Kebijakan ini akan berlaku pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.

Meteran Listrik Pun Jadi Incaran Pencuri

Meteran listrik.

BANDARLAMPUNG,  Kepala Polres Kota Bandarlampung Komisaris Besar Hari Nugroho mengingatkan warga untuk berhati-hati dan waspada selama bulan Ramadhan, terutama saat meninggalkan rumah. Hari ini, polisi meringkus tiga tersangka pencuri meteran listrik. Pelaku mengincar rumah yang ditinggalkan pemiliknya di Bandarlampung.
Ketiga tersangka bernama Yusril (48), Wahyudi (48), dan Idrus (45). Ketiganya warga Bandarlampung.
"Pelaku berkeliling ke pemukiman penduduk untuk mencari target. Apabila ada rumah yang ditinggal penghuni, itu dijadikan target," kata Hari, Selasa (21/6/2016).
Begitu mendapatkan target, pelaku langsung masuk ke pekarangan rumah dan mengambil meteran dengan cara memotong kabel utama menggunakan tang.
Pelaku menggunakan meteran listrik itu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan.
Pelaku membagi perannya, ada yang menjadi pemetik atau pencuri, ada yang menerima pesanan meteran listrik baru, dan ada yang memasang meteran.
Dari tangan mereka, polisi menyita 15 meteran listrik sebagai barang bukti dan 1 unit tang.

Ketika Sesi Paparan Rekam Jejak, Tito Karnavian Dihujani Dukungan dan Pantun

Komjen Pol Tito Karnavian

JAKARTA,  Ruang rapat Komisi III DPR terasa cair dan hangat, Selasa (21/6/2016) siang. Ruangan di lantai dua Gedung Nusantara II DPR, tak hanya diisi anggota dewan namun juga sejumlah pejabat negara. Sebut saja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.
Keduanya hadir sebagai wakil Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipanggil Komisi III untuk dimintai masukan terkait rekam jejak calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selain Kompolnas, hadir lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kapala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf beserta jajaran.
Hasil penelusuran rekam jejak Tito dari tiga lembaga tersebut pun dinilai "bersih" dan tak mendapatkan catatan-catatan khusus apapun.
Karena pemaparan rekam jejak hanya berlangsung sekitar setengah jam, sesi pun langsung dilanjutkan dengan tanggapan fraksi yang tak jarang diselingi tawa bahkan pantun.
Sebut saja Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Adies Kadir yang tak berkomentar apapun terkait pemaparan rekam jejak Tito, tetapi malah melontarkan pantun.
"Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian terima kasih," kata Adies.
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo pun tak ketinggalan memberikan pantun. Pantun tersebut diucapkannya usai Anggota Komisi III Tifatul Sembiring menyampaikan pendapat.
"Buah Belimbing buah Manggis, terima kasih Pak Tifatul Sembiring," ucap Bambang diiringi tawa seisi ruang rapat.
Dukungan pun bermunculan dari para anggota dewan. Salah satunya dari Anggota Komisi III dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul.
Ruhut mengatakan, sebagai partai penyeimbang Demokrat akan mendukung setiap keputusan yang dinilai baik oleh Presiden Joko Widodo, termasuk terkait penunjukan Tito.
"Kami akan dukung full. Apalagi ini hak prerogatif presiden dan kami tahu rekam jejak Pak Tito. Benar yang dikatkan PPATK dan KPK, beliau orang yang bersih," ujar Ruhut.
Anggota Komisi III dari fraksi PKB, Abdul Kadir Karding juga tak meragukan hasil penelusuran PPATK, KPK dan Kompolnas sebagai lembaga negara yang dinilai kredibel.
Ia hanya menitipkan kepada Tito agar bisa memperbaiki komunikasi dan hubungan antara lembaga-lembaga penegak hukum sehingga bisa berjalan lebih baik tanpa kegaduhan hukum.
"Pada prinsipnya kami menerima dan Insya Allah siap fit and proper test Kamis nanti," kata Karding.
Sementara itu, Anggota Komisi III dari fraksi Gerindra, Wenny Warouw menyoroti isu kesenjangan antara yunior dan senior di internal Kepolisian di mana Tito berjarak hingga lima angkatan dengan Kapolri saat ini, Jenderal Pol Badrodin Haiti.
Di depan Komisioner Kompolnas ia pun mengungkapkan agar Kompolnas bisa turut datang ke Mabes Polri dan tatap muka dengan para jenderal.
"Semoga isu yang sedang berjalan bisa teredam," ujarnya.
Terkait tanggapan-tanggapan positif dari perwakilan-perwakilan fraksi yang hadir, Bambang Soesatyo yang memimpin rapat mengatakan hal tersebut merupakan pertanda baik bagi kepolisian ke depan.
Sebab, dari awal rapat dibuka, tak ada satu pun perkataan sumir dan keraguan dari masing-masing individu terhadap Tito. Kesempatan baik tersebut, lanjut dia, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
"Mungkin baru kali ini, kami surprise juga. LSM-LSM yang biasanya sumir kepada kepolisian, kali ini suaranya enggan terdengar," tutur Politisi Partai Golkar itu.
"Bahkan sebagian mereka mendesak agar Komisi III segera melakukan fit and proper test," tutur Bambang.

Militan dan Siap Strategi Bertarung, Teman Ahok Tak Takut Aturan Diperberat

Massa dari Teman Ahok mengumpulkan dukungan melalui petisi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3/2015). Kegiatan yang mengusung tema #GueAhok tersebut menggalang dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta yang sedang menghadapi pertentangan dengan DPRD Jakarta terkait dana APBD.

JAKARTA,  Anggota kelompok relawan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, mengatakan, pihaknya siap dengan aturan baru terkait verifikasi dukungan calon perseorangan dalam pilkada.

Teman Ahok siap membuktikan bahwa seluruh dokumen KTP dukungan terhadap pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Heru Budi Hartono yang terkumpul adalah sah untuk syarat maju Pilgub DKI 2017.
"Buat Teman Ahok, apapun aturan yang diperberat, kami sangat siap. Militansi kami tidak usah diragukan," kata Putu dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (8/6/2016) malam.
"Bagi kami Teman Ahok, konstruksi apapun yang dibuat, kami sudah siapkan strategi. Kami siap betul bertarung," tambah dia.
Hal itu disampaikan Putu menyikapi aturan baru soal verifikasi faktual dukungan hasil revisi UU Pilkada.


KPU diberi waktu verifikasi faktual selama 14 hari terhadap dokumen dukungan calon perseorangan.
Jika pendukung calon yang tidak dapat ditemui saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam aturan sebelum revisi, pendukung calon yang tidak dapat ditemui petugas diberi waktu hadir di kantor PPS selama proses verifikasi faktual berlangsung. Putu mempertanyakan logika menggugurkan dukungan dalam aturan tersebut. Pasalnya, waktu yang diberikan untuk proses verifikasi faktual selama 14 hari, lalu mengapa dibatasi hanya tiga hari?
"Tapi kami berterimakasih, ini akan meningkatkan adrenalin politik, ini akan memperkuat barisan kami. Insya Allah Ahok akan lolos (verifikasi)," kata mantan Komisioner KPU itu.
Kualitas dipertanyakan
Namun, Putu mempertanyakan kesiapan pihak KPU untuk melakukan verifikasi minimal 1 juta KTP warga Jakarta yang terkumpul nantinya.
Sementara waktu verifikasi ke lapangan hanya 10 hari. Adapun 4 hari dipakai untuk proses administrasi.

Jika nantinya terkumpul 1 juta KTP dari 267 kelurahan di Jakarta, maka rata-rata satu kelurahan akan ada 3.750 data KTP pendukung Ahok-Heru.

Putu menghitung dengan 10 orang verifikator yang direkrut per kelurahan. Angka 10 verifikator itu dianggap Putu sudah banyak karena di daerah lain biasanya hanya 2-5 orang.
Jika verifikasi lapangan dilakukan 10 hari, maka satu orang verifikator harus menemui 375 orang. Jika dirinci, maka dalam satu hari, satu verifikator harus menemui 37-40 orang.
"Pengalaman kita survei, paling banyak satu orang ketemu 10 orang idealnya. Bagaimana menjelaskan ini berkualitas?" kata Putu.
 

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan, aturan itu dibuat untuk kepastian hukum. "Kalau Anda memang tidak punya dukungan pasangan calon yang nyata, nggak usah kita tunggu sampai 14 hari (untuk menggugurkan dukungan)," kata dia.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, jika membaca bunyi aturan hasil revisi, petugas tidak wajib mendatangi pendukung calon ketika melakukan verifikasi.
Pasalnya, aturan tersebut menyebut verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
Dengan kata lain, selama 14 hari verifikasi faktual, pendukung calon bisa mendatangi PPS kapan pun mereka bisa hadir. Langkah itu dinilai tidak melanggar.
Titi memberi contoh, KPU bisa memberi waktu selama 7 hari kepada pendukung yang ingin mendatangi kantor PPS untuk melakukan verifikasi.
Setelah 7 hari, verifikator baru mendatangi mereka yang belum hadir di Kantor PPS. Jika pendukung itu tidak bisa ditemui, maka yang bersangkutan bisa mendatangi kantor PPS.
"Mendapatkan data tidak harus dipahami mendatangi satu-satu. Jadi jangan dimaknai terlalu sempit karena kita secara substansial menghadirkan bahwa ini bukan ingin mempersulit, tapi esensinya verifikasi dukungan," kata Titi.

Ruhut: Kawan-Kawan Komisi III Masih Sayang Pak Budi Gunawan

Wakapolri Komjen Budi Gunawan

JAKARTA, Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menuturkan, Komisi III nantinya hanya akan menerima satu dari sekian nama calon kapolri pengganti Jenderal Pol Badrodin Haiti. Satu nama tersebut adalah yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Ia pun menyinggung nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang dulu sempat mengikuti sesi fit and proper test di komisi III untuk menjadi Kapolri. Namun, karena ada polemik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi pun batal menjadi Kapolri.

Sosok Budi, kata Ruhut, cukup berkesan dengan menyelesaikan fit and proper test tak sampai dua jam.
"Jadi memang pak BG bisa dikatakan saat fit and proper test memecahkan rekor," kata Ruhut seusai acara haul Taufiq Kiemas dan buka bersama di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (8/6/2016) petang.
"Jadi kawan-kawan Komisi III, enggak bisa dirahasiakan, mereka memang masih sangat sayang dengan Pak BG," sambung Juru Bicara Partai Demokrat itu.

Ruhut menambahkan, ia dan jajaran anggota Komisi III menunggu keputusan presiden terkait sosok calon kapolri yang akan dipilihnya.
Meski mengaku mengagumi sosok Budi Gunawan, namun keputusan nama calon kapolri tetap merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati.
"Saya juga bangga pak BG sangat menghormati itu, dan para calon lainnya. Senior bintang tiga semua berserah. Yang tahu hanya pak presiden dan Tuhan," kata Ruhut.

Negara Lakukan Pembiaran terhadap Warga Eks Gafatar, Ini Bentuknya...

Sejumlah perempuan warga eks Gafatar, didampingi LBH Jakarta dan LSM pemerhati Perempuan memberikan keterangan di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016). Mengaku mendapat kekerasan saat evakuasi paksa warga dari Kalimantan pada awal Januari 2016 lalu.

JAKARTA,  Koordinator Solidaritas Perempuan Nisa Yura mengungkapkan, kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak saat peristiwa pengusiran ratusan warga eks Gerakan Fajar Nusantara Gafatar (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat, karena adanya stigma dan diskriminasi. Menurut catatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, setidaknya perempuan dan anak-anak yang terstigma eks Gafatar mengalami kekerasan dalam lima fase.
Kelima fase itu yakni sebelum pengusiran, saat pengusiran atau evakuasi paksa, saat di penampungan di Kalimantan, proses pemulangan ke Jawa, saat penampungan di daerah asal, dan saat pemulangan ke daerah asal.
Nisa mengatakan, dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak akan selalu menjadi kelompok yang terdampak kekerasan. Namun, sayangnya, negara tidak mengantisipasi dan cenderung melakukan pembiaran atas tindak kekerasan yang terjadi.

"Belakangan ini warga Indonesia banyak mengalami hal yang tidak manusiawi. Berdasarkan pengalaman di berbagai konflik, perempuan dan anak adalah kelompok yang mengalami kekerasan," ujar Nisa saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).
Pembiaran oleh negara tersebut, kata Nisa, terlihat dari berbagai pengakuan yang dialami korban.
Saat pengusiran, terjadi perusakan dan pembakaran atas aset warga eks Gafatar. Meski ada aparat yang berjaga, tetapi tidak ada upaya untuk mencegah dan justru warga eks Gafatar yang harus mengungsi dari rumahnya sendiri.
Kemudian, lanjut Nisa, hak perempuan dalam hal kesehatan reproduksi pun tidak diberikan. Menurut pengakuan beberapa korban, saat di pengungsian, mereka tidak disediakan kebutuhan pribadi seperti pembalut.

"Kita bisa lihat apa yang terjadi. Tidak ada kebutuhan yang disediakan. Pembalut tidak disediakan, padahal kesehatan reproduksi harus dijamin. Ini tanggung jawab negara karena terjadi di pengungsian," ungkapnya.
Warga eks Gafatar mengalami trauma akibat peristiwa pengusiran itu. Tak hanya itu, perempuan yang mengalami kekerasan juga tercerabut dari sumber penghidupannya. Hak milik atas tanah banyak yang tidak diganti. Beberapa aset seperti mobil dan motor tidak bisa dibawa ke daerah asalnya.
"Kemudian mereka mengalami pemiskinan. Mereka tercerabut dari sumber kehidupannya. Padahal, mereka bertani di Kalimantan," kata Nisa.
"Selain itu, negara telah melakukan pembiaran. Seharusnya ada proses yang adil pasca-evakuasi paksa. Ini jelas ada kekerasan, tapi negara diam saja," ujar dia.

Ruhut: Dari "Gesture", Bu Mega Memang Sayang Ahok

Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri berbincang dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat usai acara pengambilan sumpah jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12/2014).

JAKARTA, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul turut hadir dalam acara haul Taufieq Kiemas dan buka bersama yang digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (8/6/2016). Dalam acara tersebut hadir para menteri kabinet, elite partai politik, dan sejumlah pejabat negara, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok.
Ruhut yang waktu berbuka dan makan malam berada satu ruangan dengan pejabat lainnya mengaku menyaksikan Megawati dan Ahok berbincang akrab.
"Ibu Mega dan Ahok ada chemistry. Jadi orang mau ngomong apa, kalau lihat gesture-nya, memang Bu Mega sayang sama Ahok," ujar Ruhut, Rabu petang.

Sebagai pendukung Ahok, Ruhut mengaku tak masalah jika pada akhirnya Ahok memilih maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017 lewat jalur partai politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Menurut dia, Ahok sudah menunjukkan kinerja nyatanya terhadap Jakarta dan tak sekadar menebar janji.
"Kami dari 'Teman Ahok' win-win solution-lah. Tapi tetap, Ahok aset kita. Mantap," kata anggota Komisi III DPR itu.
Ruhut menambahkan, saat makan malam, Megawati duduk satu meja dengan Presiden Joko Widodo dan istri. Tepat di sebelah kiri Ketua Umum PDI-P itu, duduk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan wakil presiden keenam, Try Sutrisno.

Adapun Ahok, kata Ruhut, bersama dirinya dan beberapa pejabat negara lainnya menikmati santapan dengan format standing party.
"Yang makan kan di satu meja. Yang lain standing party. Sudah begitu, kami masuk ke dalam dan ngobrol-ngobrol," ujar dia.
Beberapa waktu belakangan Ahok banyak dikaitkan dengan PDI-P seiring berembusnya kabar bahwa partai berlambang banteng tersebut ingin mengusung Ahok sebagai calon gubernur DKI 2017.
Namun, saat ini status Ahok masih teguh maju lewat jalur independen dengan dukungan para Teman Ahok.

Razia, Polisi Siantar Barat Temukan Kondom di Tempat Spa

Sejumlah wanita saat diamankan petugas Polsek Siantar Barat dari lokasi Spa di Jalan Kartini, Pematangsiantar, Rabu (8/6/2016).

PEMATANGSIANTAR, Sepuluh orang wanita dan dua pria diamankan petugas Polsek Siantar Barat dari lokasi Spa dan pijat refleksi di komplek Kartini Department Store (KDS), Pematangsiantar, Rabu (8/6/2016) sore.

Kesepuluh wanita yang diamankan, tujuh orang di antaranya merupakan perkerja di Spa KDS dan tiga lainnya di pijat refleksi.
Sedangkan dua pria diamankan ketika sedang dilayani pijat oleh pekerja Spa. Polisi sengaja menggelar razia guna menghormati umat Islam yang sedang beribadah di bulan suci Ramadhan.
"Ada sepuluh orang wanita perkerja Spa kita data. Dan, dua pria kita amankan ketika sedang kusuk (gosok badan dengan daun). Dan, di lokasi kita temukan satu bungkus kondom, diduga alat untuk melakukan maksiat di lokasi Spa tersebut," terang Kapolsek Siantar Barat Iptu David Sinaga.
David menegaskan, pihaknya akan menggelar razia setiap hari dengan target operasi berpindah-pindah tempat di daerah Polsek Siantar Barat dalam mendukung program Kapolri Operasi Pekat Toba 2016.
Sementara salah seorang pekerja Spa saat dimintai keterangan enggan berbicara banyak.
"Nggak tahu aku, cuma kerja aja mengusuk dan tak ada yang plus-plus," kata wanita berambut pirang itu seraya menunduk kepala.
Disinggung soal alat kontrasepsi atau kondom di tempat kerjanya, wanita ini mengaku tak tahu menahu.
"Nggak tahu aku itu kok bisa ada kondom. Kurasa kawan-kawan yang bawa itu," tukasnya.

"Beri Kami Lahan Bertani karena Kami Sudah Tidak Punya Apa-apa Lagi"

Ida Zubaidah, warga eks Gafatar, saat memberikan keterangan di kantor LBH Jakarta, Rabu (8/6/2016), terkait kekerasan yang ia alami saat evakuasi paksa dari Kalimantan pada awal Januari 2016 lalu.

JAKARTA,  Peristiwa pengusiran ratusan warga eks Gerakan Fajar Nusantara Gafatar (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat, pada awal Januari 2016 lalu meninggalkan pengalaman pahit bagi Ida Zubaidah (50 tahun).

Saat konferensi pers yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan beberapa LSM pemerhati isu perempuan, di Kantor LBH Jakarta, Rabu (8/6/2016), Ida sempat menceritakan tindak kekerasan yang dia dan keluarganya alami selama dalam proses evakuasi paksa.
"Saya dan keluarga mengalami tindak kekerasan yang tidak pernah bisa dilupakan," ujar Ida, mengawali ceritanya.
Sebelum memutuskan pindah ke Kalimantan, Ida adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan suaminya memiliki usaha bengkel di Kota Bogor.
Pada 10 Desember 2015, Ida dan suaminya memutuskan untuk menjual seluruh asetnya di Bogor kemudian pindah ke Kalimantan untuk bertani.
Ide tersebut muncul saat ia bergabung dengan Gafatar dan tetap direalisasikan meski pada Agustus 2015 gerakan tersebut resmi membubarkan diri karena dianggap menyebarkan aliran sesat.
"Saya sendiri tidak mengerti kenapa dianggap sesat. Saya menilai itu gerakan yang berbasis sosial dan idenya baik. Setelah bubar, kami sekeluarga tetap memutuskan pindah ke Kalimantan. Anggota lain berpencar, ada yang pindah, ada yang tidak," tutur Ida.
Keinginan Ida untuk pindah karena keinginan untuk mandiri secara ekonomi melalui bertani.
Seluruh anggota Gafatar saat itu yakin bahwa suatu saat Indonesia akan mengalami krisis pangan dan mereka harus mengantisipasi hal tersebut dengan menjadi petani.
Setelah di Kalimantan, Ida dan suaminya membeli sebidang tanah dan menyewa rumah.
Menurut cerita, mereka datang dengan izin pindah yang legal dan sempat memberitahukan kedatangan mereka ke ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
Ida juga mengatakan bahwa selama tinggal di sana keluarganya menjalin interaksi yang baik dengan warga sekitar.
"Kami hanya bertani dan tidak menyampaikan ajaran apapun. Tetangga menerima dengan baik dan mereka minta diajari membuat RPM (Rumah Pangan Mandiri). Tetangga heran kenapa kami berhasil bercocok tanam padahal tanah di situ tidak subur," katanya.
Kehidupan keluarga Ida berjalan seperti biasa. Hingga pada Januari 2016, keluarganya diusik dengan kedatangan aparat desa, kepolisian dan personel Babinsa.
Menurut Ida, saat itu mereka datang untuk mengusir atas perintah dari pemerintah pusat. Mereka menyuruh Ida dan keluarganya untuk meninggalkan Mempawah secepat mungkin tanpa kompromi.

Keluarga Ida pun pergi bersama eks anggota Gafatar yang lain untuk mengungsi karena takut.
"Kami minta waktu ingin jual barang tapi disuruh pergi. Ada kira-kira 20 orang yang datang ke rumah. Yang saya ingat mereka bilang, siapa suruh kalian datang ke sini," kata Ida.
Keluarga Ida pun mengungsi ke Moton Panjang. Mereka tinggal di sana selama 3 hari.
Pada hari pertama, para warga eks Gafatar dikumpulkan oleh aparat Polri dan TNI di sebuah aula.
Saat di penampungan, Ida mengaku diintimidasi oleh masyarakat sekitar yang sudah terprovokasi, menyuruh para pengungsi pergi dari Moton Panjang.
Pada malam harinya, karena situasi tidak lagi kondusif, para pengungsi sempat dipindahkan dengan berjalan kaki menembus hutan untuk mencari tempat aman.
Mereka berjalan sejauh 1 kilometer tanpa lampu penerangan.
"Suasana seperti dibikin mencekam. Besoknya, sekitar pukul 15.00, massa membakar penampungan itu. Mobil kami juga ikut dibakar," kata Ida.
Ida menuturkan, selama proses evakuasi hingga tiba di Pulau Jawa, para warga eks Gafatar tidak diperlakukan dengan layak.
Mereka hanya diberi tempat tidur beralaskan tikar dan setiap hari hanya diberi makan mie instant serta sarden.
Ida mengaku sempat mengalami radang karena terlalu banyak makan mie instant.
Petugas yang menjaga di pengungsian, kata Ida, juga tidak menyediakan barang kebutuhan pokok untuk perempuan dan anak seperti pembalut dan makanan bayi.

Kristian Erdianto Rizka Amalia, warga eks Gafatar, saat memberikan keterangan di kantor LBH Jakarta, Rabu (8/6/2016), terkait kekerasan yang ia alami saat evakuasi paksa dari Kalimantan pada awal Januari 2016 lalu.

Trauma Peristiwa yang hampir sama juga dialami oleh Rizka Amalia, warga asal Jakarta yang memutuskan pindah ke Kampung Mendung, Kalimantan Timur.
Saat diusir pada Februari 2016, ia harus mengungsi bersama suami dan kedua anaknya yang masih balita.
Selama pengungsian, ia harus hidup bersama dengan ratusan pengungsi lain dengan segala keterbatasan.
Sementara, ia juga harus memikirkan kebutuhan dasar anak-anaknya seperti memberikan ASI.
"Tinggal di semacam aula besar isinya ratusan orang. Mau menyusui susahnya minta ampun. Alas tempat tidur kamu cuma beralaskan terpal," tutur Rizka.
Trauma yang paling parah dialami oleh satu orang anaknya yang baru berumur satu tahun.
Rizka mengatakan, sejak peristiwa pengusiran dan akibat tinggal di pengungsian, anaknya mengalami trauma hebat dan sering menangis tiba-tiba jika melihat orang ramai.
Saat ini, anaknya menjadi lebih sering menangis dan tidak lagi ceria.
"Anak saya trauma melihat keramaian. Melihat orang ramai dia menangis. Sebelumnya dia ceria, mau digendong siapa saja. Anak saya tidak seperti dulu lagi. Saya hanya ingin anak saya kembali seperti dulu lagi," ungkap Rizka, dengan mata berkaca-kaca.
Baik Ida maupun Rizka, hanya ingin mendapatkan izin dari pemerintah agar mereka diperbolehkan kembali ke Kalimantan dan hidup menjadi petani.
Pasca evakuasi paksa, mereka mengaku kesulitan untuk kembali memulai hidup di daerah asal karena semua aset telah dijual.
Ida dan suaminya kini menetap kembali di Bogor dengan mengontrak rumah.
Suaminya memulai kembali usaha bengkel yang pernah dirintisnya sebelum pindah ke Kalimantan.
Sedangkan Rizka dan keluarganya mengontrak rumah dan menetap di daerah Kebon Jeruk.
"Kami tidak ingi hidup mewah. Kami tidak ingin pulang (ke Jawa). Kami ingin tetap bertani. Beri kami lahan. Karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi," kata Ida.