Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kopi darat dengan netizen membahas revisi UU KPK, di Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

JAKARTA,  Tak hanya Presiden Joko Widodo, partai politik pendukung pemerintah juga ikut disindir dalam acara "kopi darat" antara netizen dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebab, semua parpol pendukung pemerintah kompak mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Acara itu dibuat oleh Demokrat untuk mendengar pandangan para netizen terpilih terkait rencana revisi tersebut.
 

"Rencana revisi ini bermuatan politis. Entah kenapa parpol pendukung pemerintah semuanya kompak mendukung revisi ini," kata Hari, salah satu netizen yang terpilih untuk berdiskusi langsung dengan SBY soal revisi UU KPK, di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016). Tujuh parpol yang mendukung revisi UU KPK ialah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Semuanya merupakan parpol pendukung pemerintah.
 

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak UU KPK direvisi adalah parpol oposisi. Adapun Demokrat yang merupakan partai penyeimbang juga memilih menolak revisi UU KPK ini.
 

"Kita tidak tahu alasannya kenapa parpol pemerintah kompak ingin merevisi. Tetapi, saat ini sudah ada tiga kasus yang menjerat parpol pendukung pemerintah, yakni kasus Rio Capellla (Nasdem), Damayanti Wisnu Putranti (PDI-P), dan Dewie Yasin Limpo (Hanura)," kata Hari. Netizen lain, Gala Kahar, lebih fokus menyoroti sepak terjang PDI-P dalam revisi UU KPK ini. Menurut dia, dari semua partai politik pendukung pemerintah, PDI-P lah yang paling gencar melaukan upaya revisi UU yang dianggapnya melemahkan KPK itu.
 

"Padahal, Megawati (Ketua Umum PDI-P) yang melahirkan KPK. Tetapi, partai berlambang banteng itu yang ngotot minta revisi," ucap dia. Sebaliknya, netizen yang hadir ramai-ramai memuji sikap Partai Demokrat yang menolak revisi UU KPK. Para netizen menilai sikap Demokrat sudah tepat.
UU KPK dipandang tidak perlu direvisi karena lembaga antirasuah itu sudah berhasil menjerat koruptor kelas kakap.

"Saya apresiasi Partai Demokrat yang mendukung aspirasi masyarakat untuk menolak revisi UU KPK ini. Belum sepatutnya UU KPK direvisi dalam waktu dekat," kata Kevin Kusnadi.
Acara "kopdar" ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi U KPK melalui akun Twitter dan Facebook-nya.
Hadir 26 netizen terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya.

Setiap netizen diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pendapatnya. Hampir semua netizen yang hadir menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan.
Mereka yang setuju dengan revisi UU KPK juga meminta agar draf yang ada saat ini diubah.
Fraksi Demokrat sebelumnya menjadi salah satu fraksi yang menyetujui revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi dengan agenda penyampaian pandangan mini fraksi, Rabu (10/2/2016).
Saat itu, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Namun, setelah itu, SBY menginstruksikan Demokrat untuk menolak revisi tersebut.

Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.