JAKARTA,
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah
mengatakan, anggaran untuk upah petugas verifikasi yang mendatangi rumah
pendukung calon independen disiapkan sebesar Rp 1.000 sampai Rp 5.000.
Hal tersebut dipengaruhi oleh besaran biaya yang disediakan daerah, serta tingkat batasan dan tingkat kesulitan suatu daerah.
Menurut dia, untuk daerah seperti DKI dan Jawa Barat kemungkinan
besaran upah petugas verifikasi sebesar Rp 1.000 sampai Rp 2.000.
Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, kemungkinan besaran upah petugas verifikasi sebesar Rp 5.000.
"Bisa jadi (beda). Tergantung daerah masing-masing," kata Ferry saat ditemui di KPU, Selasa (21/6/2016).
Menurut dia, besaran upah setiap pertugas verifikasi tidak bisa
disamakan. Nantinya standar biaya akan ditentukan oleh masing-masing KPU
provinsi dan kabupaten kota.
"Besarannya variatif. Sesuai standar biaya kebutuhan di daerah masing-masing," ujar dia.
Selain itu, kata dia, besaran upah petugas verifikasi tergantung dari
jumlah pasangan calon di daerah tersebut. Maka, dengan melihat
banyaknya pasangan calon, KPU dapat memberikan estimasi besaran upah
yang akan diberikan.
Namun, saat ini KPU belum dapat mengganggarkan berapa dana yang dibutuhkan untuk membayar upah petugas verifikasi.
"Misalnya daerah tertentu ada lima pasangan calon. Nanti dapat
dilihat satu pasangan calon sebaran dukungannya ada berapa, tinggal
dikalikan saja," kata dia.
"Kami belum melakukan tracking spesifikasinya. Tapi range besaran upah sekitar segitu," ujar dia.
No comments:
Post a Comment