Polda Metro Jaya Akan Panggil Saipul Jamil

Penyanyi dangdut Saipul Jamil menjalani pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional (BNN), di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Jumat (19/2/2016).

JAKARTA,  Penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil penyanyi dangdut Saipul Jamil terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukannya. Tuduhan itu dilaporkan oleh mantan asistennya, AW (21 tahun).

Kanit III Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kompol Budi Setiadi, mengatakan pemanggilan terkait laporan AW yang mengaku pernah dilecehkan Saipul sebanyak dua kali.

"Untuk SJ kami sudah koordinasi dengan Pak Dir (Kombes Krishna Murti), akan dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. SJ akan kami periksa sebagai saksi," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/2/2016).

Budi menjelaskan, pemanggilan akan dilakukan setelah penyidik selesai memeriksa saksi-saksi terkait laporan tersebut. Rencananya pemeriksaan para saksi tersebut akan dilakukan Selasa besok.

"Mudah-mudahan ketiga saksi yang kita panggil hadir. Dengan demikian, kalau mereka hadir ada tambahan informasi baru untuk kepentingan penyidikan, baru akan kami lakukan pemanggilan untuk SJ," ucapnya.

Budi menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek Kelapa Gading yang saat ini menahan Saipul  terkait kasus pelecehan seksual terhadap korban lain, yaitu DS (17). Saipul telah dijadikan tersangka dalam kasus itu dan kini mendekam di Rumah Tahanan Polsek Kelapa Gading.

"Kami akan koordinasi dengan penyidik Polsek Kelapa Gading. Untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya nanti Saiful kami bon," tambahnya.

Saipul Jamil dilaporkan AW ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan nomor laporan 901/II/2016/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 24 Februari 2016.

Divonis Empat Tahun Penjara, Polisi Pemeras Pengusaha Segera Disidang Etik

JAKARTA,  Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, AKBP Pentus Napitupulu, akan segera menghadapi sidang Komisi Kode Etik dan Profesi.
Ia telah divonis empat tahun delapan bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bandung.
"Melalui sidang kode etik sedang diproses oleh Propam. Segera kita gelar," ujar Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, Senin (29/2/2016).
Jadwal sidang telah diatur oleh divisi Propam Polri. Jika terbukti melanggar etik, Pentus terancam sanksi pemecatan.
Dalam kasus ini, Pentus memeras seorang pengusaha dan dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pentus ditangkap Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada Juni 2015.
Kasus bermula saat Pentus dan anak buahnya mengendus peredaran narkotika di Bandung. Awalnya ia menangkap wanita berinisial HT yang diduga menjual ekstasi di sebuah tempat karaoke.
Ketika diperiksa, HT menunjuk pria berinisial JK sebagai bos peredaran ekstasi di tempat itu. JK merupakan pemilik tempat karaoke.
PN dan timnya pun meringkus keduanya. Tim Pentus lalu menggeledah sejumlah tempat, termasuk rumah JK.
Dari sana, Pentus menemukan barang bukti sabu seberat lima kilogram. Ia kemudian menawarkan JK untuk "berdamai".
Pentus berjanji tidak mengusut lagi perkara dan akan melepaskannya jika JK memberikan 'uang pelicin'. Mulanya JK menolak, namun pada akhirnya ia menuruti keinginan Pentus setelah berkomunikasi dengan rekannya.
Mulanya Pentus meminta uang Rp 5 miliar, namun setelah dinego akhirnya ia mendapat Rp 3 miliar.
Uang itu diganti dengan bentuk lain yang nilainya kurang lebih sama, yakni USD 80.000 dan empat kilogram emas.

Pemprov DKI Hibahkan Pembangunan Lahan Parkir Rp 70 Miliar ke Polda Metro Jaya

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian saat peresmian Kantor Satrolda Ditpolair Polda Metro Jaya, di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (27/2/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan kembali memberikan hibah kepada Polda Metro Jaya.

Setelah sebelumnya meresmikan Markas Satuan Patroli Daerah (Satrolda) Direktorat Kepolisian Perairan Polda Metro Jaya, Basuki akan membangun halaman parkir di Markas Polda Metro Jaya.

"Hari Rabu (2/3/2016), saya juga mau groundbreaking lapangan parkir Polda Metro Jaya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Menurut Basuki, biaya yang dialokasikan untuk pembangunan halaman parkir Mapolda Metro Jaya tersebut mencapai Rp 70 miliar.

Biayanya berasal dari pengembang, seperti ketika membangunan Satrolda Direktorat Kepolisian Perairan Polda Metro Jaya.

Menurut Basuki, biaya dari pengembang ini boleh saja dialihkan Pemprov DKI Jakarta kepada instansi lain, termasuk Polda Metro Jaya.

"Boleh kan kami hibah. Nanti cuma perlu pergub (peraturan gubernur) doang kok," ujar Basuki.

Pemprov DKI Jakarta zaman pemerintahan Basuki beberapa kali memberi hibah kepada kepolisian.

Pemprov DKI pernah memberi hibah ratusan motor 250 cc ke Polda Metro Jaya. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta memberi insentif pajak kepada polisi yang membantu mengungkap korupsi di DKI dan lain-lain.

Terkait Terorisme, Pemerintah Diminta Waspadai Ormas Puritan

Anggota Komisi VIII, Maman Imanulhaq usai acara diakusi di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/2/2016)

JAKARTA,  Dalam mengupayakan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah diminta mewaspadai organisasi-organisasi masyarakat yang menganut paham puritanisme.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq, paham puritanisme tersebut menjadi akar lahirnya radikalisme. Bahkan paham itu kelak yang menyulut aksi-aksi terorisme.
"Pemerintah harus waspada terhadap organisasi puritan yang menjamur belakangan ini. Apalagi mereka banyak merekrut anggota yang sebagian besar anak muda," ujar Maman di Jakarta, Senin (29/2/2016).
Para penganut paham radikal itu tidak segan melakukan segala cara untuk menyebarkan paham-paham pemikiran mereka. Cara itu termasuk dengan kekerasan, dalam bentuk ujaran maupun fisik.
Kelompok yang menganut puritanisme biasanya berusaha untuk mengembalikan kemurnian ajaran agama yang mereka anut.
Maman menuturkan, mereka hanya percaya pada satu tafsir kitab suci dan memandang tafsir lain itu sebuah kesalahan. Namun, dalam kenyataannya mereka hanya menggunakan tafsir dari satu teks dalam kitab suci.
"Mereka memiliki penafsiran yang salah kaprah terhadap kata jihad itu sendiri," kata Maman.
Lebih lanjut Maman menjelaskan, kelompok puritan itu juga adalah kelompok yang ahistoris. Artinya, tidak menempatkan sejarah Indonesia dan masyarakat sebagai subyek gerakan mereka.
Sebagian besar ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi dan mendirikan negara yang berdasarkan pada hukum agama.
"Paham tersebut jelas tidak memiliki dasar sejarah di Indonesia. Founding fathers kita tidak pernah bercita-cita mendirikan negara agama," kata Maman.
Menurut Maman, ciri lain yang bisa dikenali dari kelompok puritan, mereka seringkali menggunakan bahasa kekerasan melalui internet dan media sosial.
Karena itu, Maman pun berharap polisi merespon bermacam ujaran kebencian di media sosial, agar tidak berkembang menjadi radikalisme.

1.100 Personel Polresta Medan Amankan Kedatangan Jokowi Besok

MEDAN,  Sebanyak 1.100 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Utara, Selasa (1/3/2016) besok.

Personel dikerahkan untuk menjaga jalur-jalur yang akan dilalui presiden dan rombongan.

"Presiden akan mendarat di Knia (Kualanamu International Airport). Setelah tiba, akan langsung berangkat ke Binjai melihat pembangunan Tol Sumatera. Jadi kita dari Polresta Medan bertugas mengamankan jalur yang akan dilalui, seperti Amplas, Ringroad dan Jalan Megawati Binjai," kata Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Senin (29/2/2016).

Pola pengamanan yang dilakukan terbagi dalam tiga ring. Di ring pertama akan ditempati Paspamres, Ring II ditempati personel TNI dan Ring III dari kepolisian.

"Untuk kita, pihak kepolisian akan ditempatkan di Ring III yang bertugas mengatur jalur yang dilawati presiden. Kita juga akan mengamankan setiap pengendara yang melintas saat presiden melintas," jelas Mardiaz.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dijadwalkan berada di Kota Medan dan Kota Binjai pada 27-29 Februari 2016 dalam rangka meninjau proyek jalur kereta api yang menghubungkan Sumatera Utara - Aceh dan jalan tol antara Kota Medan dan Kota Binjai.

Kodam I Bukit Barisan sudah menurunkan 58 penembak jitu dan 2.000 prajurit untuk mengamankan presiden. Namun, kedatangan ini diundur.

"Ada 58 sniper dan 2.000 prajurit TNI yang kita turunkan untuk mengawal Pak Jokowi. Kabar terbaru, Pak Presiden Jokowi datangnya pada 1 sampai 3 Maret 2016," kata Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung.

Menurut Lodewyk, meski jadwalnya mundur, Presiden tetap akan meninjau proyek tersebut. Rombongan rencananya akan bermalam di Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera utara.

"Dari Silangit, Pak Jokowi akan ke Takengon, Aceh. Lalu kembali lagi ke Medan, kemudian ke Palembang," ujarnya.

Pembangunan rel KA Sumut - Aceh merupakan bagian dari proyek KA antarprovinsi yang ditargetkan rampung pada 2018 atau 2019 nanti. Jalur sepanjang 85 kilometer ini menelan biaya Rp 640 miliar yang bersumber dari APBN.

Sementara jalan tol Medan - Binjai sepanjang 16,8 kilometer yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai ditargetkan selesai pada 2016 atau paling lama awal 2017 mendatang.

KPK Tetapkan Anggota DPR dan Pihak Swasta sebagai Tersangka Baru Kasus Damayanti

Ketua KPK Agus Rahardjo, dan para pimpinan KPK lainnya saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/2/2016).

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru dalam kasus suap yang melibatkan politisi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, tersangka baru tersebut berasal dari anggota Komisi V DPR RI dan pihak swasta yang terlibat korupsi.
"Kami sudah tanda tangan sprindik (surat perintah penyidikan) baru, ada yang mau dinaikkan lagi," ujar Agus saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Menurut Agus, penyidik KPK menemukan pengembangan baru dalam kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai pengembangan tersebut.
KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan dilakukan kepada pejabat di Kementerian PUPR, anggota Komisi V DPR, hingga pihak swasta yang diduga terlibat.
Dalam kasus ini, Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir diduga memberi uang kepada Damayanti, dan dua orang stafnya, Julia dan Dessy, masing-masing 33.000 dollar Singapura.
Damayanti merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P. Adapun suap yang diberikan kepada Damayanti terkait proyek Jalan Trans-Seram di Maluku yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat.
Uang sebesar 33.000 dollar Singapura itu merupakan bagian dari commitment fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.
PT WTU mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian PUPR.

Kadinkes Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka Dugaan Korupsi "Incinerator"

BEKASI,  Kejaksaan Negeri Cikarang menetapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi Muharmansyah Boestari (MBS) sebagai tersangka, Senin (29/2/2016).

Pria yang hampir 10 tahun menjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Bekasi itu menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat penghancur limbah medis (incinerator) di 17 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Bekasi.

Adapun pengadaan alat itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp 2 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Cikarang Rudy Pandjaitan mengatakan, sebelumnya MSB ditetapkan sebagai saksi.
Namun, karena bukti mengarah ke MSB, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.

"Penetapannya (tersangka) berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik Kejari Cikarang, bahwa yang bersangkutan sebagai pengguna anggaran dan menyetujui kegiatan yang diduga bermasalah tersebut," kata Rudy, Senin.

Menurut dia, penetapan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan dan alat bukti hukum.

Selain keterangan para saksi, penyidik memperoleh surat-surat dan keterangan ahli terkait mesin tersebut.

"Berdasarkan penghitungan dari BPKP, negara mengalami kerugian mencapai Rp 1,8 miliar," sambung Rudy.

Meski ditetapkan sebagai sebagai tersangka, MSB tidak ditahan karena dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

"Setelah penetapan ini, kami akan kembali memeriksa sejumlah saksi, seperti Kepala Puskesmas, Dinkes, dan pihak ketiga selaku pelaksana proyek," ujar Rudy.

Sebelum MSB ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, penyidik terlebih dahulu menjerat Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berinisial AM.

Adapun AM kini ditahan di Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

AM ditahan karena diduga berperan dalam pengadaan 17 unit mesin incinerator pada tahun 2013.

Ketika itu, AM berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Saat dikonfirmasi, Kadinkes Kabupaten Bekasi Muharmansyah Boestari mengaku belum mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, dia mengaku sudah menyiapkan tim pengacara untuk melakukan pembelaan terkait kasus dugaan korupsi incinerator tersebut. "Saya patuh terhadap hukum dan akan menghadapinya," ujarnya.

Boestari disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 2009, sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2009 mengenai tindak pidana korupsi (Tipikor), subsider Pasal 3, juncto (Jo) Pasal 16, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Polisi: Ivan Haz Mengaku Aniaya Pembantunya

Anggota DPR RI Fraksi PPP, Ivan Safriansyah alias Ivan Haz saat akan dibawa keruang tahanan Polda Metro Jaya pada Senin (29/2/2016). Ivan resmi ditahan terksit kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ia lakukan terhadap pembantu rumah tangganya Toipah (20)

JAKARTA,  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti menyampaikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fanny Safriansyah atau Ivan Haz mengakui perbuatannya yang menganiaya pembantu rumah tangganya.

"Jadi, yang bersangkutan sudah mengakui perbuatan terhadap fakta yang kami sampaikan," kata Krishna di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/2/2016).

Malam ini, Polda Metro Jaya menahan Ivan setelah memeriksa politisi Partai Persatuan Pembangunan itu selama lebih kurang sembilan jam.

Ivan ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penganiyaan PRT. Menurut Krishna, Ivan yang juga putra mantan Wakil Presiden Hamzah Haz ini mengaku menganiaya pembantunya, T (20).

Menurut Krishna, pihaknya sempat terkendala mekanisme undang-undang dalam melayangkan panggilan pemeriksaan Ivan.

Sesuai dengan undang-undang, aparat penegak hukum harus mengantongi izin Presiden untuk dapat memeriksa anggota DPR.

"Pemeriksaan Ivan agak tertunda karena ada UU MD3. Dalam beberapa waktu lalu, kami sudah dapat surat izin, maka kami lakukan pemeriksaan," ucap Krishna.

Akibat dari perbuatannya tersebut, Ivan dijerat Pasal 44 ayat 1 dan 2 serta Pasal 45 UU No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 30 juta.

Kelompok Intoleran Dinilai Jadi Pemicu Terbesar Radikalisme di Indonesia

Pelajar melewati kelas yang dirusak sekelompok orang di Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (6/5/2013).

JAKARTA,  Pengamat sosiologi dari Universitas Nahdatul Ulama, Luluk Nur Hamidah, mengatakan bahwa pernyataan provokatif yang berisi kebencian atas dasar suku, agama, ras dan golongan menjadi faktor pemicu terbesar aksi radikalisme.

Menurut Luluk, ujaran kebencian dari kelompok intoleran sudah tidak lagi berada dalam ranah individu dengan individu. Namun, ini sudah memberi dampak besar kepada masyarakat.
Ia menyayangkan beberapa peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti yang menimpa kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
"Baru-baru ini bahkan ada sebuah kelompok yang mendeklarasikan diri anti-Syiah dan anti-Ahmadiyah," ujar Luluk ketika ditemui di Aula Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Melihat hal tersebut seharusnya kepolisian sudah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil sikap. Apalagi, instrumen hukum yang ada sudah sangat jelas.
Ada instrumen hukum pidana, HAM dan juga ketentuan yang terkait dengan penanganan ujaran kebencian atau hate speech.
"Sangat cukup bagi kepolisian untuk melakukan tindakan, bukan hanya tindakan ketika sudah ada kejadian, tetapi juga pencegahan," ucapnya.
Polisi masih dianggap gamang dan ragu untuk mengambil tindakan ketika menyangkut soal agama, karena termasuk dalam persoalan yang sensitif.
Namun, menurut Luluk, hal tersebut bisa disiasati Polri dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan terkait.
"Kalau ragu-ragu, Polri bisa melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama. Tidak perlu menunggu ada petunjuk atau bahkan fatwa," kata Luluk.
Saat ini, menurut Luluk, perlu ada ketegasan dari kepolisian untuk menindak kelompok-kelompok penebar kebencian, karena ada hak publik yang harus dijaga.
Polisi sebagai penegak hukum harus bisa memenuhi hak atas rasa aman kepada setiap negara.
"Saya kira sikap kurang tegas ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap istitusi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum," ujarnya.

KPK Kirim Penyidik ke China untuk Telusuri Kasus RJ Lino

Mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino saat memenuhi panggilan penyidik di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/2/2016)

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim penyidik ke China untuk menelusuri kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Direktur PT Pelindo II Richard Joost Lino.
Dalam kasus yang menimpanya, RJ Lino diketahui pernah menunjuk perusahaan HDHM dari China terkait pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) pada 2010.
"Untuk menetapkan orang jadi tersangka harus dipastikan dulu. Masih ada pengumpulan bukti-bukti yang lain. Penyidik juga berangkat ke China dulu," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Menurut Basaria, dalam kasus ini, penyidik berupaya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, misalnya, kata Basaria, terkait unsur kerugian dan negara dan upaya untuk memperkaya diri sendiri.
Menurut Basaria, penugasan penyidik ke China bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, beberapa penyidik telah diberangkatkan untuk menyidik kasus yang sama.
RJ Lino merupakan tersangka dalam kasus pengadaan QCC tahun 2010 di PT Pelindo II. Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.
Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp 100-an miliar.
Atas perbuatannya, Lino dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Wali Kota Banda Aceh Bubarkan Kontes Model

 
Piala Indonesia Model Hunt 2016 diamankan saat penggrebekan di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (28/2/2016).

BANDA ACEH, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal membubarkan sebuah kontes model di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (28/2/2016).

Pembubaran itu dilakukan setelah mendapat laporan bahwa banyak peserta kontes yang bertajuk “Indonesian Model Hunt 2016” itu tidak mengenakan pakaian islami.

Seperti dikutip dari Serambi Indonesia, acara dimulai pukul 10.00 WIB diikuti 95 peserta dari 6 agensi dan non-agensi. Beberapa model mengenakan pakaian islami namun sebagian besar mengenakan pakaian layaknya pesta. Bahkan ada yang mengenakan rok pendek dan atasan yang terbuka.

Awalnya, acara tersebut berlangsung tertib, satu per satu peserta melenggak-lenggok unjuk kebolehan di atas catwalk yang diset di bagian tengah aula. Para model hijab mengawali penampilannya dengan desain dan corak hijab. Namun setelahnya, beberapa model dengan pakaian eksentrik dan ‘seksi’ muncul dan membuat suasana di aula hotel menjadi sangat berbeda.

Setelah beberapa menit para model menunjukkan ‘kebolehannya’, suasana aula berubah mencekam saat sesosok wanita datang membuka pintu aula. Suara musik yang tadinya berdentam mengiringi lenggak lenggok wanita di catwalk mendadak berhenti. Beberapa orang tampak berlarian, mencari pintu keluar.

Seorang dewan juri wanita langsung melarikan diri karena berpakaian seksi. Sementara dua orang lagi laki-laki hanya bisa terdiam saat melihat Illiza masuk.

Sosok wanita berjubah hitam itu adalah Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal yang sempat tercengang melihat keadaan di tempat itu. “Assalamualaikum.. tolong panitia kemari, acara ini ada izin tidak?” tanya Illiza.

“Tolong penyelenggaranya mana? Acara ini ada izin tidak?” ulang Illiza dengan nada agak tinggi.

Para model yang berpakaian seksi terlihat panik dan satu per satu menutup auratnya di bagian paha, bahu hingga rambut dengan kain seadanya.

Seorang juri yang juga penyelenggara acara, Pandapotan Siahaan mengatakan kepada Wali Kota, bahwa acara tersebut merupakan kontes model yang diselenggarakan oleh panitia pusat, di bawah Yayasan Supermodel Jakarta.

“Penyelenggaranya dari Pusat Bu, tahun lalu kami juga sudah mengadakan acara seperti ini di sini, tapi pesertanya pakai hijab Bu,” kata Pandapotan, yang kemudian kembali terdiam saat ditanya soal izin.

Illiza menyatakan, acara tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi, karena panitia tidak dapat memperlihatkan izin. Selain itu, mayoritas peserta mengenakan pakaian terbuka sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam yang diberlakukan di Aceh.

“Coba yang berhijab duduk di sebelah kiri catwalk dan yang pakai pakaian terbuka di sebelah kanan,” ujar Illiza yang terus mengelilingi arena catwalk.

“Kami harapkan agensi dan semua peserta yang berpakaian tidak sopan, segera ke balai kota. Kita selesaikan nanti di sana,” ucap dia.

Puluhan petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh menggiring peserta ke bus yang telah disediakan. Petugas juga mengamankan berbagai perlengkapan model di belakang panggung sebagai barang bukti.

Seusai pembubaran, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal kepada media mengatakan, kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah dan melanggar syariat Islam.

Ahok: Namanya Taman Kalijodo, Tidak Pakai Tobat-tobatan

Papan pengumuman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didirikan di atas reruntuhan Kalijodo, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016). Ke depan, bekas lokalisasi dan tempat hiburan malam selama puluhan tahun itu akan menjadi ruang terbuka hijau, ruang publik ramah anak, jogging track, dan lapangan futsal.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut akan tetap menggunakan nama Kalijodo untuk taman yang akan dibangun di kawasan itu setelah ditertibkan.

Di kawasan Kalijodo, rencananya akan dibangun taman atau ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

"Namanya tetap pakai Kalijodo. Saya sudah (adakan) rapim (rapat pimpinan) dan saya sudah putuskan bisa Taman Kalijodo atau RPTRA Kalijodo. Enggak usah pakai tobat-tobatan tetap Kalijodo tanpa huruf H," kata Basuki yang akrab disapa Ahok itu sambil terkekeh di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi sebelumnya menyebutkan taman di Kalijodo akan diberi nama Taman Pertobatan. Alasanya ialah karena kawasan itu tadinya merupakan lokasi prostitusi, perjudian, serta peredaran minuman keras.

Ahok juga menyebutkan bahwa ada 10 arsitek yang ingin menyumbang desain pembangunan Taman Kalijodo. Di taman itu, akan ada fasilitas lapangan futsal, lapangan bola, mushala, toilet, dan jogging track.
"Ada 10 arsitek mau nyumbang, tinggal tempelin saja namanya didesain oleh siapa," kata Ahok.
Taman itu akan dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar.

Keputusan Ridwan Kamil Tak Ikut Pilkada DKI Disambut Bahagia "Netizen"

Wali Kota Baandung Ridwan Kamil.

BANDUNG,  Keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk tak terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi pembicaraan di dunia maya.

Pria yang akrab disapa Emil itu sempat mengumumkan keputusannya melalui akun Twitter pribadinya, @ridwankamil.

"Untuk kebaikan yg lebih besar, hari ini saya memutuskan untuk TIDAK ikut pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Hatur nuhun," tulis Emil, Senin (29/2/2016).

Keputusan Emil pun disambut bahagia para netizen. Hingga pukul 14.30 WIB, tulisan Emil pun langsung di-retweet oleh lebih dari 2.000 pengguna Twitter dan disukai sekitar 974 orang.

"Amin YRA... Salut Pak Wali konsisten. Sukses mewujudkan kebaikan yang lebih besar... Salam hormat," tulis pemilik akun @AndiDewanto.

"Aduh sampe terharu saya bacanya terima kasih atas dedikasinya pak," timpal pemilik akun @saljuapi.

Namun, tak sedikit pula netizen yang justru mendorong suami dari Atalia Praratya itu untuk maju di kursi Jabar 1.

"Hore @ridwankamil di Jabar 1 aja kang, siap bantu sukseskan," kata pengguna akun @herrommy.

Komentar senada juga diungkapkan akun @ragnusa.

"Jawa Barat 1 aja kang 2018. Saya pasti pilih, warga Jawa Barat lebih butuh akang, nuhun," ucapnya.

Pengumunan serupa juga di-posting Ridwan Kamil di akun Instagram-nya, @ridwankamil.

"Geng IG, hari ini saya memutuskan untuk TIDAK maju sebagai calon Gubernur DKI 2017. *Saya mau fokus bantu geng lelaki 32k Bandung," tulisnya.

Postingan Emil pun disukai lebih dari 48.000 netizen.

Berbeda dengan akun Twitter dan Instagram, di akun fanpage Facebook, Ridwan Kamil lebih serius dalam menuliskan alasannya untuk membatalkan berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Postingan Emil disukai oleh 118.609 pengguna dan dikomentari 30.561 netizen.

Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak Disulap Menjadi Lokasi Wisata

Surabaya North Quail di Terminal Gapura Surya Surabaya

SURABAYA,  Gedung Terminal Penumpang Gapura Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak disulap menjadi destinasi wisata baru Kota Surabaya.

Selain menyajikan pemandangan kolam pelabuhan, Surabaya North Quail ini juga menyajikan wisata belanja produk industri kreatif dan kuliner khas Surabaya.

Saat malam hari, pemandangan akan terlihat lebih indah dengan banyaknya lampu kapal dan jembatan Tol Suramadu.

Di lantai tiga dan dua gedung terminal, warga bisa menikmati kuliner khas Surabaya seperti Lontong Balap, Rujak Cingur dan sejenisnya, serta beragam produk industri UKM Surabaya.

Tidak ketinggalan, pertunjukan live music juga turut meramaikan suasana gedung terminal yang baru diresmikan akhir 2014 lalu itu. 

Pada Senin (29/2/2016), lokasi Surabaya North Quail menjadi semakin hidup dengan kedatangan kapal pesiar MS Rotterdam dari Belanda. Sekitar 200 wisatawan mancanegara tampak berbaur dengan warga Surabaya yang penasaran dengan Surabaya North Quail.

Sejumlah warga tampak juga "berselfie" di depan kapal Rotterdam yang sedang bersandar. 

"Saya hanya penasaran, katanya ada lokasi wisata baru di pelabuhan, jadi saya mampir, ternyata lumayan bagus," kata Sudirman, warga Kalikepiting, Surabaya yang bekerja di perusahaan ekspedisi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Sore itu dia mampir ke Surabaya North Quail setelah pulang kerja. Selain mengajak para wisatawan mancanegara menghabiskan waktu di Surabaya North Quail, Pemkot Surabaya juga membawa mereka berkeliling ke sejumlah destinasi wisata kota Surabaya lainnya seperti di wisata Kampung Lawas Maspati, Balai Kota Surabaya, patung Jokodolog, pasar bunga Kayoon dan Museum Tunjungan.

Direktur Utama Pelindo III Jarwo Suryanto mengatakan, sejak Sabtu hingga hari terakhir Senin (29/2/2016), memang digelar pre-launching Surabaya North Quail, untuk melihat respons masyarakat.

"Ternyata respons masyarakat bagus. Jika sambutan masyarakat terus seperti ini, bisa dijadwalkan rutin setiap ada kapal pesiar datang. Sayangnya, jadwal kapal pesiar juga tidak pasti," ujarnya.

Selain sebagai upaya memperkenalkan aset pelabuhan kepada masyarakat luas, Surabaya North Quail juga untuk memperkenalkan Surabaya dan wisatanya kepada masyarakat internasional.

"Kita juga bantu Bu Risma untuk promosi Surabaya," terang Jarwo.

Masyarakat Gayo Berharap Jokowi Bukan Hanya Resmikan Bandara Rembele

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, saat mengunjungi Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, beberapa waktu lalu. Bandar Udara tersebut rencananya akan diresmikan Presiden Jokowi, Selasa (1/3/2016).

TAKENGON, - Rencana kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dataran tinggi tanoh Gayo, Selasa (1/3/2016), mendapat tanggapan beragam dari masyarakat Kabupaten Bener Meriah maupun Aceh Tengah.

"Kita berharap kehadiran Presiden Jokowi bukan hanya untuk meresmikan Bandar Udara Rembele saja, tetapi memanfaatkan diri, bahwa Jokowi adalah bagian dari orang Gayo," kata Fakhruddin, seorang tokoh pemuda di Kabupaten Bener Meriah.

"Dengan demikian, ada pengakuan realisasinya dalam bentuk pembangunan di Kabupaten Bener Meriah maupun Aceh Tengah," lanjut Fakhrud.

Demikian pula harapan Win Wan Nur, seorang tokoh pemuda asal Takengon, Aceh Tengah, yang saat ini berdomisili di Provinsi Bali. Dia mengharapkan pemerintah dua kabupaten itu dapat melakukan komunikasi yang erat dengan Jokowi.

"Sebab keputusan Jokowi untuk meresmikan Bandara Rembele adalah bukti nyata kedekatan emosional antara Jokowi dan Gayo tetap ada," kata dia via telpon seluler.

Dengan komunikasi yang erat, tambah pekerja pariwisata itu, masyarakat berharap Jokowi, dengan berbagai kebijakan strategis secara nasional, dapat langsung menyasar ke tanah Gayo tanpa harus terhalang kebijakan provinsi, seperti perbaikan jalan nasional.

"Terutama sekali untuk keberadaan Bandara Rembele, promosi wisata Gayo terkait kopi bisa lebih ditingkatkan, dan sebisa mungkin diusahakan masuk dalam salah satu kebijakan pariwisata nasional," terang Win.

Secara umum, masyarakat di dua daerah berhawa sejuk itu menganggap bahwa Presiden RI ke-7 tersebut merupakan bagian dari mereka, karena Jokowi pernah menetap selama kurang lebih tiga tahun di daerah penghasil kopi arabika itu.

Sebelum mengecap dunia politik, Jokowi pernah tinggal tidak jauh dari Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Jokowi kala itu bekerja di PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang berkantor di Kabupaten Aceh Utara. Ia menetap di Aceh Tengah terhitung sejak 1986 hingga 1989.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan Bandar Udara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, Selasa (1/3/2016).

Sebanyak 3.250 personel TNI dan Polri akan disiagakan untuk mengamankan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Lari dari Penyekapan, Seorang Kakek Ditemukan Tewas di Sungai

PAMEKASAN, - Muhammad Tirsan (70), warga Dusun Parseh, Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, ditemukan tewas membusuk di sungai Semajid, Dusun Kreteg, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Senin (29/10/2016).

Jenazah Tirsan ditemukan pertama kali oleh Samsah, warga sekitar sungai saat hendak menebang pohon bambu. Sebelum menemukan mayat, Samsah mencium bau busuk. Samsah pun mencari sumber bau tersebut.

"Saya kaget setelah lihat ke dasar sungai ada mayat terlentang sudah membusuk," kata Samsah di lokasi penemuan mayat.

Kabar penemuan mayat cepat tersiar ke warga. Ratusan warga langsung menuju lokasi penemuan mayat meskipun harus menutup hidung karena menahan bau yang menyengat.

Kepala Desa Pademawu Barat, Yusuf Ikhwani langsung menghubungi Polsek Pademawu dan Tim Identifikasi Polres Pamekasan.

"Sebelum ditemukan meninggal, Tirsan menghilang dari rumahnya selama tiga hari," ujar Yusuf.

Keluarga Tirsan, imbuh Yusuf, sudah mencari kemana-mana. Bahkan sampai ke Kabupaten Sampang. Namun dia tidak ditemukan juga. Justru Tirsan ditemukan tewas di dasar sungai.

"Untuk menemukan Tirsan, pihak keluarga sampai minta petunjuk orang pintar. Namun petunjuk dari orang pintar itu meleset. Buktinya disuruh cari ke arah barat rumah, ternyata ditemukan jauh ke arah selatan dari rumahnya," ungkap Yusuf.

Berdasarkan keterangan yang diterima Polsek Pademawu, sebelum menghilang dari rumahnya, Tirsan disekap di dalam rumahnya. Penyekapan Tirsan karena akhir-akhir ini Tirsan mengalami gangguan jiwa.

"Tirsan katanya mengalami gangguan jiwa sehingga disekap. Ternyata dia lari dan ditemukan tewas," ujar Kepala Polsek Pademawu, AKP Sudarisman.

Polisi akan menyelidiki penyebab kematian Tirsan, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Meskipun keluarga Tirsan menolak jenazah Tirsan diotopsi, namun polisi akan terus mendalaminya.

Mayat Wanita Setengah Telanjang Ditemukan di Pekarangan Rumah Kosong

GUNUNGKIDUL,  Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan tergeletak di sebuah pekarangan rumah kosong di Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Gunungkidul.

Saat ditemukan, mayat perempuan ini dalam kondisi setengah telanjang dan terdapat luka di bagian kepala.

"Usianya diperkirakan masih belasan tahun," ujar Kapolsek Panggang AKP Arif Darmawan saat dihubungi, Senin (29/02/2016).

Arif Darmawan menuturkan, awalnya ada salah seorang warga yang sedang mencari kayu bakar. Ketika melintas di sekitar rumah kosong di Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, ia mencium bau tidak sedap.

"Coba dicek asalnya, lalu menemukan itu (mayat)," ucapnya.

Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Mendapat laporan, polisi langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP dibantu Polres Gunungkidul.

Dari olah TKP diketahui bahwa korban dalam kondisi setengah telanjang sekitar empat meter dari rumah kosong. Korban mengenakan kaos berwarna hitam dan terdapat luka di bagian kepala.

Di dalam salah satu kamar, juga ditemukan adanya ceceran darah. Diduga di kamar tersebut korban dihabisi sebelum dibuang di pekarangan rumah.

Setelah olah TKP, jenazah perempuan tersebut lantas dibawa ke RSUP dr Sardjito, Yogyakarta, untuk dilakukan otopsi.

Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Mustijat menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan awal guna mengetahui identitas korban.

"Kita masih selidiki, jika ada warga yang merasa kehilangan keluarga harap segera melapor ke polsek," pungkasnya.

Wali Kota Jakarta Utara Segera Tertibkan Kolong Tol Pluit

Pemukiman di kolong Tol Pluit

JAKARTA,  Pemerintah Kota Jakarta Utara akan segera menertibkan permukiman liar di bawah kolong tol Pluit yang persis berada di seberang kawasan Kalijodo. Hal itu diungkapkan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi saat memantau jalannya penggusuran di Kalijodo, Senin (29/2/2016) sore.
"Di kolong tol Pluit, (penertiban) sebentar lagi," kata Rustam kepada pewarta.
Rustam belum menjelaskan lebih lanjut kapan tepatnya penertiban di kolong tol Pluit akan dilakukan. Dia hanya menyebut, penertiban wilayah lain di Jakarta Utara akan dilakukan setelah penggusuran dan penataan Kalijodo rampung.
Sebagian penghuni permukiman di kolong tol Pluit adalah warga yang dulunya memiliki kafe dan para pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo.
Di sana, mereka menyewa kamar kos-kosan, dengan harga sewa bervariasi, antara Rp 200.000 sampai Rp 350.000.
Sebagian besar lainnya yang tinggal di kolong tol Pluit adalah pemulung dan pengumpul barang bekas, juga ada sopir truk, bajaj, hingga buruh pabrik.

Pasar Badung di Bali Terbakar, Pedagang Menangis

DENPASAR, Pasar Badung yang terletak di kawasan Heritage, Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali, mengalami kebakaran, Senin (29/2/2016).

Dari info yang diperoleh Tribun Bali, kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.00 Wita.

Kebakaran pertama dimulai dari atas, kemudian merembet hingga ke lantai I.

Kebakaran di lantai empat Pasar Badung membuat ribuan warga berhamburan.

Para pedagang menangis melihat lokasi dagangan mereka ludes dilalap si jago merah.

Dari pantauan Tribun Bali pukul 19.19 Wita, tampak ribuan orang menyaksikan petugas pemadam kebakaran sedang berusaha memadamkan api.

Api yang berada di lantai empat Pasar Badung terpantau cukup besar.

Sementara, sejumlah pemilik kios yang berjualan di lantai satu tampak panik sembari berusaha menenteng barang-barang berharga yang mereka jual di sana.

Menurut informasi sementara dari pemilik kios sembako di lantai dua pasar, kebakaran diperkirakan sudah terjadi sejak pukul 17.00 Wita.

Namun, kebakaran baru diketahui pukul 17.30 Wita.

"Dari jam lima katanya. Tapi setelah ada andus (Asap) banyak, jam setengah enam itu baru diketahui," ujar Wahyuni, warga Kesiman, Denpasar, yang menangis lantaran kios dagangannya ludes.

Hingga berita diturunkan, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran hebat tersebut

Ahok: 2014, "Jagoan" di Kalijodo Sudah Saya Petakan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut rencana penertiban kawasan Kalijodo sudah diputuskan sejak 2014 lalu.

Hanya saja, Basuki mengaku selalu menemui kegagalan untuk melaksanakan penertiban. 

"Kalijodo kegagalannya adalah kita terlalu banyak dengerin dan dengerin," kata Basuki di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Menurut Basuki, terlalu banyak mendengarkan keluhan dan permintaan warga yang meminta agar kawasan itu tidak digusur bukan suatu hal yang baik.

Terlebih lagi, masing-masing warga menyampaikan tuntutan yang berbeda-beda sehingga mempersulit gerak Pemprov DKI Jakarta.

"Ini kan cepat (penertiban Kalijodo), 20 hari rata tanah. Yang penting kita siap sekolah, rusun, dan planning-nya mau jadi apa juga sudah ada," kata Basuki.

Beberapa waktu lalu, Basuki juga mengaku pernah diminta menunda penertiban Kalijodo. Ketika itu, penertiban Kalijodo ditunda karena berdekatan waktunya dengan penertiban Waduk Pluit.

Saat itu, tim intelijen mengimbau Basuki untuk tidak menertibkan Kalijodo dalam waktu dekat. "Tahun 2014, termasuk lepasan siapa, 'jagoan' di sana, sudah saya petakan," ujar Basuki.

Hari ini, Pemprov DKI Jakarta menggusur bangunan di Kalijodo. Kawasan tersebut akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. 

Sebelum penggusuran Kalijodo, polisi menangkap pentolan kawasan tersebut, yakni Abdul Azis atau Daeng Azis. Pria itu ditangkap lalu ditahan terkait kasus dugaan pencurian listrik.

"Saya Pelacur, Saya Memohon, Saya HIV..."

Tampak sepatu hak merah sebelah kiri yang terserak di tengah reruntuhan bangunan Kalijodo saat digusur, Senin (29/2/2016).

JAKARTA, "Tuhan, jangan beri aku cobaan yang melebihi ini. Awalnya aku tak percaya dinyatakan sakit. Kukira ini mimpi, tetapi ini nyata."

Begitu catatan seorang pekerja seks yang ditemukan di salah satu tempat kos di Kalijodo, Jakarta Utara.

Dia memendam sakit, mengubur perasaan bersalah, hingga teror virus tak terobati: HIV.

Berantakan! Kaus dan celana mini berhias manik-manik tersebar di lantai kamar. Sebuah BH berwarna krem tergantung di satu ujung dinding kamar.

Sebuah kamar lainnya di lantai tiga Kafe Semilir Jaya ini tampak sama. Pakaian dalam hingga kondom berserakan. Pemiliknya tergesa setelah pemerintah dengan terburu-buru ingin menertibkan Kalijodo.

Sampul VCD bajakan tercecer di sana-sini. Dulu, ingar-bingar musik disko dan remix bergaung hingga dini hari dari kamar dan kafe-kafe.

Saat ini, kamar-kamar rerata ukuran 2 meter x 3 meter itu tidak lagi bertuan. Barang tersisa menjadi "santapan" pemulung.

Membuat mereka semringah membawa karung penuh barang bekas di punggung.

Kafe yang terletak di pinggir Jalan Kepanduan II ini telah ditinggalkan pemilik dan para perempuannya sejak pekan lalu.

Aliran listrik telah diputus. Angin yang berembus semilir dari sebuah jendela di ujung lorong menyeruakkan bau bangkai tikus, Sabtu (27/2/2016) siang itu.

Sebuah buku harian bersampul merah muda tergeletak di lantai. Nama pemiliknya Ayu, 22 tahun, seperti tertulis lengkap di buku.

Di halaman depan, dia mengaku "cewek jablay Kalijodo", biasa dipanggil Ega.

Sejak awal Oktober tahun lalu, dia mulai menulis kisahnya. Sebagian besar adalah sekelumit cerita percintaannya dengan seorang lelaki.

Di beberapa lembar, bekas bibir berlipstik tertempel saat hubungannya mesra. Sebagian lagi tentang keluarga, bagaimana dia ingin membahagiakan orangtua.

Terakhir, tentang penyakitnya. "Aku enggak tau lagi berapa lama bertahan. Tak tahu harus dapat biaya dari mana lagi. Pembengkakan pada kedua paru-paruku membuatku sulit bernapas dan membuatku tak tahan merasakan sakit yang amat menyiksaku," tulisnya.

Lalu, dia melanjutkan, "Tuhan, aku sadar penyakitku tak akan pernah sembuh, aku tahu hidupku tidak lama lagi. Aku ingin melewati hari-hari terakhirku bersamanya."
Nama Ayu dan seorang lelaki yang sering ditulisnya dalam buku terpampang di dinding salah satu kamar tersebut. Ada simbol cinta di antara nama mereka.

Uang dan penyakit
"Saya tidak sakit. Siapa bilang saya HIV? Saya juga sudah tidak di Kalijodo, sudah pulang ke kampung," kata ME saat dihubungi.

Nama gadis 25 tahun ini tercatat positif HIV sejak Oktober tahun lalu. Dia bekerja di Kafe Nusantara, satu dari ratusan kafe di Kalijodo.

Dia menceritakan, hingga Januari lalu, dia memang masih bekerja di Kalijodo setelah beberapa bulan sebelumnya dibawa seseorang dari kampungnya di Lampung.

Di sana, dia selalu melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai aturan di tempatnya bekerja.

Saat ditanyakan mengenai kebiasaan tidak menggunakan kondom saat berhubungan, dia menjawab, "Kalau itu memang ada yang sering meminta tidak pakai. Kami juga bisa apa, memangnya siapa yang mau kerja kayak gitu?"

Dari catatan Puskesmas Pejagalan, setidaknya ada 55 pekerja seks yang terdata positif HIV per 2015. Sementara hingga pertengahan Februari lalu, telah ada 13 orang yang positif HIV.

Mami (56), begitu dia ingin dipanggil, mengembuskan asap rokok dengan kencang. Dia sedang mengawasi pembongkaran bangunan miliknya.

Pemilik salah satu kafe dengan 17 kamar ini mengawasi pembongkaran Kafe Ojo Lali di RT 006 RW 005, Pejagalan, Jakarta Utara.

"Semuanya sudah habis. Kami mulai bisnis ini berdarah-darah. Sekarang semua ceweknya (PSK) sudah pada pulang atau pindah ke tempat lain juga," ucap ibu empat anak yang tinggal di Kalijodo sejak 1984.

Ratusan pekerja seks-data Pemkot Jakarta Utara 450 orang-tidak terlihat lagi di wilayah ini.

Sebagian dari mereka pulang kampung, pindah ke tempat lain, diungsikan pemilik, atau dibawa lari pelanggannya.

Padahal, ucap Mami, pekerja seks di tempat ini sangat "berjaya" hingga awal bulan lalu. Tidak kurang, uang Rp 550.000 bisa diperoleh setiap hari.

Dalam sebulan, gadis-gadis yang sebagian besar dari Indramayu, Cirebon, juga Lampung ini bisa meraup Rp 20 juta, bahkan Rp 30 juta.

"Kalau untuk cewek yang terikat, sekali main bisa dapat Rp 55.000. Satu malam jatahnya itu 10 kali main dengan sistem voucer," ucapnya.

Voucer yang dimaksud adalah durasi waktu berhubungan setiap pelanggan yang hanya 30 menit. Kelebihan waktu akan diberi pembayaran tambahan oleh pemilik kafe.

Mereka akan mendapatkan uang dari akumulasi setiap awal bulan. Seperti gajian pegawai pada umumnya.

"Kalau yang tidak terikat jauh lebih besar dapatnya, sekali main rata-rata Rp 70.000 karena mereka tidak dapat tempat tinggal dan makan. Jadi, mereka kena charge untuk kamar saja."

Pekerja seks di Kalijodo terbagi dua, yaitu yang freelance dan yang terikat. Yang terikat adalah mereka yang tinggal di kafe-kafe tersebut.

Selain mendapat uang makan, mereka juga dapat obat-obatan dan diantar saat memeriksakan kesehatan.

Mereka yang terikat diantar oleh calo. Yelly, yang telah 27 tahun menetap di Kalijodo, berujar, calo itu adalah penjual putus.

"Kalau ceweknya cantik, bisa sampai Rp 20 juta. Kalau standar, antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Ceweknya harus menjalani masa training tiga bulan," ucapnya dengan pelan. Anak bungsunya tidur di gendongan.

Di dalam kafe itu sendiri ada pengasuh khusus. Mereka mengurus kebutuhan sehari-hari, seperti riasan, pulsa, rokok, kondom, juga obat-obatan saat PSK sakit.

Setiap PSK harus membagi lagi sekian persen pendapatannya dari setiap pelanggan dengan pengasuhnya.

Menurut Yelly, mucikari atau pemilik kafe pun mengambil keuntungan dari setiap pelanggan.

Dari tarif rata-rata PSK Rp 150.000, pemilik mengambil Rp 40.000. Sisanya untuk biaya keamanan dan operasional kafe.

"Di sini itu pekerja pada senang karena mereka dapat uang gede, dijaga lagi. Di sini dulu jarang ada keributan atau pekerja yang disiksa. Semuanya jalan seperti sistem," kata Yelli. "Kalau ada yang positif HIV, pasti dipulangkan. Akhir tahun lalu saya dengar ada yang meninggal di kampungnya."

Tak tahu ke mana
Kisah PSK Kalijodo diyakini menguap seiring dilaksanakannya penertiban hari ini. Pemilik kafe telah terbang dengan gelimang uang di tangan.

Calo dan pengasuh pun sama. Tinggal PSK yang entah ke mana. Mereka seliweran mencari tempat baru. Tanpa punya bekal keterampilan, pekerjaan selain jadi PSK sulit mereka bayangkan.
Dan, Ayu pun menulis, "Tuhan, maafkanlah jika aku mengeluh padamu, jika aku meminta padamu. Ku tahu dosa dan perbuatanku tak akan bisa kau ampuni. Tapi, aku mohon, jangan beri aku cobaan seberat ini."

Ahok: Dulu Orang Tak Percaya Politisi Baik, Muncullah Jokowi...

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengantar Presiden Jokowi ke Istana, Rabu (22/10/2014).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertarik menggandeng pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pasangannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mengizinkan Djarot Saiful Hidayat berpasangan dengannya.

"Ya saya kira lebih tertarik memang itu. Saya bilang yang paling penting untuk sebuah negara maju kan ada unsur kepercayaan," kata Basuki yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Senin (26/2/2016).

Dulu, kata dia, warga tidak percaya ada politisi yang baik dan jujur. Namun, warga memercayai ada politisi partai politik yang baik setelah kehadiran Joko Widodo atau Jokowi. Kini, Jokowi telah menjadi Presiden RI.

"Dulu orang enggak percaya ada politisi baik. Ketika Pak Jokowi muncul, orang langsung percaya nih, ada politisi yang baik dan bisa dipercaya," kata Ahok.

Setelah itu, publik memercayai birokrasi.

Menurut Ahok, harus ada PNS yang menjadi model reformasi birokrasi. Ia mencoba memperbaiki persepsi terhadap PNS dengan mendirikan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Jakarta. Ahok meminta semua pegawai BPTSP DKI menggunakan seragam khas PNS.

"Supaya orang tahu, orang yang berdiri dan melayani warga ini adalah PNS. Nah kalau sampai ada politisi, parpol, birokrat, PNS dipercayai, saya yakin sumbangsih buat bangsa dan negara akan maju dengan baik," kata Ahok.

Pesan Bang Yos untuk Warga Jakarta Jelang Pilkada DKI

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyampaikan pengantar dalam pertemuan dengan pejabat Polri dan TNI di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015). Pertemuan itu membahas penangangan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015.

JAKARTA,  Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berpesan agar masyarakat Ibu Kota berpikir realistis saat memberikan hak suara dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur ia sarankan berdasarkan kapasitas, bukan karena alasan lain.
"Mencari pemimpin itu yang benar-benar kita yakini punya kapasitas," kata Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menuturkan keyakinannya bahwa masyarakat Jakarta tidak akan sembarangan memberikan hak suaranya dalam pilgub.
"Masyarakat Ibu Kota kan sudah berpikir realistis, pilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah," ujarnya.
Sutiyoso juga mengomentari keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang memutuskan tidak akan maju dalam Pilgub DKI tahun 2017.
Menurut Sutiyoso, keputusan Ridwan adalah hak yang harus dihormati.
"Itu hak dia yang punya perhitungan. Kalau dia mencalonkan (di DKI) dan tidak menang, dia akan kehilangan semuanya (jabatan Wali Kota Bandung)," ucapnya.
Pilgub DKI akan digelar pada 2017. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan mencalonkan diri.
Nama-nama lain yang mengemuka dan akan menyaingi Basuki di antaranya adalah Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, dan Adhyaksa Dault.

Nasdem: Ridwan Kamil secara Tak Langsung Dukung Ahok

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi istrinya Atalia Praratya saat jumpa pers terkait penolakannya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, di Balai Kota Bandung, Senin (29/2/2016)

JAKARTA, Ketua DPP Nasdem Johnny G Platte mengapresiasi keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mundur dari bursa calon gubernur DKI Jakarta 2017.
Johhny menilai, keputusan tersebut mengindikasikan bahwa Ridwan mendukung calon petahana Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, yang sudah didukung oleh Nasdem, untuk maju kembali dalam pilkada.
"Kami hormati sikap Pak Ridwan Kamil, secara tidak langsung memberikan dukungan kesempatan kepada Pak Basuki untuk melanjutkan kepemimpinan DKI 1," kata Johnny saat dihubungi, Senin (29/2/2016).
Jakarta dan segenap masyarakatnya, kata Johnny, memang masih memerlukan tenaga dan pikiran Ahok.
 

Namun, dia menilai, mundurnya Ridwan tidak akan membuat Ahok tanpa lawan. Masih banyak calon lain yang akan bermunculan untuk menantang Ahok. "Persaingan pasti tetap berlangsung dan tidak mudah. Itu menjadi bagian dari perkembangan demokrasi Indonesia, khususnya di ibu kota DKI Jakarta," ucap Johnny.
Untuk menghadapi persaingan itu, Nasdem mengaku terus melakukan komunikasi politik dengan parpol lain untuk ikut mendukung Ahok.

Dia meyakini parpol lain juga akan bersedia mengusung mantan Bupati Belitung Timur itu.
 

"Waktu masih cukup banyak untuk berbicara dengan rekan-rekan parpol lain di DKI Jakarta dengan tetap menyerahkan kepada Pak Basuki untuk memilih melalui jalur independen atau parpol atau kombinasi keduanya," ucap Johnny. Ridwan sebelumnya menyampaikan keputusan tetap memimpin Kota Bandung. Sebelumnya, ia telah bertemu berbagai pihak untuk membahas soal Pilkada DKI.

Ridwan mengatakan, masa jabatannya yang baru berakhir pada 2018 menjadi pertimbangan besar.
Ia mengaku ingin fokus mewujudkan mimpi-mimpinya untuk kota kelahirannya.

"Saya sudah mendengarkan masukan, melakukan survei internal, termasuk meminta pendapat keluarga. Akhirnya, saya memutuskan untuk fokus mengurus Bandung," tuturnya.

Taufik Bantah Pernyataan DPP yang Sebut Gerindra Buka Peluang untuk Ahok

Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menunggu print out RAPBD di ruangan kerjanya, Jumat (20/3/2015).

JAKARTA,  Ketua DPD Partai Gerindra Mohammad Taufik membantah pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa yang berkata partainya kini membuka peluang untuk petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Enggaklah enggak, enggak benar itu. Cuma ya enggak apa-apa Desmond bilang gitu. Kenyataannya saya kira kita juga sudah tahu kan yang masuk penjaringan itu siapa," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/2/2016).
Taufik mengatakan, sejatinya, semua partai politik memang membuka pintu untuk semua masyarakat yang ingin menjadi calon gubernur. Hanya saja, ada mekanisme yang harus dilalui oleh bakal calon tersebut.
Mekanismenya adalah melalui proses penjaringan. Sampai saat ini, nama Ahok (sapaan Basuki) tidak masuk dalam daftar kandidat di penjaringan cagub Partai Gerindra. Karena itu, sulit mengatakan bahwa Ahok akan menjadi cagub dari Partai Gerindra.
"Jadi, tetap harus melalui mekanisme dong," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai, keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mundur dari bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta membuat calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak lagi mempunyai lawan seimbang.
Gerindra yang semula hendak mendukung Ridwan, kata dia, membuka peluang untuk mendukung Ahok untuk kembali menuju DKI 1.
"Ahok sekarang enggak ada lawan, masa kita mau nyari-nyari lawan yang nantinya juga akan kalah," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Di Surabaya, Parkir Kendaraan Dapat Hadiah Helm

SURABAYA,  Beragam cara pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir.

Kota Surabaya, mulai 1 Maret 2016 besok akan memberi hadiah langsung kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum. Hadiah yang disiapkan mulai dari oli kendaraan, helm hingga kipas angin.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan, program ini berlaku bagi kendaraan roda dua, roda empat hingga bus pariwisata. 

"Pada karcis parkir model baru terdapat hologram yang dapat digosok. Jika beruntung, masyarakat bisa mendapat hadiah menarik seperti helm, blender, kipas angin, dispenser hingga oli motor. Hadiah dapat diambil di kantor Dishub,” katanya, Senin (29/2/2016).

Parkir berhadiah langsung itu, kata Irvan, selain untuk menggenjot pendapatan daerah, juga untuk meminimalisasi potensi kebocoran di penerimaan daerah dari sektor parkir.

"Jadi warga harus meminta karcis resmi dari juru parkir," ujarnya.

Dishub Surabaya menyiapkan 900 item hadiah di program awal tersebut. Irvan mengaku tengah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk menambah jumlah hadiahnya.

Pada 2014, target PAD dari sektor parkir Kota Surabaya sebesar Rp 15 miliar, namun hanya terealisasi Rp 13 miliar. Pada 2015, targetnya dinaikkan menjadi Rp 25 miliar.

Kenaikan target PAD itu seiring dengan naiknya tarif parkir Surabaya per 18 Agustus 2015 yang berkisar antara 75-100 persen.

Agustay Divonis 10 Tahun Penjara, Hotman Paris Banding

Majelis hakim perkara pembunuhan Engeline menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara kepada terdakwa Agustay Handa May, Senin (29/2/2016).

DENPASAR, Hotman Paris Hutapea, penasihat hukum terdakwa Agustay Handa, akan mengajukan banding atas putusan hakim yang memvonis Agustay 10 tahun penjara dalam perkara pembunuhan Engeline.

Bersama timnya, Hotman Paris tetap bersikukuh bahwa hukuman terhadap Agustay terlalu berat karena terdakwa hanya bertugas membungkus dan mengubur Engeline.

"Kita tetap banding. Terlalu berat hukumannya. Kan tadi hakim menyatakan bahwa pasal membiarkan tidak ada, tetapi ikut serta dengan menyembunyikan mayat tanpa melapor polisi," kata Hotman Paris di Denpasar, Senin (29/2/2016).

Sebelum sidang berlangsung, Hotman sempat menyampaikan pernyataan kepada media bahwa jika putusan hakim untuk Agus di bawah lima tahun, dia tidak akan banding. Namun, jika putusan di atas lima tahun, pihaknya langsung banding.

"Kalau jaksa pasti bandinglah jika putusannya di bawah setengah dari tuntutannya," tambahnya.

Majelis hakim yang diketuai oleh Edward Harris Sinaga memberikan vonis kepada Agustay 10 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara.

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Agustay Handa May telah terbukti secara sah dan menyakinkan membantu pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian.

Putusan hakim ini sesuai dengan ketentuan Pasal 340 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Pasal 181 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Ahok Tegaskan Tidak Akan Jadi Kader PDI-P

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

JAKARTA,  Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sebelumnya, Wakil Ketua DPD PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut bakal calon gubernur yang akan diusung oleh PDI-P harus merupakan kader internal.
Basuki sebelumnya pernah menjadi kader Partai Gerindra dan Partai Golkar.
"Enggak, kami enggak masuk partai. Memang prosedur partai kayak begitu. Kalau kamu mau, ya harus daftar (jadi kader)," kata Basuki di Balai Kota, Senin (29/2/2016).
Basuki menyebut dirinya tetap akan mengutamakan untuk maju melalui jalur independen. Sebab, lanjut dia, pendukungnya, Teman Ahok, sudah berjuang setengah mati mengumpulkan satu juta fotokopi KTP. Di sisi lain, ia juga harus menghargai PDI-P.
"Makanya, ini harus ditemukan dua pihak ini. Makanya, kita lihat saja nanti gimana," kata Basuki.
Pembicaraan dengan PDI-P juga terkait rencana Basuki kembali menggandeng Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017. Djarot hingga saat ini masih menjadi kader aktif PDI-P.
"Namanya kan sudah 'menikah' kalau enggak mau cari pasangan baru. Tapi, kalau terjadi perceraian, baru cari (pasangan) yang baru, tergantung izin PDI-P," kata Basuki.

Gerindra Disebut Siapkan Dua Alternatif untuk Ridwan Kamil, Termasuk Cawapres

Ridwan Kamil.

JAKARTA, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah memutuskan untuk tidak maju dalam bursa pencalonan kepala daerah pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, hal itu tidak membuat Partai Gerindra berhenti menawarkan jabatan politik kepada Ridwan Kamil.
"Gerindra punya dua alternatif nantinya untuk Ridwan Kamil terkait karier politiknya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (29/2/2016).
Tawaran pertama, Ridwan akan kembali diusung untuk bertarung di Jawa Barat.
Gerindra tidak mengajukan Ridwan Kamil sebagai calon wali kota Bandung periode kedua saat masa jabatannya berakhir pada 2018, tetapi sebagai calon gubernur Jawa Barat.
Tawaran kedua, Ridwan disiapkan untuk menghadapi perhelatan nasional saat Pemilu Presiden 2019.
Namun, Gerindra tidak mengusulkan Ridwan sebagai calon orang nomor satu di negeri ini.
"Kemungkinan besar, Ridwan bisa jadi akan diusung sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 nanti," ujarnya.

Keterlibatan TNI dalam Penertiban di Kalijodo Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana (kiri) dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian (kanan) saat meninjau lokasi penggusuran di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016).

JAKARTA,  Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana menegaskan keterlibatan aparat TNI dalam penggusuran di Kalijodo telah sesuai dengan prosedur. Jika tidak sesuai dengan prosedur, ia akan dihukum.

"Ya sudah dong (sesuai dengan prosedur). Kalau tidak, saya digantung di sini," kata Teddy di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016).

Anggota Komnas HAM, Hafidz Abbas, sebelumnya menyesalkan aparat TNI dilibatkan dalam pembongkaran bangunan di Kalijodo.

Teddy mengakui, bukan hal mudah menertibkan wilayah Kalijodo. Jajarannya telah diminta terlibat oleh Polda Metro Jaya.

"Pak Kapolda untuk antisipasi ini perlu (pengamanan) yang banyak, kemudian mengajukan kekuatan pada saya. Pak Kapolda meminta kepada saya. Terus kalau saya berikan salah? Kan tidak. Kan sama-sama hidup di Jakarta kok," kata Teddy.

Sebagai salah satu instansi pemerintah di Jakarta, Kodam Jaya harus mendukung kebijakan Polda Metro Jaya atau Pemprov DKI Jakarta selama baik untuk masyarakat.

"Kalau ada satu dua orang mempermasalahkan itu, kita juga pertanyakan kenapa (hal-hal) negatif selama ini tidak jadi masalah?" kata Teddy.

Hafidz Abbas menyesalkan ketika aparat TNI dilibatkan dalam pembongkaran bangunan di Kalijodo, Senin. Ia menduga, anggota TNI dilibatkan sebagai bagian dari upaya menekan warga yang masih bertahan. (Baca: Target Ahok Setelah Bangunan di Kalijodo Rata dengan Tanah)

"Kan tujuan dari pembongkaran ini untuk menertibkan. Kalau memang menertibkan, artinya harus mengedepankan dialog. Namun, apa yang diperlihatkan saat ini jauh dari kesan dialog. Yang ada hanya arogansi," kata Hafidz.

Satu Hakim Anggap Ilham Arief Sirajuddin Tidak Lakukan Korupsi

Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (19/10/2015).

JAKARTA, Salah satu hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Sofialdi, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara korupsi yang menjadikan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, sebagai terdakwa.
Dalam kasus ini, Sofialdi menganggap perbuatan yang dilakukan Ilham tidak termasuk sebagai tindak pidana korupsi.
Menurut Sofialdi, perkara dalam kerja sama kelola dan transfer instalansi perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar adalah perkara perdata. Maka hal tersebut harus diselesaikan melalui gugatan perdata.
"Belum ada pemutusan kerja sama, sehingga dapat melakukan gugatan sesuai yang telah disepakati, jika menganggap telah terjadi kecurangan," kata Sofiladi saat membacakan dissenting opinion di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).
Selain itu, menurut Sofialdi, apa yang dilakukan Ilham Arief sebenarnya terkait peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat Makassar.
Dengan demikian, Ilham tidak dapat disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang.
Kemudian, menurut Sofialdi, Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa uang yang diberikan PT Traya bagi Klub sepak bola PSM Makassar adalah suap yang diberikan bagi Ilham. Menurut dia, uang tersebut adalah uang sponsor.
Meski satu hakim berbeda pendapat, Majelis Hakim tetap menyatakan Ilham terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta bagi Ilham. Apabila tidak sanggup membayar denda, maka dapat diganti dengan kurungan 1 bulan.
 

Selain itu, Ilham juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar selama 1 tahun, maka harta benda milik Ilham dapat disita dan dilelang. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut Ilham Arief dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 5,505 miliar.
Perbuatan Ilham dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adhyaksa Dault Salut dengan Keputusan Ridwan Kamil yang Tak Maju di Pilkada DKI

Adhyaksa Dault pada Jumat (9/10/2015) ini menyatakan siap untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault merasa kagum dengan keputusan tegas yang dibuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait Pilkada DKI 2017.

Emil (sapaan Ridwan Kamil) memang sudah memutuskan untuk tidak maju dalam Pilkada DKI.
"Saya salut dengan keputusan yang telah dibuat Kang Emil. Saya pikir itu adalah bentuk komitmennya untuk warga Bandung," ujar Adhyaksa ketika dihubungi, Senin (29/2/2016).
Adhyaksa berharap keputusan Emil bisa membawa Bandung menjadi berkembang lebih baik lagi. Secara pribadi, Adhyaksa mengagumi gaya kepemimpinan Emil di Bandung.
Menurut dia, Emil lebih memilih pendekatan dengan cara mengajak warga berpartisipasi dibandingkan memerintah. Perubahan-perubahan yang terjadi di Bandung, kata Adhyaksa, dilakukan Emil tanpa perlu berbicara ke mana-mana.
"Jadi, saya ini belajar banyak dari Kang Emil," ujar dia.

Terkait mundurnya Emil dari Pilkada DKI 2017, Adhyaksa pun mantap memutuskan untuk tetap maju. Adhyaksa juga telah menyiapkan konsep sembilan manifesto sejahtera Jakarta.
"Saya tetap maju," ujar dia.

Taman di Kalijodo Ditarget Rampung Lima Bulan

Kondisi reruntuhan bangunan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016) siang. Area Kalijodo akan diratakan dengan tanah untuk kemudian dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, taman yang akan dibangun di kawasan Kalijodo dibiayai kewajiban para pengembang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan dana untuk membangun taman di sana.

"(Taman) ini semua kewajiban pengembang. Bisa dari reklamasi pulau atau kewajiban KLB (koefisien luas bangunan). Saya mau, nanti tamannya ditanam pohon yang langsung besar," kata Ahok di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Konsep pembangunan taman mirip dengan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Namun, ukurannya jauh lebih besar dibanding RPTRA lainnya.

Nantinya, RPTRA di Kalijodo itu akan dilengkapi dengan fasilitas lapangan olahraga, mushala, dan toilet. Ahok mengaku sudah mempunyai desain pembangunan RPTRA di sana.

"Kalau tidak ada hambatan, saya harap lima bulan selesai. Dibersihkan dulu kalinya. Tanam tanaman. Ya mundur-mundurnya hujan segala macam, mundur satu bulan jadi enam bulan," kata Ahok.

Ia tidak mempersoalkan pengembang mana yang akan membangun taman di kawasan Kalijodo.

"Enggak masalah, yang penting uang dan lahannya ada. Dulu kan saya susun anggaran, tetapi terlalu banyak mulut nih ngoceh. Akhirnya, enggak jadi bongkar (Kalijodo)," kata Ahok.

Setelah Membunuh, Polisi yang Mutilasi 2 Anaknya Berencana Bakar Diri

Polda Kalbar bersama Reskrim polres Melawi saat menggelar olah TKP rumah Korban Jumat (26/2/2016) proses ini berlangsung tertutup.

PONTIANAK, Kapolda Kalimantan Barat Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto mengungkapkan fakta lain yang ditemukan dalam kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan seorang polisi bernama Petrus Bakus terhadap kedua anak kandungnya.

Peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh anggota polisi berpangkat brigadir itu, Jumat (26/2/2016) sekitar pukul 00.15 dini hari.

Dalam keterangan persnya, Arief mengungkap adanya rencana Brigadir Petrus Bakus setelah membunuh kedua anak kandungnya tersebut.

"Selain membunuh kedua anaknya, Petrus Bakus juga berencana akan membunuh istrinya. Kemudian, dia berencana akan bunuh diri dengan cara membakar dirinya bersama jasad anak dan istrinya," ungkap Arief, Senin (29/2/2016).

Arief mengatakan, sebelum peristiwa pembantaian tersebut terjadi, Petrus sudah menyiapkan kayu bakar yang ditumpuk di belakang rumah dinasnya.

"Rencananya, kayu-kayu itu mau digunakan untuk membakar jasad kedua anak dan istrinya, bersama jasad dirinya sendiri," kata Arief.

Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan rasa saling cemburu antara Petrus dan Istrinya. Meski mengalami konflik dalam rumah tangga, Petrus tidak membawanya dalam urusan dinas di kepolisian.

Kedua anak kandung pelaku menjadi korban dalam pembunuhan tersebut. Mereka adalah F (4) dan A (3). Keduanya dibunuh lalu dimutilasi.

Atas peristiwa tersebut, Petrus Bakus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal Pembunuhan Berencana, Pasal 480 KUHP sub Pasal 338 KUHP jo Pasal Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup.

Djarot: Kalijodo Nanti Jadi Taman Tempat Muda Mudi Cari Jodoh

Kondisi reruntuhan bangunan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016) siang. Area Kalijodo akan diratakan dengan tanah untuk kemudian dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melontarkan pernyataan unik terkait masa depan Kalijodo. Selain akan jadi ruang terbuka hijau (RTH) berupa taman, eks kawasan prostitusi tersebut juga akan berguna untuk tujuan lain. "Nanti bisa juga tempat muda mudi cari jodoh di sini," kata Djarot di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016).
Djarot melanjutkan, pemerintah akan menyediakan tempat untuk muda mudi berpacaran sehat. Salah satunya di taman dengan nama Taman Kalijodo ini.
"Jangan pacaran gelap-gelap saja," kata Djarot.
Dalam taman tersebut, Pemprov DKI berencana untuk membangun sejumlah fasilitas, seperti tempat kuliner, jogging track, ruang terbuka hijau, hingga lapangan futsal. Fasilitas tersebut disediakan untuk mendukung pemanfaatan Kalijodo seperti sedia kala.

Ahok: Jokowi Ingin Ada Orang Baik di Tiap Kabupaten-Kota

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengantar Presiden Jokowi ke Istana, Rabu (22/10/2014).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak menampik saran Presiden Joko Widodo jadi salah satu pertimbangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil untuk tidak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Ahok mengatakan, Jokowi menginginkan kepala daerah yang baik tersebar di semua kota sehingga bisa memajukan Indonesia.

"Konsep Pak Presiden sekarang adalah bagimana mengumpulkan orang-orang baik yang bekerja untuk kotanya di tiap kota dan tiap kabupaten. Itu konsepnya Pak Jokowi saat ini," kata Ahok di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Namun, Ahok mengaku tidak pernah membicarakan perihal Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Jokowi, apalagi mengenai peluang Emil maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ya jarang sih ya singgung-singgung begituan," kata Basuki.

Sebelum mengumumkan keputusannya, Emil meminta saran kepada warga, anggota keluarga, serta sejumlah tokoh nasional. Salah satu yang diminta sarannya adalah Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berpesan agar ia jangan mengejar sesuatu yang lebih besar, sementara  masalah di depan mata belum terselesaikan.

"Beliau melihat saya dan Pak Ahok ini pemimpin daerah yang diapresiasi. Jadi, sebaiknya tidak bertanding, dengan kondisi (bahwa) nanti salah satu kalau kalah tidak berguna untuk negara," kata Emil.

Dua Polisi Diduga Cabuli Siswi SMA di Aceh Besar

BANDA ACEH,  Dua anggota Polsek Krueng Raya berpangkat Brigadir polisi dilaporkan ke Polda Aceh karena telah mencabuli seorang siswi SMA di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol T Saladin, mengatakan, pihak Ditreskrimum Polda Aceh sudah menerima laporan dugaan pencabulan oleh oknum polisi tersebut dari orantua korban.

“Hari ini pihak Ditreskrimum unit PPA sudah menuju lokasi kejadian untuk memintai keterangan dan mendapatkan alat bukti yang lebih lengkap sebagai syarat untuk menahan tersangka dalam kasus ini,” jelas Saladin, Senin (29/2/2016).

Ditreskrimum Polda Aceh menerima laporan dari HY, orangtua korban. Menurut laporan dari HY, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 20 Februari 2016 lalu.

Menurut HY, anak gadisnya dibawa oleh oknum polisi berinisial DS dan DP yang berpangkat brigadir setelah anaknya bersama tiga temannya ditahan oleh polisi.

Saat itu, korban dan ketiga temannya ditangkap saat sedang berkendara menuju sebuah kios untuk membeli kebutuhan dapur untuk bahan praktik di sekolah.

Disebutkan, setelah ditangkap, kelompok remaja itu langsung digiring ke Polsek Kreung Raya.

Anehnya, tiga teman korban boleh meneelpon orangtua mereka dan dijemput, namun korban tak diizinkan menelepon orangtua, tapi malah kemudian dibawa dengan sepeda motor oleh dua oknum polisi ini ke arah perbukitan, yang menjadi lokasi pencabulan tersebut.

Hingga pukul 03.00 dinihari baru si korban diantar pulang ke rumah.

Kabid Humas Polda Aceh, T Saladin, mengatakan, penyidikan kasus ini sudah ditangani langsung oleh Kasubdit Unit PPA Dirreskrimmum Polda Aceh.

“Kompol Trisna Safari telah memimpin langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara hari ini. Mereka saat ini sedang berada di lapangan untuk mencari data tambahan selain laporan dari korban. Kalau sudah lengkap data, kita akan panggil dua oknum polisi itu. Korban sudah kita BAP,” jelas T Saladin.

Sementara itu, dua oknum polisi ini masih bertugas di satuannya di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar.

T Saladin mengaku, Polda Aceh pastinya akan menindak tegas jika ada anggota kepolisian yang terbukti melanggar hukum.

“Selain menjalankan sidang di pengadilan umum, tersangka nantinya juga akan melewati sidang kode etik untuk menentukan kepastian nasib karir si oknum polisi tersebut,” jelas Saladin.

Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin Divonis 4 Tahun Penjara

Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).

JAKARTA, Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).

Ilham dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun atas dakwaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer instalansi perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar tahun 2007-2013.
"Terdakwa telah terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Tito Suhud saat membacakan putusan di Ruang Sidang Kartika I PN Jakarta Pusat, Senin siang.
Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda, maka dapat diganti dengan kurungan 1 bulan.
Selain itu, Ilham juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar selama 1 tahun, maka harta benda milik Ilham dapat disita dan dilelang.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut Ilham Arief dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 5,505 miliar.
Jaksa meyakini Ilham Arief melakukan korupsi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang, Makassar.

Kasus Engeline, Agustay Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim perkara pembunuhan Engeline menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara kepada terdakwa Agustay Handa May, Senin (29/2/2016).

DENPASAR, Majelis hakim perkara pembunuhan Engeline yang diketuai oleh hakim Edward Harris Sinaga menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada terdakwa Agustay Handa May, Senin (29/2/2016).

Vonis ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa yang dalam sidang sebelumnya menuntut Agustay 12 tahun penjara.

"Terdakwa Agustay Handa May telah terbukti secara sah dan meyakinkan membantu pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian," kata Edward saat membacakan putusannya, Senin.

"Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti dimusnahkan dan membebani biaya perkara sebesar Rp 5.000," katanya.

Dalam putusannya, hakim juga menyampaikan bahwa hal yang memberatkan terdakwa Agustay adalah perbuatannya.

"Untuk hal yang meringankan bahwa Agustay berterus terang mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum dan mengaku menyesal," kata hakim.

Sebelumnya, beberapa saat lalu, sidang vonis juga dijalani oleh terdakwa lain, yaitu Margriet Christina Megawe, yang tak lain dari ibu angkat Engeline dengan vonis seumur hidup dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Keputusan Cagub DKI yang Diusung Gerindra Ada di Tangan Prabowo

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

JAKARTA, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, calon gubernur yang akan diusung Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta 2017 akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Hasil penjaringan bakal calon gubernur yang dilakukan DPD Gerindra DKI Jakarta hanya akan menjadi salah satu pertimbangan di dalam mengambil keputusan.

"DPD boleh saja menjaring, tapi yang memutuskan DPP. Itu hak wewenang penuh Ketua Dewan Pembina (Prabowo Subianto)," kata Dasco, saat dihubungi, Senin (29/2/2016).

Dasco mengatakan, dari sejumlah calon yang dijaring DPD Gerindra DKI Jakarta, ada sejumlah nama yang dianggap layak untuk menghadapi calon petahana yang diprediksi maju kembali, Basuki Tjahaja Purnama.

"Tapi masih rahasia dong," ujar dia.

Dasco menambahkan, Gerindra juga tak mempersoalkan keputusan yang diambil Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, untuk mundur dari bursa calon gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, langkah itu sepenuhnya menjadi hak Ridwan.

Politisi Gerindra: Ahok Sekarang Tak Ada Lawan, Masa Kita Cari yang Juga Bakal Kalah

Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Ridwan Kamil (kanan).
 

JAKARTA, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai, keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mundur dari bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta membuat calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak lagi mempunyai lawan seimbang.
Gerindra yang semula hendak mendukung Ridwan, kata dia, membuka peluang untuk mendukung Ahok untuk kembali menuju DKI-1.
"Ahok sekarang enggak ada lawan, masa kita mau nyari-nyari lawan yang nantinya juga akan kalah," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Selain Ridwan Kamil, Gerindra sudah memiliki sejumlah nama lain yang akan diusung sebagai cagub DKI, seperti Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, anggota Fraksi Gerindra di DPR RI Biem Benjamin, dan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi.
Namun, Desmond melihat dari semua calon tersebut, tidak ada yang bisa menyaingi Ahok. Setidaknya hal tersebut terbukti dari survei elektabilitas yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga.

"Menurut survei sementara enggak ngelawan," ucapnya.
Desmond menampik bahwa partainya bermusuhan dengan Ahok setelah mantan Bupati Belitung Timur itu memutuskan mundur dari Partai Gerindra yang mengusungnya.
Menurut dia, jika tak ada calon kuat yang muncul hingga menjelang pendaftaran, bukan tidak mungkin Gerindra akan mengusung Ahok kembali.

"Kita lihat perkembangannya kan, masa kita mau dukung calon yang kalah," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Hal berbeda sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengakui, mundurnya Ridwan dalam bursa cagub DKI menghilangkan salah satu kandidat yang mampu bersaing dengan calon Ahok.
Namun, dia mengklaim bahwa Gerindra masih mempunyai calon lain yang layak diusung.

"Kita sudah berjaga, kita juga akan mempersiapkan pesaing atau lawan yang setara sama bagusnya biar rakyat Jakarta ada pilihan selain incumbent," kata Dasco saat dihubungi, Senin (29/2/2016).
Namun, Dasco mengaku belum mau mengungkapkan calon yang dimaksud sama bagus dengan Ridwan Kamil.
Ridwan menyampaikan keputusan tetap memimpin Kota Bandung. Sebelumnya, ia telah bertemu berbagai pihak untuk membahas soal Pilkada DKI.

Ridwan mengatakan, masa jabatannya yang baru berakhir pada 2018 menjadi pertimbangan besar.
Ia mengaku ingin fokus mewujudkan mimpi-mimpinya untuk kota kelahirannya.

"Saya sudah mendengarkan masukan, melakukan survei internal, termasuk meminta pendapat keluarga. Akhirnya, saya memutuskan untuk fokus mengurus Bandung," tutupnya.

Kulit Kabel Sebanyak 9 Truk Penuhi Selokan di Medan Merdeka Selatan

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan saat kegiatan pembersihan got yang ada di Perumahan Sunrise Garden, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (27/12/2015).

JAKARTA,  Tumpukan kulit kabel yang sejauh ini telah dikumpulkan dari selokan di Jalan Medan Merdeka Selatan telah mencapai sekitar sembilan bak truk.

Jumlah tersebut didapat dari hasil penyisiran yang dilakukan petugas harian lepas (PHL) Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat sejak Rabu pekan lalu.

"Jadi, dari Rabu, Kamis, Jumat, sama Senin tadi pagi, ditotal ada sembilan truk. Sembilan truk itu baru yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan aja," kata Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan saat dihubungi, Senin (29/2/2016).

Menurut Teguh, penemuan tumpukan kulit kabel dalam jumlah yang cukup besar itu terjadi saat PHL melakukan tugas rutin membersihkan selokan dari sedimen lumpur.

Ia menyebut, keberadaan tumpukan kulit kabel dalam selokan telah menghambat arus air yang berpotensi menimbulkan genangan di jalan raya.

Teguh mengatakan, petugas di Dinas Tata Air DKI sampai sejauh ini masih memeriksa selokan-selokan lainnya yang ada di sepanjang Jalan Merdeka lainnya, seperti di timur, utara, dan barat.

"Mudah-mudahan setelah diangkat (tumpukan kabelnya), nantinya tidak ada lagi genangan," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan foto yang tersimpan dalam ponselnya.

Foto tersebut memperlihatkan sebuah mobil truk berisi bungkus-bungkus kabel. Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan, bungkus kabel tersebut diambil dari saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan.

"Ini gila! Merdeka Selatan waktu itu ada wartawan tanya sama saya kenapa masih tenggelam. Saya bilang, harusnya enggak mungkin tenggelam, kecuali ada hambatan."

"Kalian lihat ini (sambil menunjukkan foto). Ini semua bungkus kabel dimasukin ke got. Nah, ini perbuatan siapa? Kita enggak bisa ngomong, tetapi satu truk sudah kami angkut," kata Ahok di RPTRA Amir Hamzah, Menteng, Jumat (26/2/2016).

Petrus Mutilasi 2 Anaknya Setelah Istri Minta Cerai

Polda Kalbar bersama Reskrim polres Melawi saat menggelar olah TKP rumah Korban Jumat (26/2/2016) proses ini berlangsung tertutup.

PONTIANAK, Sejumlah fakta mengejutkan terungkap dalam kasus pembunuhan keji yang dilakukan oleh Petrus Bakus terhadap dua anak kandungnya.

Peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh tersangka yang merupakan anggota polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Satuan Intelkam Polres Melawi pada Jumat (26/2/2016) sekitar pukul 00.15 dini hari.

Kapolda Kalimantan Barat Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto mengungkapkan, peristiwa pembunuhan tersebut dilatarbelakangi masalah dalam keluarga. Masalah itu berawal dari pesan singkat (SMS) yang masuk dari seorang wanita ke telepon seluler milik Petrus, kemudian memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

"Berawal dari SMS yang masuk dari seorang cewek, timbul kecemburuan istrinya menuding Petrus Bakus selingkuh," ungkap Arief, Senin (29/2/2016).

Petrus Bakus pun ternyata berbalik cemburu kepada istrinya. Ia curiga sang istri memiliki pria lain dan menyuruh orang lain untuk membuntutinya.

Buntut dari saling cemburu dan curiga di antara keduanya, sang istri kemudian meminta bercerai.

"Ke mana-mana istrinya dikontrol oleh orang lain sehingga istrinya tidak senang karena merasa tidak dipercaya, dan istrinya minta cerai, dua minggu sebelum kejadian," kata Arief.

Namun, meski mengalami konflik dalam rumah tangga, Petrus tidak membawanya ke tempat kerja di kepolisian.

Sebelumnya diberitakan, Petrus tega membunuh secara keji kedua anaknya, Fabian (4) dan Amora (3). Mereka ditemukan tewas dengan kondisi badan terpotong-potong.

Petrus Bakus dijerat Pasal Pembunuhan Berencana, Pasal 480 KUHP sub Pasal 338 KUHP jo Pasal Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup.

Ridwan Kamil Batal Maju, Ahok Anggap Yusril Pesaing Terberat

(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seusai melakukan pertemuan di Balai Kota, Kamis (25/2/2016).

JAKARTA,  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sulit mengalahkan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra jika Yusril benar-benar maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Setelah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada DKI, Ahok menganggap Yusril akan menjadi pesaing terberatnya.

"Semua (bakal calon gubernur) beratlah ya, saya kira. Apalagi Pak Yusril lebih berat, bekas capres, lebih berat Pak Yusril-lah," kata Ahok di Balai Kota, Senin (29/2/2016).

Ahok menambahkan, Yusril juga pede setelah melihat hasil Pilkada Belitung Timur pada Desember lalu. Kakak Yusril, Yuslih Ihza Mahendra, berhasil mengalahkan adik Ahok yang merupakan calon petahana, yaitu Basuri Tjahaja Purnama. Yuslih mengalahkan Basuri dengan perolehan 51 persen.

"Mungkin di (pilkada) DKI, dia pikir juga bisa ngalahin 50 persen plus satu, gitu kan. Enggak apa-apa, yang penting nyaris kalah, cukup kok. Nyaris kalah saja," kata Basuki.

Ridwan Kamil menyatakan tidak akan ikut berkompetisi dalam Pilkada DKI 2017 dan memilih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Bandung. Semula, Ridwan Kamil merupakan salah satu bakal calon gubernur yang akan diusung DPD Gerindra DKI.

"Kalau Hanya Dihukum Seumur Hidup, Saya Bunuh Dia Saja"

Hamidah, ibu kandung Engeline seusai mendengarkan vonis hakim terhadap Margriet, Senin (29/2/2016).

DENPASAR,  Hamidah, ibu kandung Engeline, histeris dan emosi saat hakim memberikan vonis seumur hidup dalam sidang perkara pembunuhan Engeline di PN Denpasar.

Emosi ini memuncak saat dia berada di samping tim Hotma Sitompoel yang akan diwawancara oleh media terkait upaya banding untuk Margriet.

"Setan kalian. Semoga anak-anak kalian mengalami hal yang sama dengan anak saya! Tuhan Yesus mendengar!" teriak Hamidah di Denpasar, Senin (29/2/2016).

Saat suasana sudah tenang, Hamidah bersedia memberikan keterangannya bahwa dia ingin Margriet dihukum mati. Hukuman ini, menurut dia, pantas diberikan agar pelaku juga merasakan bagaimana yang dirasakan Engeline saat mendapatkan siksaan.

"Saya belum puas dengan keputusan hakim. Kalau hanya dihukum seumur hidup, kalau begitu, saya bunuh dia saja. Karena dia tidak merasakan sakitnya tersiksa," ujar Hamidah.

"Orang b*ngs*t semua. Orang kayak gitu (Margriet) kok masih dibela!" tambah Hamidah.

Hamidah terlihat duduk bersebelahan dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Tidak terlihat pendamping dari anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) mendampingi Hamidah.

Djarot: Masjid di Kalijodo yang Berada di Jakarta Barat Akan Dibangun Ulang

Satu masjid yang masih berdiri di tengah penggusuran yang dilakukan di kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Senin (29/2/2016).

JAKARTA, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan Masjid Al-Mubarokah di kawasan Kalijodo akan dibangun ulang. Masjid tersebut akan disesuaikan dengan tampilan taman di Kalijodo.

"Nanti kita akan bicarakan dengan marbotnya. Pastinya dibongkar dulu. Kan enggak bisa tambal sulam," kata Djarot di Kalijodo, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Sebab, masjid tersebut merupakan tanah wakaf. Sehingga masjid tersebut tak dibongkar. Selain itu, ke depan, tampilan masjid akan dibuat lebih menarik.
"Nanti kita desainnya jadi indah. Ini kan disesuaikan dengan taman," kata Djarot.
Saat ini desain masjid masih seperti peruntukkan warga di pemukiman Kalijodo. Ke depan, tampilan tersebut akan diubah.
Sementara itu, situasi berbeda seperti di Penjaringan, masjid di kawasan Kalijodo daerah Penjaringan sudah rata dengan tanah.
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi menegaskan sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta akan membuat musala di sekitar taman Kalijodo.

Selain masjid, di Kalijodo juga ada rumah ibadah lainnya, yakni gereja. Kondisi gereja kini juga sudah rata dengan tanah.

Setelah Bupati Barru Tersangka Korupsi, Kini Giliran Wakilnya Dibidik Polisi

MAKASSAR,  Setelah Bupati Barru terpilih, Andi Idris Syukur, ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan tindak pencucian uang oleh Bareskrim Mabes Polri, gini giliran wakilnya, Suhardi Saleh dibidik oleh Polda Sulselbar terkait kasus dugaan korupsi pembangunanan jembatan Bamba di Dusun Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

Pengusutan kasus dugaan korupsi jembatan Bamba dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Herry Dahana ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/2/2016).

Menurut Herry, kasusnya saat ini masih diselidiki oleh Polres Pinrang.

"Kasus itu sementara diselidiki dan saya meminta agar Polres Pinrang segera gelar perkara di Polda Sulselbar. Jadi Polda akan terus memantau dan mengawasi kasus itu," katanya.

Herry mengatakan, kasus tersebut berawal saat Suhardi Saleh masih menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang 2011. Saat itu, Suhardi menggunakan bantuan dana darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulsel saat jembatan Bamba runtuh.

"Dalam kasus itu belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi serta pengumpulan bukti-bukti. Jumlah kerugian negara belum bisa kita pastikan, masih menunggu audit BPK, tapi kalau dana APBD yang digunakana mencapai Rp 1,2 hingga 1,4 miliar," jelasnya.

Diketahui, Andi Idris Syukur ditetapkan sebagai tersangka saat mencalonkan diri kembali sebagai bupati Barru untuk periode kedua. Seminggu setelah dilantik, penyidik kepolisian melimpahkan berkas perkara tahap dua bersama tersangka, Andi Idris Syukur.

Kemudian menyusul kasus dugaan korupsi jembatan Bamba diusut oleh penyidik Polres Pinrang. Kasus itu diduga kuat melibatkan Suhardi Saleh yang kini telah dilantik sebagai wakil bupati Barru dua pekan lalu.