Tiga Orang Ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Termasuk Petinggi BUMN

 
 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat wawancara khusus dengan Kompas.com di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Agus menjadi pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019. 

JAKARTA,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis (31/3/2016) pagi di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Ketiga orang itu adalah SWA (Direktur Keuangan BUMN PT BA), DPA (Senior Manager PT BA), dan MRD (pihak swasta). PT BA adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi yang mengerjakan proyek irigasi, bendungan, jalan tol, jembatan, pembangkit listrik.
"MRD ini sebagai perantara," ujar Agus dalam jumpa pers di kantor KPK, Jumat (1/4/2016).
Agus mengungkapkan, SWA dan DPA diketahui ingin berusaha menghentikan perkara korupsi di perusahaannya yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
DPA pun akhirnya membuat janji dengan MRD, sebagai perantara dengan pihak Kejati DKI, di sebuah hotel di Cawang pada pukul 09.00. DPA kemudian menyerahkan uang 148.835 dollar AS atau Rp 1.934.855.000 (kurs 1 dollar AS = Rp 13.000) kepada MRD di toilet pria yang ada di lantai 1 hotel.
Setelah pemberian uang, mereka kemudian kembali ke mobil masing-masing. KPK pun menangkap keduanya dan juga SWA.
"Pemberian itu diduga untuk menghentikan penyelidikan tindak pidana korupsi pada PT BA yang ada di Kejati DKI," ucap Agus.
Semua pelaku yang ditangkap dalam OTT kemarin ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga akan mengembangkan penangkapan ini dengan melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di Kejati DKI.

KPK Akan Geledah Kejaksaan Tinggi DKI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat wawancara khusus dengan Kompas.com di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Agus menjadi pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019.

JAKARTA,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pengembangan kasus dugaan suap ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan perkara korupsi di PT BA.

Rencananya, hari ini, Jumat (1/4/2016), penyidik KPK akan menggeledah kantor Kejaksaan Tinggi DKI.

"Rencananya, akan dilakukan penggeledahan di Kejati," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantor KPK, Jumat.

Agus mengungkapkan, KPK sebelumnya sudah memeriksa dua pejabat Kejati DKI, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Tomo Sitepu. Namun, keduanya masih berstatus sebagai saksi.

Agus tidak mau membeberkan lebih lanjut keterlibatan dua orang tersebut dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kemarin.

Dia hanya menyebutkan bahwa apabila seseorang sudah diperiksa sebagai saksi, pasti ada kaitannya dengan kasus yang sedang diselidiki KPK.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan tiga orang, yakni SWA (Direktur Keuangan BUMN PT BA), DPA (Senior Manager PT BA), dan MRD (pihak swasta). PT BA adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi yang banyak melakukan proyek di bidang irigasi, bendungan, jembatan, jalan, pembangkit listrik, dan jalan tol.

DPA diketahui menyerahkan uang kepada MRD yang bertindak sebagai perantara ke pihak Kejati DKI. Total uang yang disita KPK yakni sebesar 148.835 dollar AS atau Rp 1.934.855.000 (kurs 1 dollar AS = Rp 13.000).

Ruhut: Tak Benar Ibas Jadi Cagub DKI, Ramadhan Pohan Ngaco!

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul

JAKARTA, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah partainya mempersiapkan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dia pun mengaku akan menegur Juru Bicara Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang pertama kali mengungkapkan informasi tersebut.
"Tidak benar Ibas akan diusung, yang bilang itu kali ngaco, jangan dibiasakan Ramadhan Pohan sembarang ngomong," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).
Jika Ibas memang hendak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017, lanjut Ruhut, maka Demokrat pasti sudah melakukan persiapan sejak setahun lalu. Ruhut menilai, pernyataan Ramadhan itu justru bisa merugikan Ibas sendiri.
"Ini kan biar kadang-kadang masuk media, tapi jangan begitulah caranya. Aku akan tegur dia," kata anggota Komisi III DPR ini.
Sebelumnya, Ramadhan mengatakan, partainya sudah mempunyai tujuh nama yang disiapkan untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Tujuh nama ini muncul dari aspirasi kader dan publik. Nama pertama yang disebut oleh Ramadhan adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai muda, populer, dan berpengalaman karena sudah pernah menempati jabatan strategis partai.
Selain itu, Ibas juga sudah dua kali memenangi pemilu legislatif dan terpilih sebagai anggota DPR.
"Kepemimpinannya kuat, tegas, dan terukur. Referensi pembangunan kotanya, Mas Ibas juga punya. Bukan hanya lulusan S-2 di Australia, ia juga kerap mengamati pelayanan publik perkotaan di mancanegara," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2016).
Selain Ibas, enam nama lain yakni Soekarwo, Sjafrie Sjamsoeddin, Dede Yusuf, Rachlan Nasidik, Nachrowi Ramli, dan Roy Suryo.

Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan dalam Kasus Suap PT BA

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama pimpinan KPK dan perwakilan Kejaksaan Agung saat mengumumkan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Kamis (31/3/2016).

JAKARTA,  Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengungkap hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin, Kamis (31/3/2016). Dalam OTT itu, KPK menangkap tiga orang.

"KPK mengamankan tiga orang dalam operasi tangkap tangan, Kamis 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di bilangan Cawang, Jakarta Timur," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Dua orang yang ditangkap KPK merupakan petinggi di BUMN berinisial PT BA. Adapun dua orang itu adalah SWA yang merupakan Direktur Keuangan PT BA dan DPA selaku manajer senior.
Sementara satu orang yang ditangkap berasal dari pihak swasta, yang berinisial MRD. Ketiganya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Agus kemudian menjelaskan kronologi tangkap tangan itu. Kronologi bermula saat KPK mengetahui ada komunikasi antara MRD dan DPA pada Rabu (30/3/2016).
"Pukul 21.00, MRD dan DPA membuat janji untuk bertemu," ucap Agus.
KPK kemudian membuntuti. Pertemuan keduanya berlangsung pukul 08.20 WIB di hotel yang dijanjikan.
"Saat penyerahan dari DPA ke MRD di lantai 1, di toilet pria," ujar Agus Rahardjo.

KPK menduga uang 148.835 dollar AS itu diserahkan untuk menyelesaikan kasus PT BA yang saat ini ada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Untuk menangani kasus ini, KPK pun bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.
Selain itu, KPK juga telah memeriksa dua saksi dari Kejati DKI, yang berinisial SS dan TS. Uang sebesar 148.835 dollar AS juga diamankan KPK sebagai barang bukti.

Ruhut: KMP Jangan Keroyokan, Kalah Lawan Ahok Bisa Malu Sendiri

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama wawancara wartawan seusai peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016). 

JAKARTA, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih membatalkan niatnya untuk bersatu melawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Ruhut menilai, meski parpol bersatu pun, Ahok sebagai calon petahana tidak akan terkalahkan.
"KMP jangan keroyokan, kalah lawan Ahok malu sendiri," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).
Jika nantinya kalah telak saat melawan Ahok, lanjut Ruhut, citra partai politik tersebut justru akan semakin merosok. Suara mereka akan menurun di pemilu-pemilu selanjutnya.

"Hati-hati lah, orang jujur kayak Ahok kok mau diganjal," ujar Ruhut yang mengaku sebagai tim sukses Ahok ini.
Partai Demokrat, lanjut Ruhut, hingga saat ini belum menentukan siapa calon yang akan diusung. Namun, dia memastikan Demokrat tidak akan memakai cara-cara keroyokan untuk menjegal calon tertentu.
Penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), di Kantor DPP PKS, Kamis (31/3/2016) malam.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah.
Menurut Prabowo, dalam penyelenggaraan Pilkada DKI mendatang, tak menutup kemungkinan KMP akan mengusung nama yang sama.

Hal itu sebelumnya telah dilakukan KMP ketika mengusung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014 lalu.
"Yah, kemungkinan ada saja. Bisa saja," kata Prabowo.

Akan Dibubarkan, Peringatan Milad Putri Nabi Kelompok Syiah Dikawal Polisi

Sejumlah kaum Syiah saat mendapat pengawalan ketat oleh pihak keamanan usai melaksanakan kegiatan memperingati Milad Siti Fatimah di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jumat (1/4/2016). Kegiatan tersebut mendapat penolakan oleh sejumlah organisasi keagamaan setempat.

PASURUAN,  Sekolompok organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Tim Peduli Umat Masjid Ar Riyad dan Aswaja Bangil berkumpul di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jumat (1/4/2016).

Mereka menuntut supaya kegiatan memperingati Milad Siti Fatimah yang tidak lain putri Nabi Muhammad SAW oleh kelompok Syiah dibubarkan.
Sehari sebelumnya, gabungan dari organisasi keagamaan di Kabupaten Pasuruan itu sudah mendatangi Mapolres Pasuruan. Mereka meminta kegiatan kaum Syiah tersebut dibatalkan.
Namun dengan berbagai pertimbangan, pihak Polres Pasuruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan tetap mengizinkan kegiatan tersebut. Tetapi, lokasi kegiatan yang mulanya direncanakan di salah satu gedung yang ada di Jalan Diponegoro, Bangil itu diminta pindah ke rumah salah satu tokoh Syiah yang ada di Lingkungan Kwansan RT 2 RW 11 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
"Kalian ingin mereka (kaum Syiah) bubar, buka jalan. Jangan ada yang foto, jangan ada yang menyentuh. Berikan mereka jalan," kata salah seorang orator dari organisasi keagamaan yang menghendaki kegiatan tersebut bubar.
Sementara Kapolres Pasuruan AKBP Soelistijono yang langsung turun memantau kondisi di lapangan mengatakan, kegiatan kelompok Syiah itu tetap berjalan. Hanya saja waktunya dipercepat.
"(kegiatannya) Sempat berjalan sebentar. Dari jam 8 sampai jam 10. Cuma minta dipercepat. Yang menyampaikan kedalam untuk dipercepat itu Ketua DPRD (Sudiono Fauzan)," katanya.
Pantauan di lokasi, usai mendapat penolakan, kelompok Syiah satu persatu membubarkan diri. Dalam perjalanan keluar dari lokasi kegiatan,  para peserta peringatan tersebut dijaga ketat oleh pihak keamanan.
Sekitar pukul 10.22 WIB, gabungan kelompok tersebut membubarkan diri karena menganggap kegiatan oleh kelompok Syiah sudah bubar.

Sanusi Ditangkap KPK, Gerindra Diingatkan Pilih Calon Gubernur Berintegritas

Anggota fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, saat ditemui wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (14/6/2015).

JAKARTA, - Penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi oleh KPK menjadi pukulan telak bagi Partai Gerindra.

Apalagi, Sanusi masuk dalam daftar bakal calon gubernur DKI Jakarta dari internal Partai Gerindra.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai, penangkapan tersebut menunjukkan pentingnya intergritas seorang kandidat kepala daerah.
"Ini ironi ketika mereka ingin maju pada Pilkada, tetapi belum selesai dengan diri sendiri. Mereka belum bisa menunjukan bahwa mereka pantas dipilih dengan menghindari hal yang paling diharamkan, yaitu korupsi," kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/4/2016).
 

Yunarto mengatakan, dalam survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia, salah satu alasan masyarakat mendukung seorang kandidat kepala derah adalah kredibilitas dan keinginan kandidat tersebut untuk melawan korupsi. "Ini menjadi titik balik bagi Gerindra untuk memilih calon-calon yang memang punya niat baik, integritas dalam memberantas korupsi," ujar Yunarto.
Sebelumnya, Charta Politika Indonesia merilis hasil survei preferensi politik warga Jakarta jelang Pilkada DKI tahun 2017.
Hasilnya, petahana Basuki Tjahaja Purnama unggul mendapatkan hasil tertinggi dengan 44,5 persen.
 

Sementara itu, kandidat calon gubernur dari Gerindra, yakni Sandiaga Uno, hanya 1,5 persen. Yunarto belum dapat memastikan apakah penangkapan kader Gerindra M Sanusi ini berpotensi mempengaruhi elektabilitas bakal calon dari Gerindra atau tidak.

KPK Periksa Kajati dan Aspidsus Kejati DKI Terkait Suap BUMN

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama pimpinan KPK dan perwakilan Kejaksaan Agung saat mengumumkan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Kamis (31/3/2016).

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tomo Sitepu, Jumat (1/4/2016) dini hari. Keduanya diperiksa hingga subuh, sebagai saksi terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis (31/3/2016) pagi.
"Semalam telah dilakukan pemeriksaan awal, saksi dari Kejati DKI, Pak SS dan TS. Selesai pemeriksaan jam 5 pagi," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jumat pagi.
Agus menambahkan, keterangan keduanya diperlukan sebagai data awal.
"Kita periksa orang kan tidak sembarang. Tidak punya data apa-apa orang dipanggil saksi. Dan itu strategi pemeriksaan," imbuhnya.
Dalam operasi tangkap tangan kemarin, KPK menangkap tiga orang di salah satu hotel di daerah Cawang, Jakarta Timur.
Mereka adalah SWA yang menjabat Direktur PT BA, salah satu BUMN. Kemudian, DPA senior manager PT BA dan MRD seorang swasta.
DPA menyerahkan uang kepada MRD di toilet pria di hotel itu. MRD, menurut KPK, adalah perantara. Setelah digeledah pascapenangkapan, ditemukan uang 148.835 dollar AS atau Rp 1.934.855.000 (kurs 1 dollar AS = Rp 13.000).
Penyerahan uang itu terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di PT BA yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi DKI.
KPK maupun Kejaksaan belum mau menjelaskan soal kasus korupsi di PT BA. Pasalnya, penyelidikan masih berlangsung.

Sanusi Kerap Kritik KPK dan Yakin Ada Korupsi Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi membantah pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebutkan kalau jam tangannya bermerek Richard Mille seharga Rp 1,4 miliar.

JAKARTA,  Anggota DPRD DKI Jakarta yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohamad Sanusi sering mengkritik lembaga antikorupsi tersebut. Sanusi beberapa kali menyebut KPK lamban dalam mengusut laporan indikasi kerugian daerah terkait pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

Politisi Partai Gerindra itu bahkan menuding KPK lambat mengusut laporan mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras karena adanya keterlibatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Sebagai perbandingan, lihat saja gimana pimpinan KPK yang sekarang. Sejak ditinggal Pak Ruki (Plt Ketua KPK sebelumnya, Taufiqurrahman Ruki), KPK menjadi berubah sama sekali. Kasus Sumber Waras saja enggak beres-beres itu," kata Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/3/2016).

Sanusi menilai pembelian lahan RS Sumber Waras sangat jelas terindikasi korupsi. Ia mengatakan itu karena merujuk laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Sanusi, laporan BPK sudah menyatakan adanya kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar. Temuan itulah, kata dia, yang membuat BPK akhirnya meminta KPK untuk melakukan investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras.

Ia pun meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan pejabat-pejabat di Pemprov DKI, tak terkecuali Ahok.

"Ya kalau enggak pak gubernur, bisa jadi kadisnya yang bermain. Nanti saja kita lihat," ujar Sanusi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan bahwa kader partainya, Sanusi, ditangkap tangan oleh KPK.
"Ya memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Mohamad Sanusi," kata Dasco.
KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dua kasus yang berbeda pada Kamis (31/3/2016). Namun, KPK masih belum mau mengungkap identitas pelaku yang ditangkap dan rincian kasus yang didalami.
Sejak tadi malam, kesibukan terjadi di KPK. Sejumlah mobil penyidik pun berdatangan pada tengah malam hingga subuh tadi.

Salah satu di antaranya yang terlihat adalah seorang pria yang mirip Sanusi, yang juga menjadi bakal calon gubernur DKI dari Partai Gerindra.
Ruang kerja Sanusi di kantor Dewan pun telah disegel KPK.
Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi KPK apakah Sanusi merupakan salah satu orang yang ditangkap tangan KPK pada Kamis malam.
Saat ditanya apakah salah satu yang ditangkap tangan adalah Sanusi, Agus Rahardjo tidak mau menjawab. Agus mengaku tidak hafal nama-nama pihak yang ditangkap tangan KPK pada Kamis malam.
"Saya sudah dilapori, nama saya enggak hafal. Tunggu konpers saja," ujar Agus.

Komentar Lulung soal Tertangkapnya Sanusi oleh KPK

 
Haji Lulung saat menyambangi kediaman Rhoma Irama, Jakarta, Jumat (18/3/2016).

JAKARTA,  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengetahui kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) dari pemberitaan. Namun, dia belum mengetahui kasus apa yang menjerat anggota Dewan itu. Lulung pun mendukung upaya KPK jika ingin melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI.
"Kalau saya sih sebagai pimpinan mendukung saja. Selama penggeledahan itu bisa membantu menambah barang bukti," ujar Lulung ketika dihubungi, Jumat (1/4/2016).
Menurut Lulung, Sanusi merupakan sosok yang baik dan low profile. Sanusi juga dikenal sebagai sosok yang tidak terlalu banyak berbicara.
Namun, dia tidak mengerti kalau Sanusi justru terjerat kasus korupsi. Menurut dia, tidak ada yang bisa benar-benar tahu seperti apa niat seseorang.
Lulung menyayangkan jika benar ada anggota Dewan yang terlibat korupsi. Dia pun bertekad untuk terus menjaga diri dari tindak korupsi.
"Ya, kalau saya sih sudahlah bagi teman-teman yang mau kaya begitu, biarinlah yang penting saya engak. Insya Allah saya dijaga terus sama Allah," ujar Lulung.

Ruhut: Dubes Yusron Harus Menghadap Jokowi Ajukan Pengunduran Diri

Yusron Ihza Mahendra 

JAKARTA,  Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengunggah pernyataan berbau SARA terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di akun twitternya.
Ruhut meminta adik Yusril Ihza Mahendra itu segera menyadari bahwa yang dilakukannya adalah suatu hal yang salah dan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Dubes.

"Saya kira dia harus menghadap Presiden Jokowi dan mengajukan pengunduran diri," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).
Ruhut menilai, pernyataan Yusron jelas telah melenceng dari tugasnya sebagai dubes dan hanya untuk kepentingan pribadi, yakni memenangkan kakaknya Yusril melawan Ahok di Pilgub DKI 2017.
Ia juga menilai, Yusron telah melanggar etika dan prinsip bangsa Indonesia yang hidup di bawah keberagaman.

"Karena dubes, dia di sana bisa mengatasnamakan bangsa indonesia. Tapi kelakuannya memalukan kita," ucap Ruhut yang mengaku sebagai tim sukses Ahok.
Jika Yusron tak segera mengajukan surat pengunduran dirinya, maka Ruhut menyarankan agar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo segera bertindak tegas.
"Tidak cukup hanya memperingatkan, Presiden sebaiknya menarik Yusron sebagai dubes," ucap Ruhut.

Ketika diminta tanggapan atas kritikan dari berbagai pihak, Yusron belum mau berkomentar.
Yusron sempat berkicau soal Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.
Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.
Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa.

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).
Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menurut Djarot, Tertangkapnya Sanusi Momentum Bersih-bersih di DPRD DKI

JAKARTA, - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dalam sebuah operasi tangkap tangan, Kamis (31/3/2016). Menurut Djarot, tertangkapnya Sanusi menandakan bahwa korupsi masih merajalela. Oleh Karena itu, ia menilai, penangkapan Sanusi bisa jadi momentum "bersih-bersih" di lingkungan DPRD DKI.
"Sekalian bersih-bersih semuanya. Dan paling bagus, bersih-bersih dari atas," kata Djarot di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).
Secara kebetulan, Djarot merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang organisasi. Ia mengaku sering memperingatkan para kader partainya di DPRD DKI agar tidak mencoba-coba korupsi maupun narkoba.
Ia menegaskan jika ada kader PDI-P yang melakukannya, maka akan langsung dipecat.
"Bahkan ketua umum (Megawati Soekarnoputri) bolak balik nekankan awas-awas gitu ya. Satu korupsi dua narkoba, pasti abis. Langsung dipecat, enggak perlu nunggu lama," ujar Djarot.

Bawa Pistol, Seorang Pria Ditangkap sebelum Naik Pesawat

 
Polsek Kawasan Bandara Sentani Tampak Kapolsek Bandara Sentani Iptu Wilston Latuasan menunjukkan barang bukti senpi dan amunisi yang diamankan dari salah satu penumpang pesawat pada Jumat (1/4/2016)

SENTANI,  Aparat kepolisian mengamankan seorang warga berinisial RS saat kedapatan membawa senjata api rakitan dalam pemeriksaan X-Ray di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (1/4/2016).

Pria yang berasal dari daerah Bonggo, Kabupaten Sarmi diamankan sekitar pukul 07.05 WIT. Rencananya, RS akan menaiki pesawat Lion Air JT 795 dengan tujuan Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam koper milik RS berwarna coklat, pelaku menemukan senpi rakitan tersebut. Sekitar pukul 08.00 WIT, RS dan barang bukti senpi dibawa ke Mapolsek Bandara Sentani.
Kapolsek KP3 Kawasan Bandara Sentani Iptu Wilston Latuasan membenarkan penangkapan RS ketika melewati ruang pemeriksaan X-Ray.
"Senpi ini berbentuk seperti jenis senjata FN. Saat ini, pelaku sedang menjalani pemeriksaan. Ia mengaku membawa senpi tersebut untuk berburu," kata Wilston.
Dia pun menambahkan, dari hasil penggeledahan di rumah pelaku di Jalan Sosial BTN Sentani, aparat berhasil menemukan 20 butir amunisi.
"Kami menemukan 15 butir amunisi kaliber 5,5 milimeter dan lima butir amunisi kaliber 3,38 milimeter. pelaku akan dibawa ke Markas Polres Jayapura untuk menjalani pemeriksaan lanjutan," tambah Wilston.

Sanusi Ditangkap KPK, Ruhut Sebut "Maling Teriak Maling"

Anggota DPR, Ruhut Sitompul, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, setelah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pusat olahraga Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Rabu (12/3/14). 

JAKARTA,  Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, Anggota DPRD DKI asal Fraksi Gerindra M Sanusi selama ini paling sering menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Nyatanya, justru Sanusi ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ini kan namanya maling teriak maling," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (1/4/2016).
Anggota Komisi III DPR ini menilai, sejak Ahok memutuskan meninggalkan Partai Gerindra, para politisinya mulai panik dan "kebakaran jenggot". Mereka berusaha menyerang Ahok dengan berbagai cara.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Anggota fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, saat ditemui wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Namun, lanjut Ruhut, apa yang menimpa Sanusi ini setidaknya menjadi pelajaran bagi para politisi, khususnya yang selama ini kerap menyerang Ahok. Mereka diminta berkaca diri terlebih dahulu.

"Semua politisi Gerindra sebaiknya belajar menunjuk dirinya sendiri sebelum menunjuk orang lain," kata Ruhut yang mengakui sebagai Timses Ahok ini.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan bahwa kader partainya, Sanusi, ditangkap tangan oleh KPK.
"Ya memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Mohamad Sanusi," kata Dasco.
Istri Sanusi, Naomi Shallima, juga membenarkan. Namun, ia tidak tahu kasus apa yang menimpa suaminya.

KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dua kasus yang berbeda pada Kamis (31/3/2016).
Namun, KPK masih belum mau mengungkap identitas pelaku yang ditangkap dan rincian kasus yang didalami.
Soal kasus yang menjerat Sanusi, KPK baru akan menjelaskan pada sore nanti. Namun, ruang kerja Sanusi dan ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik sudah disegel.

Praperadilan Diterima, Kejaksaan Diminta Lanjutkan Perkara Novel Baswedan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel baswedan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015)

BENGKULU, Hakim menerima gugatan praperadilan atas surat ketetapan penghentian penuntutan atas perkara Novel Baswedan, Kamis(31/3/2016). Hakim meminta kejaksaan mengembalikan berkas perkara itu ke pengadilan.

 

"Menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon diterima dan meminta kepada pihak termohon (kejaksaan) untuk segera mengembalikan berkas dakwaan ke Pengadilan," kata hakim Suparman saat membacakan putusan di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu sekitar pukul 14.00 WIB.

 

Dalam putusannya, hakim memerintahkan kejaksaan menyerahkan berkas perkara kasus penganiayaan dengan tersangka Novel ke PN Bengkulu agar kasus tersebut disidangkan.

 

Hakim menganggap bahwa terbitnya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2), yang menyatakan bahwa penghentian perkara dilakukan atas dasar kurangnya alat bukti dan kedaluarsa, adalah tidak sah dan cacat hukum.

 

"Memerintahkan agar berkas perkara Novel Baswedan diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan," katanya.

 

Tim jaksa Kejari Bengkulu selaku termohon menyatakan akan mengambil upaya hukum selanjutnya sambil menunggu salinan putusan dari pengadilan.

Anggota Komisi I: Dubes Yusron Lecehkan Wajah Negara

Chairman Kaidanren Sadayuki Sakakibara bersama Duta Besar Indonesia di Jepang Yusron Ihza Mahendra usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Rabub(8/4/2015).

JAKARTA, Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengunggah pernyataan rasial terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di akun Twitter miliknya. Dia menilai, pernyataan adik Yusril Ihza Mahendra tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang dubes.
"Bu Menlu yang terhormat, saya bukan pendukung Ahok dalam Pilgub DKI. Saya hanya ingin menyampaikan kekecewaan statement Dubes Yusron dalam Twitter yang bersangkutan terkait Ahok yang kicauannya cenderung rasial dan tidak etis," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3/2016).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan, seorang dubes adalah perwakilan di negara sahabat, bahkan sebagai simbol NKRI di negara tersebut. Namun, sikap Dubes Yusron dinilai tidak mencerminkan kebinekaan yang merupakan salah satu pilar dari bangsa ini.

"Dubes Yusron sudah melecehkan wajah negara dengan statement yang cenderung provokatif dan dapat menebar kebencian SARA," ucap dia.
Charles pun berharap, Menlu Retno LP Marsudi bisa merekomendasikan pencopotan Yusron sebagai Dubes RI di Jepang. Dia menilai, yang bersangkutan sudah tidak layak untuk menyandang predikat Yang Mulia Duta Besar.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, sebelumnya mengatakan bahwa Menlu telah mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri agar tidak mengurusi persoalan di luar tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah.
Namun, ia enggan berkomentar mengenai keluhan Ahok terkait tweet Yusron.

"Saya tekankan sekali lagi, kami selalu mengingatkan mereka agar fokus pada masalah, isu-isu, dan tugas-tugas yang diberikan," kata dia.
Yusron sempat berkicau soal Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.
Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.
Pernyataannya itu sebagai tambahan terhadap pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo, yang juga sempat melontarkan hal yang sama. Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasial.
Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa.

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasial, apalagi dia dubes di Jepang, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).
Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Fadli Zon Bela Yusron soal Komentar SARA Terkait Ahok

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016)

JAKARTA, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan yang dilontarkan Yusron Ihza Mahendra bukan dalam kapasitasnya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Ia melihat bahwa pernyataan itu lebih bersifat pribadi daripada sebagai seorang dubes. "Dia kan juga politisi dan pengamat juga, dan kita punya kebebasan berpendapat," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Yusron sebelumnya berkicau soal Ahok melalui akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyinggung Ahok dengan pernyataan bernada SARA.
Fadli meminta agar dibuktikan terlebih dahulu apakah benar pernyataan Yusron mengandung unsur SARA.

Sebaliknya, Fadli justru mengomentari Ahok yang juga kerap melontarkan pernyataan bernada SARA.
"Bahkan ada (pernyataan Ahok) yang kotor segala," kata dia.
Yusron dalam kicauannya menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.
Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.
Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa.

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).
Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Soal Pungli, Kepala TPU Petamburan Mengaku Hanya Bercanda

Suasana di TPU Petamburan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

JAKARTA, Rekaman pembicaraan terkait pungutan liar (pungli) yang melibatkan Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan, Jakarta Pusat, Helmi Ibrahim, disebut hanya sebuah gurauan. Informasi itu merupakan pengakuan Helmi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati.

"Waktu dipanggil ke dinas, dia (Helmi) mengaku kalau obrolan dalam rekaman itu saat sedang bercanda," ucap Ratna kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Ratna melanjutkan, ia tidak setuju jika obrolan seperti itu dianggap sebagai bahan bercanda. Dia pun membenarkan bahwa suara dalam rekaman tersebut salah satunya adalah suara Helmi.

Hal senada diungkapkan oleh pegawai di Kantor TPU Petamburan, Lastri. Dia pun menyampaikan bahwa Helmi melontarkan, pernyataan tersebut hanya sebatas gurauan.

"Pak Helmi kan soalnya memang suka bercanda," kata Lastri.

Sepengetahuan Lastri, rekaman itu berisi pembicaraan Helmi dengan salah seorang wartawan pada bulan Januari lalu. Namun, Helmi tak mengetahui bahwa perbincangan itu direkam.

"Saya juga enggak tahu jelasnya karena saya kan enggak seruangan. Orangnya yang merekam juga saya enggak tahu karena enggak perhatikan satu per satu," sambungnya.

Helmi diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga yang akan menggunakan tanah pemakaman. Diduga, uang hasil pungli itu akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadinya.

Sejak kasus itu mencuat ke publik, status kepegawaiannya telah dinonaktifkan. Bahkan, dirinya akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2016.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah besar setelah mengetahui adanya pungutan liar di TPU Petamburan. Dia membungkam penjelasan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Ratna Diah Kurniati dengan bukti rekaman pungli tersebut. 

Saat rapat pimpinan pada Senin (28/3/2016), Basuki memperdengarkan rekaman yang disimpan di dalam ponselnya itu. Lalu, perbincangan dua orang pria terdengar, yang salah satunya disebut Basuki sebagai Kepala TPU Petamburan. 

"Jadi, terserah Anda mau kasih berapa, yang penting cukup buat bayar cicilan mobil tiga bulan, sama BTN dua bulan," demikian bunyi suara dalam rekaman tersebut.

Politik Uang Terjadi dalam Pilkada, Ini Bukti Nyatanya

JAKARTA, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebutkan, sedikitnya ada lima ruang transaksional sepanjang proses pencalonan kepala daerah hingga pemilu terselenggara. Lima ruang tersebut yang membuat ongkos politik menjadi tinggi. Donal membaginya menjadi tiga level, yaitu proses prapencalonan, proses penentuan kandidat, dan proses pasca-pemilihan.
"Tiga level itu sarat sekali dengan transaksi dan suap di dalam proses pemilu," ujar Donal dalam sebuah acara diskusi di Auditorium KH Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Ia memaparkan, "mahar" dalam proses pencalonan sudah akrab di telinga publik. "Mahar" atau suap di dalam penentuan kandidat, menurut dia, merupakan salah satu masalah yang membuat biaya politik tinggi.

Bahkan, Donal memperkirakan, pada tahap inilah biaya politik menjadi yang paling tinggi. Namun, tak ada publik yang bisa memperkirakan jumlahnya karena angkanya pasti tak akan dibuka kepada publik.
Ia pun menceritakan saat ICW beberapa waktu lalu sempat mengundang seorang konsultan politik ke kantornya untuk mencari sejumlah informasi. Dari konsultan politik itu, ICW memperoleh informasi, salah satunya terkait "mahar" politik.
Konsultan tersebut mengatakan bahwa ada salah satu petahana di Sumatera yang menyetor Rp 15 miliar sebagai "mahar" politik kepada partai.
"Kalau ditanyakan ke kandidat, pasti tidak akan mau jawab. Kalau ke partai, tidak mau mengaku. Partai justru mengatakan 'malah kami yang keluar uang,'" tutur Donal.

Meski tak ada partai yang secara terang-terangan mengakui, "mahar" dalam pencalonan kepala daerah adalah realitas yang terjadi. Partai politik akan selalu defensif jika disinggung terkait hal tersebut.
"Selalu bilang enggak ada 'mahar'. Ya 'mahar' enggak ada, tetapi suap ada. Bermainnya di hal-hal terminologi," imbuh Donal.
Selain "mahar" politik, ada pula biaya survei. Donal mengatakan, terkadang disiapkan pula sejumlah uang untuk biaya survei untuk mengangkat elektabilitas seseorang atau sepasang calon kepala daerah.
"Setidaknya ada dua ruang transaksional di tahap pencalonan ini," kata Donal.
Level kedua adalah tahap penentuan kandidat. Ia menyebutkan, biaya politik pada tahap ini tak kalah besar. Misalnya, biaya atribut kampanye dan alat peraga.
Meski negara saat ini telah memberikan subsidi kampanye, sejumlah kandidat kepala daerah tetap berkampanye dengan alat peraga yang dibiayai sendiri. Tak ketinggalan, dalam level ini juga, suap terhadap pemilih sering terjadi.

Adapun di level pasca-pemilihan, suap kepada penyelenggara pemilu sering kali terjadi secara masif, baik dari level terbawah maupun pada level paling strategis.
Untuk di level strategis, suap juga terjadi kepada pengadil perkara hasil pemilu. Misalnya, dalam proses sidang perkara hasil pemilu pada 2014 lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi pada era itu, Akil Mochtar, dijebloskan ke bui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Di tiga proses (level) ini setidaknya ada lima ruang. Maka, tidak salah jika kemudian biaya politik tinggi, yang sebenarnya dipengaruhi oleh suap di berbagai macam level," tutur Donal.
"Maka jangan aneh, kenapa kepala daerah yang terpilih pada akhirnya banyak yang terjerat berbagai macam kasus korupsi," imbuhnya.

Jika Anda Ateis, Akan Dihukum Mati di 13 Negara Ini

Peta negara-negara yang penduduknya paling banyak tidak beragama di dunia. Negara atau wilayak berwarna merah menunjukkan lebih dari 75 pendduduk tidak beragama atau ateis.

LONDON, Di seluruh dunia, sejumlah negara terus mengkriminalisasi orang ateis dan humanis. Bahkan 13 negara di antaranya memiliki undang-undang yang memungkinkan mereka dijatuhi hukuman mati.

Sering terdengar, dunia telah menjadi tempat yang semakin subur bagi sekulerisme.
Pekan lalu, Perdana Menteri Inggris David Cameron memicu reaksi publik negaranya ketika ia mamakai pesan Paskah untuk menggambarkan Inggris sebagai "negara Kristen".
Para pengkritik Cameron menunjukkan, hanya 30 persen orang Inggris yang menyebut dirinya beragama. Fakta ini menjadikan Inggris sebagai negara paling sedikit pemeluk agama. Sekitar 53 persen mengaku tidak beriman dan 13 persen lagi ateis sejati.
Tingginya prevalensi ateisme dan humanisme Inggris mungkin tidak masalah. Namun, banyak orang mungkin akan terkejut bahwa di banyak negara masih ada perlakuan keras terhadap  orang-orang yang “tidak memiliki iman”. Hanya ada dua kemungkinan, hidup atau mati.
Di 13 negara ini, Anda bisa dijatuhi hukuman mati jika tidak memiliki iman, tidak beragama, atau ateis. Negara-negara itu adalah Afganistan, Iran, Malaysia, Maladewa, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Yaman.
Di sejumlah negara lain, hukuman mati bukanlah hukuman formal yang tercantum di dalam UU. Namun, ateis dan humanis akan dibunuh oleh ekstremis agama karena keyakinan mereka itu.
Di negara seperti India dan Banglades, polisi telah dituduh memaafkan pembunuhan tersebut karena gagal untuk menyelidiki mereka dengan benar.
Setidaknya tiga penulis blog yang ateis telah dihukum mati di Banglades setelah mereka menuliskan bahwa bukti ilmiah harus menjelaskan pendapat melampaui keyakinan agama.

Ingin Data Kasus Sumber Waras Dibuka, MAKI Ikut Gugat BPK

Sidang pertama praperadilan kasus RS Sumber Waras, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/3/2016).

JAKARTA, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait pengusutan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras setelah gugatan sebelumnya ditolak oleh hakim.

Namun, pada perkara kali ini, MAKI tidak hanya menggugat KPK, namun juga menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ikut digugatnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tujuan meminta BPK membuka semua data."
"Hal ini untuk segera memberi kepastian proses selanjutnya kasus Sumber Waras apakah dapat dilanjutkan penyidikan tersangka atau sebaliknya dihentikan penyelidikannya," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2016).
Boyamin menilai BPK juga harus digugat karena polemik Sumber Waras berpangkal pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
Dalam sidang sebelumnya, MAKI telah meminta BPK untuk menjadi saksi melawan KPK. Namun, pihak BPK tidak hadir.
"Karena tidak hadir sebagai saksi maka harus ikut digugat, karena dengan ikut digugat maka berkewajiban membuka semua data," ujar Boyamin.
Gugatan baru ini telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 54/pid.prap/2016/pn.jkt.sel. Hakim Tursina Aftianty, Rabu (30/3/2016) menolak permohonan MAKI yang meminta agar status meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.
Usai Hakim membaca putusan dan MAKI menerima, Boyamin langsung mendaftarkan gugatan baru pada hari itu juga. KPK digugat atas dugaan penghentian penyelidikan tidak sah.
Belum ada perkembangan baru dari penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras sejak pertama diusut pada September 2015 lalu. Saat ini, statusnya masih penyelidikan berdasarkan surat perintah Sprin.Lidik/65/01/09/2015.

Charta Politika: Mayoritas Pemilih PDI-P Pilih Ahok Jadi Cagub DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima buku "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat" dari Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, di Gedung Arsip Nasional, Rabu (23/3/2016).

JAKARTA,  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memang belum menentukan sikap resminya akan mendukung siapa dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari hasil survei Charta Politika dari tanggal 15 - 20 Maret 2016, ternyata sebagian besar pemilih PDI-P di DKI Jakarta memilih Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
Dari 400 responden Charta Politika, pemilih PDI-P paling besar, yakni sebanyak 19,3 persen. Dari responden yang merupakan pemilih PDI-P itu, sebanyak 67,5 persen memilih Ahok kembali menjadi gubernur DKI Jakarta.
Kader PDI-P yang digadang-gadang menyaingi Ahok yakni Tri Rismaharini hanya mendapat 14,3 persen.
Sementara bakal cagub lainnya mendapat kurang dari lima persen seperti Yusril Ihza Mahendra (3,9 persen), Abraham Lunggana (2,6 persen), Hidayat Nur Wahid (1,3 persen). Sisanya, 10,4 persen tidak memilih atau tidak menjawab.
Lantas, apakah PDI-P akan mengusung Ahok?
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika mengungkapkan kemungkinan PDI-P mendukung Ahok masih terbuka lebar. Sebab, hingga saat ini, suara penolakan hanya datang dari kader PDI-P, bukan dari sang pengambil keputusan di partai banteng hitam tersebut.
"Ibu Megawati sampai saat ini belum bersuara. Jadi masih ada kemungkinan PDI-P mendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta," kata Yunarto di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Hasil survei PDI-P tak jauh berbeda dengan Partai Gerindra. Sebagian besar pemilih Gerindra dalam survei ini juga memilih Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta.
Dari 400 responden yang disurvei Charta Politika, 13 persen memilih Gerindra sebagai partai politik untuk menyalurkan aspirasinya.
Dari para pemilih Partai Gerindra itu, 51,9 persen justru memilih Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sisanya, 15,4 persen memilih Yusril Ihza Mahendra, 5,8 persen memilih Sadiaga Uno, 5,8 persen memilih Hidayat Nur Wahid, 3,8 persen memilih Adhyaksa Dault, 7,7 persen memilih calon lain, dan 5,8 persen tidak memilih atau tidak menjawab.
Pengumpulan data untuk survei itu dilakukan pada 15-20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan metode kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan di DKI Jakarta.
Survei ini dijalankan dengan menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error lebih kurang 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini dilakukan setelah Ahok mengumumkan bakal calon wakil gubernurnya, Heru Budi Hartono.

"Obat" dari Ahok Mencegah Tawuran di Cibesut

Ruang terpadu ramah anak (RPTRA) diresmikan di Cipinang Besar Utara (Cibesut), Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

JAKARTA,  Wilayah Cipinang Besar Utara (Cibesut) di Jatinegara, Jakarta Timur dikenal rawan tawuran remaja. Wilayah itu terletak persis di belakang Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.
Pemerintah DKI kemudian membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di wilayah Cibesut dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
RPTRA tersebut diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Rabu (30/3/2016).

Selain menjadi tempat rekreasi, taman ini harapkan jadi 'obat' tawuran bagi remaja.
Dengan adanya taman ini, remaja setempat dapat menyalurkan energinya ke hal-hal positif, misalnya dengan bermain futsal di RPTRA.
"Insya Allah dengan adanya ini, apalagi ada lapangan futsalnya, bisa (hilangkan tawuran)," kata Ratna, warga RT 07 RW 13 Cibesut, saat berbincang dengan Kompas.com, di sela peresmian RPTRA, Rabu pagi.
Yanto, warga RT 02 RW 06 Cibesut itu mengatakan, tiga bulan belakangan tawuran di Cibesut mulai hilang.
Ia sepakat kalau remaja bisa dialihkan kegiatannya di RPTRA sehingga mengurangi potensi tawuran.
Namun, ia mengingatkan bahwa pencegahan tawuran tidak hanya melalui penyediaan taman.
"Saya sudah bilang, fokusnya jangan cuma tawuran, dibelakang itu pasti ada sesuatu. Biasanya karena narkoba, tapi sekarang sudah enggak tawuran, karena sudah ditangkap-tangkapin," ujar Yanto.
Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengamini harapan warga tersebut.

Bambang berharap, sarana futsal yang dibangun di dalam RPTRA bisa mengurangi tawuran remaja.
"Di jalan depan sini kan suka jadi tempat berantem. Adanya taman ini bisa jadi tempat komunikasi dan bertemunya warga. Jadi tokoh-tokoh bisa menghimpun, suruh berantem pakai bola main futsal di sini saja," kata Bambang, pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, setelah RPTRA ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, akan digelar turnamen futsal yang melibatkan pelajar setempat.
Berdasarkan catatan Kompas.com, tawuran cukup besar melibatkan puluhan remaja pernah terjadi Juni 2015 di Cibesut.
Sebanyak 40 orangtua yang anaknya terlibat tawuran pernah dipanggil ke kantor lurah untuk pembinaan.
Tawuran itu terjadi pada bulan Ramadhan. Lurah Cibesut, Sri Sundari, ketika itu mengancam akan membawa masalah tawuran ini ke polisi.
Saat tawuran, para remaja menggunakan senjata tajam dan batu. Tawuran ini berawal dari masalah sepele, yakni saling ejek antar-remaja.
Kini, dengan hadirnya RPTRA Cibesut, diharapkan warga lintas usia dapat menyatu dan melakukan kegiatan positif.

Parpol yang Dukung Cagub Independen Dinilai Hanya "Pembonceng"

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat menghadiri diskusi yang diselenggarakan MMD Initiative, di Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).

JAKARTA, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menganggap aneh jika partai politik yang mendukung bakal calon perseorangan. Sebab, menurut dia, partai politik tidak boleh mengintervensi calon perseorangan.
"Aneh menurut saya, meletakkan partai politik dalam posisi yang sulit karena ternyata mereka cuma membonceng calon petahana. Karena kalau ada orang yang sudah bilang dia maju perseorangan, seharusnya dihormati, jangan dia diboncengi dan sebagainya," kata wanita yang akrab disapa Wiwik itu, kepada wartawan, Rabu (30/3/2016).
Selain itu, menurut dia, tidak ada keuntungan yang didapatkan partai politik ketika mendukung calon perseorangan.
Ia menduga parpol yang mendukung calon perseorangan hanya ingin mencari kekuasaan.

Menurut Siti, aturan yang ada menyebutkan bahwa partai politik bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur, bukan mengusung calon perseorangan.
"Ini mendeparpolisasi paling konkret menurut saya, tetapi parpol tidak sadar melakukan itu, sayang sekali menurut saya," ujar dia.
Sejauh ini, ada dua partai yang mengusung bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama. Partai itu adalah Nasdem dan Hanura.

Padahal, Basuki menyatakan akan ikut Pilkada melalui jalur perseorangan atau jalur independen.

"Tidak Ada Makan Siang Gratis bagi Para Relawan"

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat menghadiri diskusi yang diselenggarakan MMD Initiative, di Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).

JAKARTA,  Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, para relawan kini kebanyakan berharap iming-iming balas jasa ketika calon yang mereka dukung berhasil menang dalam pemilu.

"Saya senang kemunculan orang muda turun sebagai relawan. Tapi hendaknya kalau calonnya sudah dilantik, relawan tidak ngerecokin," kata wanita yang akrab disapa Wiwik itu, kepada wartawan, Rabu (30/3/2016).
Berkaca pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, tak sedikit tim sukses pasangan Jokowi-JK yang mengantre mendapat jabatan.
Wiwik menyebut, ada relawan yang ikhlas mendukung calonnya. Namun, jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding relawan yang berharap mendapat imbalan.
"Tadinya saya senang relawan itu meluruskan sistem kita, ikut membangun sistem. Tapi ujungnya tidak seperti itu juga, mereka mau untung. Tidak ada makan siang gratis bagi relawan, artinya berpikir kalau kamu menang tolong dong saya diberikan reward," kata Wiwik.
Pada akhirnya, kata dia, relawan tak berbeda jauh dengan politisi. Sebab, kata dia, Pilkada dijadikan batu loncatan sebagai pijakan dia meraih jabatan tertentu.
"Oleh karena itu, kalau anda mau maju (pemilu), ada tim relawan seperti itu diomongin saja. Sama seperti saya, jadi dosen, kamu mau kasih apapun, kalau menurut saya nilainya B ya B," kata Wiwik.

Penggabungan Pengurus Golkar Rampung, Ical Tetap Ketum, Agung Wakilnya

Wapres Jusuf Kalla (tengah) selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar bersama dua petinggi Partai Golkar Agung Laksono (kiri) dan Aburizal Bakrie menggelar jumpa pers seusai melakukan pertemuan tertutup di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016). Pertemuan itu untuk membahas rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) guna menindaklanjuti SK Menkumham yang memperpanjang SK Munas Riau dengan komposisi kepengurusan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Agung Laksono sebagai wakil.

JAKARTA,  Proses penggabungan dua kepengurusan di tubuh Partai Golkar telah rampung. Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Rabu (30/3/2016) kemarin, telah melakukan finalisasi daftar pengurus baru di bawah struktur DPP hasil Munas Bali. Menurut Agung, jumlah pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali yang baru kini lebih dari 350 orang. Dari jumlah tersebut, 75 orang di antaranya berasal dari kubu Ancol. Pada struktur kepengurusan yang baru ini, Agung menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.
"Sudah final, seperti wakil ketua umum ada yang ditambah, wasekjen ada yang ditambah. Sekjen tetap Idrus Marham, Bendahara Umum tetap Bambang Soesatyo," kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2016).
Agung menegaskan, penggabungan pengurus ini didasari oleh semangat rekonsiliasi dengan tugas pokoknya untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa pada pertengahan Mei 2016.
"Sehingga, tugasnya hanya temporary saja sampai munaslub selesai," ujarnya.

Meski bersifat sementara, kepengurusan gabungan ini tetap akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu dilakukan untuk memberikan legal standing bagi kepengurusan tersebut untuk menyelenggarakan munaslub.
Dia menambahkan, dengan adanya penggabungan ini, maka sudah tidak ada lagi kubu-kubuan di dalam Partai Golkar. Untuk itu, dia mengimbau agar seluruh kader Golkar di daerah menghilangkan perbedaan yang masih ada saat ini.
"Sebab di daerah masih memahami ini Ancol, ini Bali. Jangan tinggalkan dendam dan lika lama, karena partai terus bergerak untuk ke depan," imbaunya.

Charta Politika: 82,8 Persen Warga Jakarta Puas akan Kinerja Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama wawancara wartawan seusai peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

JAKARTA,  Hasil survei Charta Politika menunjukkan bahwa 82,8 persen warga Jakarta mengaku puas akan kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepempinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Rinciannya, sebanyak 21,8 persen menyatakan sangat puas dan 61 persen mengaku cukup puas.
Survei ini dilakukan pada 15-20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan metode kuesioner terstruktur.
Sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan di DKI Jakarta dilibatkan dalam survei ini.
Adapun margin of error dalam survei ini kurang lebih 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini dilakukan setelah Basuki mengumumkan bakal calon wakil gubernurnya, Heru Budi Hartono.

Sementara itu, menurut hasil survei, warga yang tidak puas sebanyak 14,8 persen, dengan rincian 12,5 persen kurang puas dan 2,3 persen tidak puas sama sekali.
Sisanya, yakni sebanyak 2,5 persen memilih untuk tidak menjawab.
Hasil survei yang dirilis, Rabu (30/3/2016) ini juga menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi kerja Ahok di beberapa bidang, tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan kelurahan paling tinggi, yakni sebanyak 84,3.
Dua kinerja lainnya yang mendapatkan angka kepuasan cukup baik adalah program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan tingkat kepuasan warga sebesar 75,8 persen dan Pelayanan Puskemas/Rumah Sakit sebesar 74,3 persen.
Sementara itu, ada tiga bidang kerja Ahok yang dianggap tak memuaskan, yakni penangan kemacetan (75 persen), pengendalian harga bahan pokok (69,8 persen), dan tranportasi umum (46,3 persen).
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, tingkat kepuasan publik merupakan modal sosial bagi Basuki Ahok menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sebagai petahana, modal tersebut harus dijaga baik oleh Basuki agar kembali terpilih.

Pasalnya, menurut dia, elektabilitas tinggi saja tak menjamin petahana bisa menang dalam pilkada.
"Kalau seorang calon bisa menjaga tingkat kepuasan publik sebanyak 70 persen, itu most likely biasanya menang, 60 - 70 persen, punya kemungkinan besar untuk menang asal mengimbangi pola kampanye kandidat lain. Kalau 50 sampai 60 persen biasanya lampu, kuning, below (di bawah) 50, biasanya incumbent kalah," kata Yunarto.
Ia juga menyampaikan bahwa survei ini dilakukan dengan biaya sendiri.

Parpol Lambat Usung Cagub, Ahok yang Untung

JAKARTA,  Partai politik dianggap lamban dalam mengusung bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hingga Kamis (31/3/2016), baru dua parpol yang menentukan sikapnya pada Pilkada, yakni Partai Hanura dan Partai Nasdem.

Kedua partai itu mendukung pencalonan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melalui jalur independen.
"Kalau semangatnya ingin mengalahkan petahana, harusnya cepat mencari orang terbaik secepat mungkin. Karena kalau buang-buang waktu, yang untung Ahok lho, karena Ahok terus kerja," kata Hasan, kepada wartawan, Rabu (30/3/2016).
Ketika Ahok bekerja, kata dia, maka hal itu juga termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
Semakin lama parpol mengusung calon, maka calon gubernur yang diusung nantinya akan semakin singkat waktunya untuk bersosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini dinilai akan membuat parpol merugi. "April 2015, kami memunculkan nama Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) dan ibu Risma (Wali Kota Surabaya). Dua tokoh itu angkanya bisa bersaing dengan Ahok," kata Hasan.

Namun,  parpol tidak tangkas menangkap semangat itu. Mereka terus diam dan mengulur waktu untuk mengusung Ridwan dan Risma.
"Sampai akhirnya mereka (Ridwan dan Risma) menetapkan diri untuk tidak maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ya sudah. Kalau diproses sejak setahun lalu, saya yakin ada yang mau ke Jakarta," kata Hasan.

Jika Ada Pungli di Pemakaman, Laporkan ke Nomor Ini

JAKARTA,  Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta membuka call center untuk melayani pengaduan mengenai adanya pungutan liar di tempat pemakaman umum (TPU). Jika ada petugas pemakaman yang meminta uang, maka warga calon pengguna lahan makam diminta untuk melaporkannya ke nomor (021) 5328454/5329453.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Ratna Diah Kurniati mengatakan, dalam proses penggunaan lahan makam, warga calon pengguna lahan makam hanya dikenakan retribusi Rp 40.000-100.000.
"Tidak ada biaya-biaya lainnya. Jadi kalau ada yang meminta biaya yang tinggi, silahkan telepon nomor call center kami," kata Ratna saat dihubungi, Kamis (31/3/2016).
Sebelumnya, Gubernur Bassuki Tjahaja Purnama mengaku mendapatkan rekaman berisi percakapan salah seorang Kepala TPU dengan warga yang akan menggunakan lahan pemakaman.
Dalam rekaman itu, terdengar bahwa si Kepala TPU meminta sejumlah uang kepada warga itu.

Terkait rekaman tersebut, Ratna belum dapat memastikan apakah orang di dalam rekaman itu adalah bawahannya.
Namun, ia meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan orang yang menawarkan jasa penguburan di TPU.
"Karena banyak warga sekitar yang mengaku pekerja makam kerap menawarkan makam dengan harga yang cukup tinggi," ujar dia.

"Kami Waria Juga Manusia..."

Tia, Koordinator OPSI wilayah Sumatera Utara meminta masyarakat berhenti memberi stigma buruk dan diskriminasi kepada waria

Namanya Setiadi, panggilannya Tia. Waktu ditemui di salonnya di kawasan Marelan, Kota Medan, waria bertubuh kurus tinggi ini sedang kurang enak badan.

Tia adalah Koordinator Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) wilayah Sumatera Utara. Lembaga berjaringan nasional, tempat berkumpulnya para pekerja seks perempuan, waria, dan laki-laki. OPSI sudah ada di 20 provinsi di Indonesia, sebuah langkah maju bahwa pekerja seks mau mengorganisir diri dalam pemberdayaan berjaringan.
Tia mengaku selama ini dirinya tidak pernah merasakan stigma negatif dan diskriminasi dari para pekerja medis. Saat dia ingin mendapatkan pelayan kesehatan yang pantas dan sesuai haknya, tak ada kendala.
Namun, menurut dia, perlakuan yang berbeda dialami waria lain. Tia menyebut, mereka merasakan apa itu pandangan buruk dan perbedaan perlakukan. Khususnya saat berhadapan dengan tenaga medis dan ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Belum apa-apa, mereka sudah teriak, ih ini HIV-AIDS, ya? Di depan umum pula. Di mana letak kerahasian itu? Pas ketemu terakhir, teman aku itu bilang dia drop, tak mau datang lagi berobat. Udah meninggal dia. Tapi banci ke banci tahu semua dia HIV, siapa yang buka rahasia ini kalau bukan dokter-dokter itu?" kata Tia,  Rabu (30/3/2016).
Dirinya pernah membahas soal ini kepada Komisi Perlinduang AIDS dan Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Ternyata malah mendapat masalah lain, setelah tervonis HIV-AIDS dan mendapat berbagai macam diskriminasi yang tidak mengenakkan hati, para teman waria yang didampinginya tidak mau lagi memeriksakan diri atau sharing ke kedua instansi tersebut karena persoalan biaya cukup besar untuk penghasilan waria yang pas-pasan.
"Kayak kami ini, kebanyakan bisa dibilang orang hilang lah. Akhirnya orang itu jadi enggak mau berobat dan cuma bisa pasrah. Ada di beberapa tempat memang minum ARV (antiretrovirus) gratis, tapi harus cek kesehatan pribadi dulu. Ini harus bayar sampai ratusan ribu, ini yang berat, akhirnya banyak kawan-kawan waria yang malas dan pasrah aja, kasihan sih," ucapnya masgul.
Keadaan ini membuatnya bimbang.  Dia tidak punya kemampuan dan keahlian apapun yang bisa membantu menghilangkan penderitaan teman-temannya.
"Aku sendiri sampai saat ini bertanya apa tanggungjawab ku, kayak mana nasib kawan-kawan ku, enggak usah cerita kawan-kawanku, nasib ku sendiri ke depan kayak mana? Karena rasanya kayak diabaikan. Jujur, senioran-senioran aku yang waria, udah pada enggak ada lagi," ucapnya pelan.
Beberapa tahun ke belakang, waria berkulit putih inilah yang paling muda. Masih dibawa kemana-mana sama 'mamak ayam-mamak ayam'-nya, termasuk berorganisasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan.
Sekarang, Tia yang paling tua. Rasanya seperti beban. Sampai akhirnya menjadi Ketua OPSI sejak 7 Agustus 2015, jabatan yang dia tolak berkali-kali karena merasa belum mampu. Tetapi teman-temannya ngotot dan mempercayainya menjadi pemimpin.
Ditanya apakah kawan-kawan waria tidak punya BPJS? Raut wajahnya berubah sendu. Katanya, kawan-kawan waria adalah orang-orang yang lari dari ikatan keluarga. Jangankan Kartu Keluarga, KTP saja kebanyakan mereka tak punya. Ini yang sering menjadi persoalan ketika terjaring razia, tidak ada yang punya kartu pengenal atau identitas apapun.
"Kalau aku, iya tinggal sama keluarga. Kawan-kawanku? Kebanyakan lari dari keluarga. Sepanjang perjalananku kemana-mana, berkawan sama banci-banci, jaranglah orang itu punya KTP. Apalagi BPJS?  OPSI ingin mengeluarkan kartu anggota, seperti OPSI-OPSi di daerah lain, tapi memang belum bisa direalisasikan di Medan. Tak semudah membalikkan telapak tangan, banci juga agak susah untuk diajak melakukan perubahan," cerocosnya sambil tertawa.
Waria yang semasa sekolah dulu selalu juara umum ini membantah stigma bahwa kaumnya adalah biang penyebaran virus HIV-AIDS. Alasannya, waria-waria sekarang sudah dibekali pengetahuan tentang aktivitas seks yang aman, seperti dengan menggunakan alat pengaman.
Survei terakhir menyebaran terbesar virus menakutkan itu, menurut Tia, adalah dari laki-laki dan suami dari ibu rumah tangga yang baik. Alhasil, banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa malah positif HIV-AIDS.
"Jadi jangan dibilang waria yang selalu menularkan, sementara yang kena ibu rumah tangga baik-baik. Kemana laki-laki itu kalau bukan jajan di luar? Jajan itu enggak harus sama waria, lo... Berhentilah memberi kami stigma buruk dan diskriminasi, kami waria juga manusia," kata Tia.

Terkait stigma dan diskriminasi ini, Program Manager Divisi HIV-AIDS Medanplus, Erwin mengatakan, satu sisi harus memberikan pemahaman terhadap teman-teman waria agar tetap sopan dan santun dalam berinteraksi di masyarakat, yang tidak kalah penting masyarakat juga harus diberikan pendidikan dan pemahaman tentang kondisi sekarang ini.
Menurut dia, problem waria yang sering terjadi adalah, petugas di layanan seperti PKM dan rumah sakit yang terkesan tidak ramah dan memandang mereka sebelah mata.
"Dari bahasa tubuh orang yang melayani itu yang terkadang membuat kawan-kawan waria tidak nyaman. Kawan-kawan waria juga kalau datang terkadang dengan dandanan yang wah atau seperti biasanya waria, ini juga membuat mereka tidak nyaman. Intinya sama-sama menjaga supaya tetap berada di zona nyaman," kata Erwin.
Di lembaganya, pendampingan paling banyak datang dari kelas ibu rumah tangga, pria yang berisiko tinggi, dan anak. Terkadang juga ada remaja dari kalangan men sex men (MSM).
Pendiri Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Veryanto Sitohang lebih lugas menyatakan bahwa pusat kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit masih cenderung bias dalam melayani waria. Ia mensinyalir hal ini karena waria dicap sebagai bagian dari populasi kunci terdeteksinya HIV-AIDS.
Stigma tersebut terus menguat karena waria dianggap berisiko, padahal menurut dia, fakta lapangan menunjukkan bahwa ibu rumah tangga dan anak perempuanlah yang merupakan kelompok rentan.
"Sesungguhnya setiap orang berisiko maka perspektif harus diubah. Belum lagi kalau kawan-kawan waria membutuhkan perawatan, sering kali mereka harus mendengarkan nasehat-nasehat karena dianggap berperilaku menyimpang. Kawan-kawan juga mengalami diskriminasi dalam hal penempatan ruangan perawatan," kata Very.
Kalau ditempatkan di ruangan perempuan sering pasien lain tidak nyaman. Waria juga jarang sekali yang punya KTP. Ini berimbas ketika mereka harus akses layanan kesehatan yang mengharuskan memiliki KTP, apalagi BPJS.
"Soal BPJS ini menarik untuk diekspose. Kementerian kesehatan adalah pihak yang paling bertanggung jawab, mereka seharusnya memastikan bahwa setiap warga negara khususnya kelompok marginal seperti waria mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan manusiawi. Ada sosialisasi dan penjelasan kepada pasien satu ruangan dan pelayanan yang ramah oleh perawat dan dokter," ucap Very.

Sementara itu Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin menegaskan, pihaknya tidak pernah membeda-bedakan siapapun pasien yang datang. Dia mengaku heran dengan informasi bahwa kalangan LGBT diperlakukan diskriminatif oleh petugas medis dan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
"LGBT saja kami tidak tahu itu apa, yang kami tahu cuma perempuan dan laki-laki. Itu yang ada di kolom. Di rumah sakit mana mereka berobat? Di mana mereka merasa terdiskriminasi? Kita tidak pernah menjustifikasi siapa-siapa pasien yang datang. RS Pirngadi memperlakukan semua orang sama," tegas Edison

Senada dengan Edison, dr Khairuni Siswi warga Medan yang saat ini menjadi dokter PTT di Puskesmas Gedung Karya Jitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, merasa tidak ada perasaan berbeda atau risih saat di datangi pasien waria.
"Biasa saja, mereka kan manusia juga, walaupun mereka disorientasi. Soal stigma, hehehe.... orang awam ya begitu," ujar Runi.
Baginya, semua orang yang datang harus dilayani dengan layak dan mendapatkan pelayanan yang sama. Jika ditemukan gejala mengarah ke HIV-AIDS maka harus dikonsultasikan lebih lanjut dan dilaporkan ke dinas.
"Kan HIV-AIDS menular bukan hanya dari hubungan seksual saja, walaupun mereka riskan dengan penyakit tersebut. Kebanyakan mereka sakitnya common cold atau ISPA. Malah penyakit infeksi kelamin kebanyakan orang biasa," tambahnya.
Dia mengakui sebagai manusia biasa yang juga punya ketakutan. Namun jika pemeriksaan dilakukan dengan alat pelindung yang standar dan tempat yang sudah standar, pelayanan terbaik harus diberikan. Kalau tidak memiliki sarana dan prasarana yang tidak layak maka rujuklah ke sarana kesehatan yang sudah layak.
"Kalau di Medan, kan ada RS Pirngadi dan RS Adam Malik. Setiap manusia harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa melihat latar belakang manusia tersebut, saya harap semua kita paham ini," kata Runi lagi.
Peneliti dari Pusat Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (PusHAM Unimed) Quadi Azam menyayangka sikap pemerintah yang masih tidak independen dalam memahami hak dasar dari seseorang, padahal ini melanggar etika dan kaidah hukum yang berlaku.
Terkait dengan pelayanan, dalam intrumen internasional dan nasional perinsip yang penting untuk di kedepankan adalah non diskriminasi, siapapun itu dan apapun latar belakangnya.
"Apalagi hak kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara melalui pemerintah dan aparaturnya," kata Quadi.
Dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bisa dilihat pada tujuan yakni adanya hubungan yang jelas tentang hak dan kewajiban berbagai pihak untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Melalui UU ini para waria bisa melaporkan ke Ombusdman atas diskriminasi pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah seperti rumah sakit atau dinas terkait.
Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga tertera dalam tujuan dan asas Pasal 2 dan 3 yakni asas non diskriminasi dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkuat dengan Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
"Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, para waria masuk katagori kelompok rentan karena mereka minoritas. Negara wajib memproteksi untuk melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak dasar salah satunya hak atas kesehatan yang wajib mereka dapatkan setara dengan masyarakat lain," ucapnya.
Kemudian, terkait Perpres Nomor 75 tahun 2015 tentang Ranham 2015 - 2019, bahwa memandatkan kepada setiap daerah untuk melakukan terobosan dan program pemerintah yang mengutamakan pilar pemenuhan, penghormatan, dan pemenuhan HAM, baik melalui edukasi, diseminasi, maupun dalam teknis pelayanan terhadap masyarakat. Dinas kesehatan setiap daerah merupakan bagian/masuk dalam panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia  (Ranham) di setiap daerahnya.
Perpres tersebut menuntut kepada seluruh SKPD termasuk rumah sakit agar menghormati, mematuhi, dan memenuhi hak dasar setiap orang berdasarkan pada mekanisme, standar serta norma HAM internasional, regional dan nasional.
"Sayangnya, Ranham Kota Medan mandul. Panitia sudah terbentuk namun kegiatan terkait Ranham belum tampak terlaksana. Padahal terbentuknya Panranham Kota Medan itu saat gelombang Ranham ketiga yakni melalui Perpres Nomor 23 tahun 2011 tentang Ranham 2011 - 2014. Wujud pelaksanakan Panranham belum tampak, bisa dikatakan belum ada, apalagi di 2015 dan 2016 ini," ujarnya.
Quadi menyebutkan, dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikeluarkan PBB/Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 ada 17 tujuan yang harus dicapai. Salah satu yang penting dari ke-17 itu adalah tujuan ketiga yang bisa diartikan memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia. Ini mengartikan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan adalah bagian penting dari kehidupan dunia dan tugas serja kewajiban semua negara.
"Jika pelayanan kesehatan masih didiskriminasi dan menajemen pelayanan masih buruk, maka hematku, Indonesia khusunya Kota Medan akan sulit mencapai target goals yang diwacanakan oleh PBB itu sendiri," katanya.
Sementara itu,  Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu mengatakan, layanan kesehatan adalah hak warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, suku dan agama. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan asumsi negatif terhadap pasien.
"Kita mengecam jika ada RS dan tenaga medis yang melakukan tindakan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan terhadap pasien. Hendaknya layanan kesehatan berbasis layanan kemanusiaan tanpa memandang apakah jenis kelamin dan orientasi seksual. Kita meminta Dinas Kesehatan memberikan tindakan tegas terhadap petugas kesehatan yang diskriminatif sehingga pemenuhan hak kesehatan masyarakat tidak terganggu," kata Sarma.

Cyrus: Paling Logis Partai Bersatu Tetapkan Satu Nama untuk Melawan Ahok

Bakal Calon Gubernur DKI Yusril Ihza Mahendra. Rabu (23/3/2016)

JAKARTA, Partai politik dinilai sedianya bersatu dan mengajukan satu nama calon gubernur paling kuat untuk dapat melawan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. CEO Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, saat ini partai politik sangat lambat dalam menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Memang yang paling logis adalah partai bersatu menetapkan satu nama untuk melawan Ahok, tetapi kayaknya itu masih agak susah karena ada problem yang belum bisa mereka atasi," kata Hasan kepada wartawan, Rabu (30/3/2016).
Ia mencontohkan ketika Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengumumkan niatnya menjadi calon gubernur DKI.
Yusril pun mulai melakukan safari politik ke beberapa partai politik. Di satu sisi, menurut dia, partai pimpinan Yusril itu tidak memiliki kursi sama sekali di DPRD DKI Jakarta sehingga ada gengsi partai besar untuk tidak mengusung pimpinan partai gurem pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kalau misalnya egonya adalah ingin menyelesaikan Ahok di DKI, kenapa enggak bisa dikurangi sekat-sekat itu? Kalau mau kalahkan Ahok, kenapa sekat itu enggak dihilangkan?" kata Hasan.
Jika parpol masih bertahan dengan egonya masing-masing, menurut dia, maka suara akan terpecah.
"Kalau pertimbangannya obyektif, ketokohan, dan elektabilitas, harusnya ada (parpol yang mengusung Yusril). Tetapi kalau pertimbangannya politik, saya enggak tahu, mungkin masih ada sekat yang tadi disebutkan," kata Hasan.
Yusril sejauh ini mengaku siap menjadi penantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada 2017.
Hari ini, Yusril akan mengambil formulir pendaftaran bakal cagub Partai Gerindra.
Belum ada partai yang menyatakan dukungan kepada Yusril.

Sementara itu, Basuki didukung Partai Nasdem dan Hanura meskipun ia menyatakan akan ikut pilkada melalui jalur independen.

Elektabilitas Tinggi Dinilai Tak Menjamin Kemenangan

JAKARTA,  Elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama "Ahok", masih kuat dibandingkan dengan para penantangnya. Hasil survei Charta Politika yang dilakukan 15-20 Maret menunjukkan bahwa elektabilitas Ahok mencapai 51,8 persen jika disimulasikan dengan 13 nama bakal cagub lainnya.
Di urutan kedua, ada Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dengan elektabilitas 11 persen, kemudian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 7,3 persen, Hidayat Nur Wahid 3,3 persen, dan Adhyaksa Dault 2 persen.
Sisanya sembilan nama bakal cagub lainnya seperti Ahmad Dhani, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana, dengan perolehan dibawah angka dua persen.
Selain itu, ada sekitar 17,3 persen tidak memilih atau tidak menjawab dalam survei ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai, ada beberapa faktor masih kuatnya elektabilitas Ahok.
Salah satunya adalah posisi Ahok yang saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, kuatnya elektabilitas Ahok dinilainya karena belum ada bakal calon, selain Yusril, yang jelas mendeklarasikan dirinya dan dianggap layak maju.
Kendati demikian, Yunarto mengatakan bahwa elektabilitas saja belum cukup untuk membawa kemenangan.
Perlu pertimbangan faktor lainnya bagi masyarakat memilih seorang calon gubernur. Yunarto lantas mencontohkan fenomena dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.
Ketika itu, calon gubernur petahana, Fauzi Bowo, memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga.
Namun, Fauzi tetap bisa dikalahkan Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok.
Padahal, menurut Yunarto, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Fauzi Bowo cukup rendah berdasarkan beberapa survei menjelang Pilkada.
Hal ini berbeda dengan hasil survei terkait kinerja Ahok. Menurut dia, publik saat ini cenderung puas dengan kinerja Ahok memimpin Jakarta.
Hasil survei Charta Politika menyebutkan bahwa kepuasan publik akan kinerja Ahok mencapai 82,8 persen.
"Kalau seorang calon bisa menjaga tingkat kepuasan publik sebanyak 70 persen, itu most likely biasanya menang, 60 - 70 persen, punya kemungkinan besar untuk menang asal mengimbangi pola kampanye kandidat lain. Sebanyak 50 sampai 60 persen, biasanya lampu kuning, below (di bawah) 50, biasanya incumbent kalah," tutur Yunarto.
Menurut Yunarto, tingkat kepuasan publik merupakan modal sosial yang harus dijaga menjelang pemilihan.

Elektabilitas tinggi yang tidak dibarengi dengan tingginya kepuasan publik akan kinerja, tidak menjadi jaminan kemenangan petahana.
"Rasionalitas pemilih Jakarta melihat perubahan di Jakarta terjadi ketika orang maju menantang incumbent (petahana) punya modal sosial berupa track record yang terkait dengan pekerjaan saat jadi gubernur DKI Jakarta nanti," kata Yunarto di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Jokowi dan Ahok datang ke Jakarta dengan keberhasilan kerja mereka menjadi pemimpin di Solo dan Belitung Timur.
Masyarakat melihat kerja keduanya lebih baik dibandingkan dengan kerja Fauzi Bowo di Jakarta selama lima tahun menjabat sebagai gubernur.