Jutaan dokumen, yang disebut "Panama Papers" menyebutkan nama-nama kepala negara dan keluarga mereka, nama penjahat, dan selebriti, telah menyembunyikan kekayaan mereka demi menghindari pajak.
JAKARTA, Kejaksaan Agung hingga saat ini masih mengkaji validitas data dari "Panama Papers" yang membocorkan sejumlah nama orang Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri melalui perusahaan offshore. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah mrngatakan, pihaknya kemungkinan akan terkendala saat menelusuri aset yang disimpan perusahaan offshore itu.
"Kalau kesulitan mungkin saja ada. Tapi tugas harus dikerjakan. Tapi kalau ada korupsinya ya," ujar Arminsyah saat dihubungi, Rabu (6/4/2016).
Arminsyah mengatakan, banyak instansi di luar Kejagung yang berwenang menangani penelusuran aset di luar negeri. Jika dari sejumlah nama yang tercantum diketahui terlibat tindak pidana di Indonesia, maka pihaknya akan bekerja sama dengan instasi terkait.
"Itu (menelusuri) bukan kewenangan kita. Ada PPATK, ada pengawasan alur keluar masuk uang, Bank Indonesia, OJK," kata Arminsyah.
Meski begitu, kata Arminsyah, belum tentu orang yang menyimpan asetnya di perusahaan offshore yang kebanyakan ada di negara-negara bebas pajak itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Siapapun bisa saja menyimpan uangnya di mana saja.
"Orang taruh duit itu kan duit dia. Yang dilanggar apa, kan arus masuk keluar uang. Kalau pencucian uang, lain hal," kata Arminsyah.
Kebocoran dokumen finansial "Panama Papers" berasal dari dokumen firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama.
Dalam daftar tersebut, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan offshore di luar negeri demi menghindari pajak.
Terdapat 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci "Indonesia" dimasukkan. Selain itu, pada laman yang sama pun, muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom "Listed Addresses".
No comments:
Post a Comment