JAKARTA,
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggelar patroli bersama Pemerintah
Malaysia di perairan laut yang merupakan perbatasan dua negara.
Patroli yang menggunakan kata sandi Patkor Optima Malindo (Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia-Indonesia) itu telah dimulai sejak minggu lalu di Klang, Malaysia dan hingga kini masih berlangsung.
"Unsur yang terlibat dari Indonesia, yakni KN Belut Laut 4802, KRI Siwar 646, KRI Tenggiri 865, dan KP Macam 002," ujar Direktur Operasi Laut Bakamla RI Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo melalui siaran pers, Jumat (3/6/2016).
Upacara dimulainya patroli bersama itu digelar di PHN TLDM Port Klang, Malaysia.
Para delegasi RI yang hadir antara lain Asops Guskamlabar Kolonel Laut (P) Jaya Darmawan selaku Kasi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat Kastaman, Kasubdit Patroli Kamla Zona Maritim Barat Mayor Laut (P) David Hastiadi, dan DJBC Kanwil Tanjung Balai Karimun Yan T. Sitorus.
Sementara, delegasi Malaysia diwakili Timbalan Pengarah Kastam Dato’ Mohamad Sapian bin Haji Sanusi, Ketua Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM) Malaysia Dato’ Nasir bin Adam dan jajarannya.
Belum punya sistem keamanan laut yang sinergis
Direktur Hukum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto mengatakan, Indonesia belum memiliki sistem keamanan laut yang dapat mensinergikan seluruh komponen.
Bakamla berusaha membentuk sistem tersebut sehingga seluruh stakeholder dapat bersinergi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut secara efektif dan efisien.
"Saat ini sedang dibentuk sistem keamanan dan keselamatan laut yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder, secara bersamaan dan real time untuk memantau keadaan keamanan dan keselamatan laut. Diharapkan sistem ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di laut," ujar dia.
Dharmawanto juga mengingatkan pentingnya pendekatan dan bimbingan bagi masyarakat pesisir.
Masyarakat pesisir merupakan garis terdepan dalam pengamanan dan keselamatan di laut.
Pemerintah sangat perlu menjadikan masyarakat pesisir sebagai agen keamanan dan keselamatan laut. Terlebih pelabuhan tikus di wilayah perbatasan masih marak.
"Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat pesisir," ujar dia.
Patroli yang menggunakan kata sandi Patkor Optima Malindo (Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia-Indonesia) itu telah dimulai sejak minggu lalu di Klang, Malaysia dan hingga kini masih berlangsung.
"Unsur yang terlibat dari Indonesia, yakni KN Belut Laut 4802, KRI Siwar 646, KRI Tenggiri 865, dan KP Macam 002," ujar Direktur Operasi Laut Bakamla RI Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo melalui siaran pers, Jumat (3/6/2016).
Upacara dimulainya patroli bersama itu digelar di PHN TLDM Port Klang, Malaysia.
Para delegasi RI yang hadir antara lain Asops Guskamlabar Kolonel Laut (P) Jaya Darmawan selaku Kasi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat Kastaman, Kasubdit Patroli Kamla Zona Maritim Barat Mayor Laut (P) David Hastiadi, dan DJBC Kanwil Tanjung Balai Karimun Yan T. Sitorus.
Sementara, delegasi Malaysia diwakili Timbalan Pengarah Kastam Dato’ Mohamad Sapian bin Haji Sanusi, Ketua Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM) Malaysia Dato’ Nasir bin Adam dan jajarannya.
Belum punya sistem keamanan laut yang sinergis
Direktur Hukum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto mengatakan, Indonesia belum memiliki sistem keamanan laut yang dapat mensinergikan seluruh komponen.
Bakamla berusaha membentuk sistem tersebut sehingga seluruh stakeholder dapat bersinergi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut secara efektif dan efisien.
"Saat ini sedang dibentuk sistem keamanan dan keselamatan laut yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder, secara bersamaan dan real time untuk memantau keadaan keamanan dan keselamatan laut. Diharapkan sistem ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di laut," ujar dia.
Dharmawanto juga mengingatkan pentingnya pendekatan dan bimbingan bagi masyarakat pesisir.
Masyarakat pesisir merupakan garis terdepan dalam pengamanan dan keselamatan di laut.
Pemerintah sangat perlu menjadikan masyarakat pesisir sebagai agen keamanan dan keselamatan laut. Terlebih pelabuhan tikus di wilayah perbatasan masih marak.
"Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat pesisir," ujar dia.
No comments:
Post a Comment